Kamis 24 November 2016, 00:15 WIB

Operasi Tangkap Tangan KPK dan Rasio Pajak

Haryo Kuncoro Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta,dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta | Opini
Operasi Tangkap Tangan KPK dan Rasio Pajak

PA

KINERJA perpajakan Indonesia tengah mendapat sorotan. Dari dalam negeri, kasus korupsi seorang petugas pajak yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menodai ikhtiar reformasi perpajakan yang sedang dijalankan dan menjadi komitmen pemerintah. Seperti diketahui, Senin (21/11) malam, operasi tangkap tangan (OTT) KPK menangkap salah satu pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berkolusi dengan seorang pengusaha terkait dengan pembayaran pajak.

Sebuah ironi, penyelewengan dilakukan kalangan pejabat perpajakan di tengah gencarnya gaung program peningkatan rasio pajak. Sorotan kedua berasal dari luar negeri. Belum lama ini, organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan, OECD, menilai ekonomi Indonesia berukuran besar yang uniknya ruang gerak belanja pemerintahnya relatif sempit lantaran penerimaannya tidak terlalu tinggi.

Dengan status sebagai anggota kelompok G-20, yakni 20 negara di dunia dengan produk domestik bruto (PDB) terbesar, Indonesia semestinya bisa meningkatkan rasio pajak hingga minimal sama dengan negara-negara berkembang lainnya yang sudah mencapai level 15%. Saat ini, posisi rasio penerimaan pajak atas PDB hanya berkisar 11%-12%. Secara teori, ruang belanja pemerintah akan meningkat sejalan dengan penerimaan negara.

Penerimaan pajak tidak dapat dipisahkan dari keadaan perekonomian. Idealnya, belanja pemerintah dapat dibiayai dari pajak. Belanja pemerintah diharapkan menciptakan stimulus perekonomian yang akan terserap kembali berupa penerimaan pajak. Meningkatkan penerimaan pajak bukan perkara mudah. Logika sederhananya, kenaikan penerimaan pajak harus lebih tinggi daripada pertumbuhan PDB.

Dalam kondisi perekonomian nasional dan global yang belakangan sedang mengalami perlambatan, pertumbuhan penerimaan pajak niscaya sulit ditingkatkan. Kesulitan menaikkan penerimaan pajak secara tidak langsung diakui pemerintah. Indikasinya tecermin dari penurunan target pajak pada APBN 2017. Target penerimaan perpajakan dicanangkan Rp1.498,9 triliun, turun 2,7% dari APBN-P 2016 yang mencapai Rp1.539,2 triliun. Dengan target itu, rasio pajak masih di seputar 12%. Dalam hitungan matematis, PDB pada 2015 sebesar Rp11.540,8 triliun.

Dengan pertumbuhan ekonomi mengikuti asumsi pemerintah setinggi 5% pada 2016 dan 5,1% pada 2017, PDB akan mencapai Rp12.736 triliun. Jika rasio pajak dipatok 13% saja, penerimaan pajak minimal Rp1.655,7 triliun yang jauh lebih tinggi daripada target awal Rp1.498,9 triliun. Penghitungan dengan menggunakan pertumbuhan alami perpajakan menghadirkan angka yang jauh lebih besar lagi. Berpedoman pada target pajak APBN-P 2016 dan asumsi inflasi (4%) ditambah pertumbuhan ekonomi (5,1%), penerimaan pajak 2017 diharuskan sebesar Rp1.679,3 triliun.

Dua skenario penghitungan di atas memberikan kesimpulan bahwa target kenaikan rasio pajak 100 basis poin saja tidak bakal tersentuh oleh pemerintah. Skenario pertama mensyaratkan kenaikan penerimaan pajak sebesar 7,56% dan skenario kedua mengharuskan pertumbuhan penerimaan pajak 9,1%. Secara empiris, tidak ada satu pun negara yang mampu menaikkan penerimaan pajak dua kali di atas pertumbuhan nominal PDB-nya (Abimanyu, 2015). Dalam sejarah ekonomi modern sekalipun, tidak ada pula negara yang berhasil menaikkan rasio pajak lebih dari 1,5% dari nilai PDB dalam waktu satu tahun.

Barang kali, OECD mempunyai konsideran tertentu dalam menetapkan target rasio pajak ini. Dalam konsideran sempit, 'penerimaan pajak' ialah pajak pusat yang dipungut Direktorat Jenderal Pajak. Jika 'penerimaan pajak' mencakup pajak daerah dan pungutan atas sumber daya alam, rasio pajak baru mencapai 13%. Dengan pengertian yang lebih luas ini pun, sayangnya, rasio pajak Indonesia masih tetap lebih rendah daripada negara tetangga. Capaian rasio pajak di Malaysia menyentuh 17%, Thailand 16%, serta Singapura dan Filipina 14%.

Rasio pajak di Tanah Air hanya sejajar dengan Vietnam, tetapi lebih tinggi daripada Kamboja 8% dan Birma (Myanmar) yang hanya 5%. Terlepas dari pengertian luas atau sempit yang akan dijadikan rujukan, saran OECD untuk mengerek rasio pajak dapat dimaknai secara positif. Pertama ialah dorongan agar penerimaan pajak menjadi sumber pembiayaan yang utama alih-alih utang. Program pengampunan pajak ialah momentumnya. Dalam empat bulan pertama masa pemberlakuan amnesti pajak, sudah ada 25 ribu wajib pajak (WP) baru yang mendaftar.

Titik awal ini diharapkan bisa memberikan dampak lanjut secara signifikan. Pemerintah menargetkan sampai Maret 2017 terhimpun uang tebusan Rp165 triliun, repatriasi aset Rp1.000 triliun, serta deklarasi harta Rp4.000 triliun. Pemaknaan kedua ialah kerja keras. Jika program pengampunan pajak ini taruhlah berhasil, dampak putaran pertama baru sebatas pada perluasan basis pajak. Basis data perpajakan semata-mata hanya menunjukkan potensi pajaknya. Untuk sampai pada dampak putaran kedua, yaitu kenaikan penerimaan pajak, masih memerlukan tenggat.

Konsekuensinya, pemerintah masih harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan guna mengonversi potensi penerimaan menjadi penerimaan efektif yang riil (fresh money). Tampaknya, OECD hendak memberi penegasan rasio pajak 15% harus direalisasikan melalui upaya pajak (tax effort) ekstra. Ketiga ialah kepatuhan. Secara prinsip, tidak ada seorang pun yang rela membayar pajak. Praktik yang lazim adalah 3F. Pembayar pajak sejauh mungkin menghindar dari kewajiban (fraud). Jika tidak bisa, dia melawan (fight) dengan penggelapan.

Pada akhirnya, kalau kedua cara di atas gagal, WP memindahkan (flight) objek pajaknya ke luar negeri. Dalam konteks ini, kepatuhan WP perlu dirawat melalui penguatan sistem teknologi informasi, perbaikan administrasi perpajakan, dan kebijakan perpajakan (tax policy). Intinya ialah peningkatan pelayanan perpajakan agar memberikan kemudahan pembayaran, pelaporan, dan akses informasi perpajakan.

Dalam skala yang lebih besar, pembayar pajak perlu memperoleh jaminan bahwa setoran pajaknya dialokasikan konkret pada belanja yang membawa kemaslahatan rakyat. Pembayaran pajak merupakan bentuk kontrak sosial antara pemerintah dan warganya. Hasil pajak yang dibayar WP harus terlihat dari jumlah dan kualitas pembangunan serta pelayanan yang diberikan pemerintah. Alhasil, proses hukum atas kasus OTT di atas menjadi bentuk lain kesungguhan pemerintah dalam menjaga amanat pembayar pajak untuk membiayai pembangunan.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More