Sabtu 19 November 2016, 00:30 WIB

Urgensi Perlunya Pengaturan Financial Technology

Imansyah Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Opini
Urgensi Perlunya Pengaturan Financial Technology

ANTARA FOTO/Septianda Perdana

DISKUSI mengenai financial technology (fintech) atau aplikasi teknologi dalam transaksi keuangan oleh banyak pihak berlangsung marak dalam beberapa waktu terakhir. Tidak hanya oleh para pelaku fintech sendiri, diskursus soal itu juga disampaikan otoritas dan kementerian/lembaga terkait. Dalam acara Fintech Festival & Conference di Indonesia akhir Agustus 2016 lalu, misalnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan OJK akan mendorong kolaborasi dan sinergi antara industri fintech dan perusahaan telekomunikasi serta industri jasa keuangan sehingga akan terbuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap berbagai produk keuangan, misalnya basic saving account, reksa dana, asuransi mikro, e-cash, e-wallet, serta pembiayaan usaha kecil menengah (UKM) dan start-up.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia mengemukakan pula beberapa hal terkait dengan fintech, antara lain segera dikeluarkannya peraturan Bank Indonesia terkait dengan hal tersebut, penyiapan fintech office, dan pengembangan inkubator yang memungkinkan bisnis fintech lebih berkembang. Dengan merujuk ke pernyataan-pernyataan di atas, ada pihak yang kemudian mempertanyakan mengapa otoritas perlu mengatur bisnis fintech ini. Alasan utama yang disampaikan ialah fintech ini tidak ubahnya seperti konsep ekonomi berbagi (sharing economy) lainnya seperti Uber dan Go-Jek.

Ekonomi berbagi
Soal ekonomi berbagi dalam perspektif perusahaan, Turino (2016:32) menyebutnya sebagai cara sebuah perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya melalui upaya mengakses, meminjam, atau menyewa dari pemilik sumber daya, yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lain yang memerlukan. Perusahaan fintech memenuhi kriteria ini. Perusahaan fintech sekadar menyediakan platform berbasis teknologi untuk mempertemukan kebutuhan para pihak yang bertransaksi.

Dalam kasus peer 2 peer (P2P) lending, misalnya, sepenuhnya kontrak ditutup pihak penyedia dana dan pihak peminjam sehingga bersifat kontrak privat dan tidak relevan apabila otoritas kemudian ikut 'cawe-cawe' mengatur. Beranjak dari pemikiran di atas, Sundararajan (2016:138) dalam bukunya, Sharing Economy: The End of Employment and The Rise of Crowd-Based Capitalism, mengemukakan tiga alasan mengapa ekonomi berbagi termasuk fintech perlu diatur otoritas.

Pertama, asimetri informasi yang timbul dari ketidakseimbangan dan keterbatasan informasi yang dimiliki para pihak dapat menimbulkan moral hazard. Bentuk moral hazard-nya bisa dalam bentuk ketidakmampuan konsumen untuk memilih penyedia jasa yang baik atau sebaliknya. Konsumen tidak memiliki kapasitas untuk menentukan pilihan sesuai dengan yang diinginkan. Alasan kedua, aspek eksternalitas berupa kontrak yang menimbulkan hak dan kewajiban satu pihak yang belum tentu dipahami dengan sempurna oleh pihak yang lain.

Bila timbul sengketa, tidak ada jaminan bagaimana sengketa tersebut dapat diselesaikan. Terakhir, timbul batas yang semakin kabur antara personal dan profesional yang terlibat dalam bisnis fintech. Kondisi ini tidak terbantah akan membawa perubahan dan tantangan baru dalam tatanan sosial masyarakat. Semua faktor ini perlu diantisipasi dengan baik oleh otoritas. Ketiadaan regulasi fintech yang efektif bukan mustahil dapat mengakibatkan kegagalan pasar yang kontraproduktif terhadap kegiatan perekonomian.

Risiko
Sebagai model bisnis yang baru berkembang, fintech dipastikan juga mengandung beberapa risiko. Ketua Dewan Komisioner OJK mengemukakan paling tidak ada tiga risiko yang perlu mendapat perhatian dari otoritas yang akan mengatur bisnis fintech. Risiko-risiko tersebut meliputi 1) Risiko gagal aplikasi terkait dengan integritas teknologi yang digunakan dan ketahanan dari serangan virus, peretas, dan lain sebagainya. Lalu, 2) Risiko operasional dari potensi fraud dan risiko gagal bayar, serta 3) Risiko keamanan dari data besar (big data) yang dikelola perusahaan fintech.

Risiko yang terakhir ini sangat rentan dengan masalah jaminan atas privasi yang dimiliki seseorang dan kekhawatiran akan disalahgunakan. Lebih jauh, untuk alasan yang lebih spesifik, bisnis fintech juga perlu diatur dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan (SSK). Kebijakan otoritas untuk memastikan berapa total eksposur pinjaman secara nasional dan per individu peminjam dapat dikonsider sebagai satu upaya untuk mencapai SSK yang berkesinambungan.

Risiko konsentrasi kredit harus dimitigasi agar potensi terjadinya aset yang 'bubble' di sektor jasa keuangan dapat dicegah. Perlu dijamin bahwa valuasi nilai aset keuangan mencerminkan profil risiko yang sebenarnya. Untuk ini, Indonesia patut memastikan praktik intermediasi informal yang berlangsung di luar perbankan atau shadow banking dapat tetap diawasi secara efektif. Krisis subprime mortgage di 2008 harus dipastikan tidak berulang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, rasanya sudah lebih jelas alasan mengapa bisnis fintech di Indonesia perlu diregulasi. Sebagai catatan akhir, masyarakat dan pelaku bisnis fintech sudah sangat menginginkan regulasi fintech segera dikeluarkan otoritas terkait. Keberadaan regulasi ini akan memberikan kejelasan ruang kompetisi dan iklim bisnis fintech yang legal. Bisnis fintech yang ada sudah sangat paham risiko yang dihadapi. Lebih jauh, kejelasan pengaturan fintech diharapkan juga dapat lebih meyakinkan publik bahwa kepentingannya terlindungi dengan baik.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More