Rabu 23 November 2016, 00:15 WIB

Stimulus Ekonomi Pascabanjir

Edy Purwo Saputro Dosen di FEB Universitas Muhammadiyah Solo | Opini
Stimulus Ekonomi Pascabanjir

ANTARA FOTO/Andi Saddam

BANJIR tahunan terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, dan pemerintah nampaknya tidak bisa mengelak dari komitmen penanganan pra-pascabanjir. Ironisnya, kambing hitam di cari di balik bencana, meski akhirnya anomali cuaca dan buruknya drainase dianggap sebagai faktor utama banjir. Padahal, setiap tahun banjir menimbulkan dampak sosial ekonomi yang cukup besar.

Paling tidak hal ini terlihat dari tutupnya kawasan industri dan perdagangan di berbagai daerah sehingga omzet miliaran rupiah hilang dalam sehari dan tinggal menghitung berapa lama banjir terjadi. Bahkan, sejumlah pasar tradisional juga lumpuh karena pasokan terhenti. Selain itu, aktivitas bongkar muat pelabuhan juga tidak berjalan karena akses masuk-keluar sehingga distribusi barang dan jasa tersendat. Prediksi kerugian banjir di Bandung Rp16 miliar, belum lagi kerugian yang dialami PT KAI dan PT Jasa Marga karena jalur rel–tol tergenang air.

Belajar bijak dari bencana tahunan, seharusnya pemerintah pusat dan daerah bisa cermat mengantisipasi hal ini, bukan mencari kambing hitam untuk menyalahkan tiap-tiap instansi dan institusi yang paling bertanggung jawab. Padahal, jika kita mau mencermati, sebenarnya bencana tahunan lebih banyak disebabkan ulah yang dilakukan kita sendiri.

Rusaknya ekosistem dan keseimbangan alam yang kian rapuh serta kondisi lingkungan yang semakin tergerus kepentingan ekonomi bisnis secara tidak langsung menjadi faktor riil mengapa bencana cenderung rutin terjadi setiap tahun. Artinya, berapa pun dana tanggap bencana yang disediakan pemerintah seharusnya lebih tepat jika dialokasikan untuk upaya preventif sehingga dapat meminimalisasi aspek korban yang muncul di saat terjadi bencana.

Komitmen
Pemerintah melalui APBN menetapkan dana tanggap bencana mencapai Rp4 triliun. Padahal, dana ini dirasakan sangat kecil jika dibandingkan dengan dampak sosial ekonomi yang terjadi. Perbandingan misal, dana asuransi umum yang dibayarkan untuk bencana banjir pada 2013 mencapai Rp3 triliun. Fakta ini mengindikasikan untuk tahun ini tentu alokasinya bisa lebih besar lagi karena luas areal bencana lebih luas.

Oleh karena itu, beralasan jika muncul harapan agar alokasi dana tanggap bencana diperbesar porsinya dalam APBN. Meski tidak berharap ada bencana tahunan, kalkulasi kerugian yang sangat besar setiap bencana tentu logis jika harus disepadankan dengan ketersediaan dana tanggp darurat. Selain itu, upaya preventif tentu harus juga dipikirkan sehingga ada langkah strategis untuk mereduksi dampak sosial ekonomi yang terjadi.

Terlepas dari minimnya alokasi dana tanggap bencana dan juga besaran kerugian yang terjadi dari bencana tahun ini maka yang menarik dicermati ialah penanganan preventif untuk mengantisipasi bencana tahunan. Ada beberapa faktor yang harus dicermati, yaitu pertama faktor utama dari bencana tahunan ialah lemahnya ketentuan tentang aturan perundangan terkait dengan perusakan lingkungan. Padahal, regulasi lingkungan menjadi muara dari perusakan ekosistem-lingkungan.

Paling tidak, hal ini terlihat dari regulasi Perppu No 1/2004 tentang Perubahan atas UU No 41/1999 tentang kehutanan yang mengizinkan eksploitasi pertambangan di kawasan hutan lindung. Terkait dengan ini, tidak bisa dimungkiri bahwa eksploitasi dan eksplorasi hutan yang semakin besar tidak hanya untuk kepentingan industri, tapi juga pertambangan, secara tidak langsung berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem dan lingkungan.

Kedua, perizinan bangunan baik untuk perumahan maupun permukiman yang mengabaikan fungsi daerah resapan air. Tidak bisa dimungkiri bahwa kebutuhan terhadap perumahan dan permukiman saat ini terus berkembang, sementara ketersediaan lahan setiap tahun berkurang. Oleh karena itu, peralihan fungsi lahan secara perlahan terus terjadi dan areal persawahan berganti menjadi perumahan-permukiman sehingga ini juga berpengaruh terhadap kuantitas-kualitas pangan.

Akibatnya, impor beras tiap tahun terus meningkat, sementara di sisi lain terjadi transformasi ketenagakerjaan dari pertanian-pangan ke sektor industri–jasa dan sektor informal. Fakta ini diperparah nilai tukar pertanian yang mengecil, dan migrasi ke perkotaan justru semakin meningkat. Konsekuensinya, perdesaan semakin ditinggalkan warganya, sementara perkotaan semakin diserbu. Padahal, urbanisasi dan migrasi juga memicu efek negatif yang besar, yaitu tidak saja kebutuhan terhadap perumahan dan permukiman, tetapi juga lapangan kerja di perkotaan.

Ketiga, konsekuensi dari faktor tersebut diperlemah penegakan hukum. Fakta tentang penegakan hukum terkait dengan tata ruang memang semakin lemah. Banyak regulasi yang ada tidak ditaati tapi justru disiasati. Ironisnya, hal ini justru banyak terjadi di perkotaan yang semakin banyak dipadati pendatang sehingga beralasan jika tata ruang justru diplesetkan menjadi tata uang karena pihak-pihak terkait bermain dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan motif keuntungan ekonomi bisnis.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di perkotaan banyak terjadi peralihan fungsi lahan, yaitu daerah yang seharusnya menjadi lahan terbuka hijau, dan daerah resapan air beralih fungsi menjadi kawasan ekonomi bisnis-pertokoan. Bahkan, trotoar di perkotaan beralih fungsi menjadi etalase PKL. Artinya, semua ruang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi bisnis.

Keempat, implikasi kronis dari ketiga faktor tersebut ialah lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta juga antarinstansi yang terkait. Ironisnya, ketika terjadi bencana justru masing-masing mencari kambing hitam dengan dalih yang paling benar. Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika bencana kali ini harus menjadi introspeksi bagi semua pihak dan tidak perlu mencari kambing hitam, termasuk menyalahkan cuaca serta buruknya drainase.

Upaya preventif lebih penting untuk meminimalisasi dampak kerugian jiwa dan sosial ekonomi yang lebih besar, sementara di sisi lain aspek kerugian yang terjadi pada saat bencana juga harus dipikirkan karena bencana ini ialah kesalahan kita yang mengabaikan keseimbangan alam– ekosistem–lingkungan. Artinya, bagi para korban bencana juga perlu dipikirkan, untuk memberikan stimulus kepada mereka agar bisa bangkit pascabencana.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More