Jumat 25 November 2016, 00:15 WIB

Korporasi Berbentuk Perseroan Terbatas Dapat Dikenai Tindak Pidana

Erman Rajagukguk Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia | Opini
Korporasi Berbentuk Perseroan Terbatas Dapat Dikenai Tindak Pidana

Duta

SUBJEK hukum terdiri atas orang dan badan hukum. Badan hukum tersebut dari sudut teori hukum dianggap sebagai orang. Dengan demikian, suatu badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas (PT) dapat dikenai tindak pidana, yaitu pidana denda berdasarkan pasal 30 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Badan usaha milik negara Badan usaha milik negara (BUMN) berbentuk perseroan terbatas ialah apabila negara sebagai pemegang saham memiliki 100% saham atau sebagian besar, yaitu 51% atau lebih dari saham perseroan terbatas itu.

Sebagai contoh, 100% saham PT Kereta Api Indonesia ialah milik negara, begitu juga PT Pupuk Indonesia. Akan tetapi, untuk PT Bank Mandiri Tbk, negara tidak memiliki 100% saham mereka. Negara hanya memiliki saham PT Bank Mandiri lebih dari 51%, sebagian lainnya dimiliki Bank Indonesia, sebagian lainnya lagi dimiliki masyarakat melalui saham PT Bank Mandiri yang dijual di Pasar Modal. PT BUMN itu mempunyai anak perusahaan, yaitu, bila PT BUMN itu memiliki 100% saham atau sebagian besar saham, yaitu 51% atau lebih.

Bila PT BUMN tersebut hanya menjadi pemegang saham minoritas, yaitu kurang dari 50%, mereka ia bukan menjadi induk perusahaan dan pemilikan modalnya di perseroan terbatas itu hanya disebut penyertaan. Instansi kejaksaan ada kalanya menganggap anak perusahaan PT BUMN itu ialah BUMN juga. Karena instansi itu menganggap keuangan BUMN ialah keuangan negara, keuangan anak perusahaan pun dianggap keuangan negara. Anggapan itu bermula dari Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi, kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang.

Lalu, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang. Termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Menurut Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merugikan keuangan negara ialah tindak pidana korupsi. Karena itu, merugikan anak perusahaan juga korupsi.

BUMN ialah badan hukum
Saya berpendapat anak perusahaan PT BUMN bukan BUMN sehingga keuangan anak perusahaan PT BUMN bukan keuangan negara. Keuangan PT BUMN sendiri, berdasarkan teori badan hukum, ialah bukan keuangan negara karena keuangan PT BUMN sebagai badan hukum terpisah dari keuangan pemegang saham (negara), terpisah dari keuangan pengawasnya (komisaris), dan terpisah dari keuangan pengurusnya (direksi).

Sebagai contoh ialah perkara Republik Indonesia v. O K W (2010), Republik Indonesia v. AA (2010), dan Republik Indonesia v. S (2010). Badan usaha milik daerah ialah suatu BUMN yang dimiliki pemerintah daerah. Pemerintah daerah ialah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945). Namun, keuangan BUMD ialah juga bukan keuangan negara, dalam hal ini keuangan pemerintah daerah. Keuangan BUMD diperiksa akuntan publik berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

BUMN dan tindak pidana korupsi
Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dikenakan pula terhadap BUMN, sebagai korporasi, pemegang saham, komisaris, dan direksinya.

Apabila ada perbuatan: memberi dan menerima suap (Pasal 5), penggelapan uang atau surat berharga atau membiarkan orang lain melakukan penggelapan (Pasal 8), memalsukan buku-buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9). Pasal 10 menyatakan juga sebagai tindak pidana korupsi: (a) menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.

Atau (b) membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut. Atau, (c) membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut. Sebagaimana saya katakan di atas, tindak pidana korupsi bukan saja berlaku terhadap keuangan negara, melainkan juga kepada keuangan siapa saja, termasuk keuangan swasta.

Guna mencegah korupsi, tiap-tiap Negara Anggota Konvensi Antikorupsi PBB wajib mengambil tindakan-tindakan sedemikian sebagaimana mungkin diperlukan sesuai dengan hukum dan peraturan internalnya mengenai penyimpanan buku-buku dan catatan-catatan.

Dan, pengungkapan-pengungkapan laporan keuangan serta standar-standar akuntansi dan audit, untuk melarang tindakan-tindakan berikut yang dilakukan untuk tujuan pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan Konvensi ini: a)Penyelenggaraan akuntansi ekstra pembukuan; b)Penyelenggaraan transaksi-transaksi ekstra pembukuan atau yang tidak cukup jelas. Lalu, c)Pencatatan pengeluaran yang tidak nyata; d)Pemasukan kewajiban-kewajiban dengan identifikasi tujuan yang tidak benar; e)Penggunaan dokumen-dokumen palsu. Dan f)Perusakan sengaja atas dokumen-dokumen pembukuan terlebih dahulu dari yang direncanakan undang-undang.

Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption 2003 dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Undang-Undang Antikorupsi Indonesia perlu diubah dengan memasukkan isi United Nations Convention Against Corruption 2003 sehingga menjadi hukum nasional Indonesia.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More