Rabu 16 November 2016, 00:21 WIB

Industri Keuangan yang Inklusif

Muliaman D Hadad Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan | Opini
Industri Keuangan yang Inklusif

Ist

UPAYA pengentasan rakyat dari kemiskinan, pemerataan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi membutuhkan ketersediaan layanan keuangan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Itu sebabnya sektor keuangan jangan menjadi sesuatu yang eksklusif, tapi harus inklusif. Berangkat dari beberapa persoalan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melihat ada dua area besar yang menjadi fokus kerja pada 2016. Area pertama ialah penguatan peran sektor jasa keuangan dalam meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan ekonomi daerah, dan penguatan sektor ekonomi prioritas. Area kedua ialah perluasan pemanfaatan sektor jasa keuangan untuk memberdayakan perusahaan-perusahaan besar menjadi lokomotif perekonomian nasional.

Terkait area pertama, OJK mendo-rong seluruh sektor jasa keuangan baik perbankan, pasar modal, maupun industri keuangan nonbank untuk terus melakukan terobosan bagi penyaluran pendanaan kepada UMKM, usaha pemula/rintisan (start-up business), dan sektor prioritas. Selain membuka akses keuangan, kita perlu memberi perhatian terhadap pengembangan usaha mereka dengan pendampingan. Peran ekonomi daerah dalam pembangunan ekonomi nasional tentunya tak bisa diabaikan. Upaya pemerintah membangun berbagai infrastruktur di berbagai daerah menjadi pendukung menggerakkan roda perekonomian daerah. Dalam konteks ini, program percepatan akses keuangan daerah memainkan peran strategis, dan masyarakat diharapkan lebih partisipatif. Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) dianggap OJK merupakan jawaban jitu.

TPKAD nantinya akan menggalang kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat untuk mencari terobosan dalam membuka akses keuangan. Tidak bisa dimungkiri bahwa edukasi merupakan hal penting yang harus diberikan kepada masyarakat. Selama ini masih banyak yang belum paham mengenai industri keuangan. Data Financial Inclusion Index (WB, 2014) Indonesia baru mencapai 36%. Itu artinya, baru 36% penduduk dewasa (penduduk usia >15 tahun) yang punya rekening di lembaga keuangan formal. Sesuai dengan SKNI pada 2019 yang berekening diharapkan mencapai 75%. Begitu juga dengan tingkat literasi keuangan Indonesia yang baru 21,8% dari total jumlah penduduk. Kita berada jauh di bawah negara-negara ASEAN seperti Singapura (96%), Malaysia (81%), dan Thailand (78%).

Yang harus jadi perhatian serius, ternyata di sektor produktif masih terdapat 49 juta UMKM yang belum tersentuh sektor jasa keuangan (unbankable). Itu sebabnya edukasi keuangan menjadi penting agar pemahaman mengenai produk dan layanan keuangan menjadi familier di masyarakat. Kalau industri keuangan bersifat eksklusif, akan semakin jauhlah harapan untuk mereka lebih berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat. Untuk area kedua, tak bisa dimungkiri keberadaan perusahaan-perusahaan besar perlu didorong perannya untuk menjadi lokomotif perekonomian nasional. Terlebih bagi yang bergerak dalam industri manufaktur, akan sangat berperan penting dalam mengangkat kegiatan ekonomi nasional mengingat adanya keterkaitan antar sektor yang sangat besar (backward dan forward linkage).

Penyediaan ragam pembiayaan dan produk layanan keuangan untuk pengembangan usaha mereka juga perlu diperluas, tidak hanya produk perbankan tertapi nonbank seperti asu-ransi dan perusahaan pembiayaan, dan juga produk pasar modal. Perusahaan-perusahaan besar ini harus didorong untuk tumbuh dengan sehat, selain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui trickle down effect bagi perusahaan-perusahaan penyokongnya, tetapi juga untuk memperlebar kesempatan penyerapan tenaga kerja. Hendaknya perusahaan besar dapat berperan menjadi mitra strategis UMKM untuk tumbuh besar juga.

Penguatan dua area ini dapat mendo-rong tercapainya struktur pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Bahkan bukan mustahil akan tercapainya pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkesinambungan. Sektor jasa keuangan akan diarahkan menjadi lebih kontributif, stabil, dan inklusif. Hal ini merupakan program OJK selama 2015-2019 melalui sejumlah kebijakannya. Perlu digarisbawahi bahwa industri keuangan itu ialah industri yang didasarkan pada trust. Bila ada satu yang bermasalah, dampaknya bakal lebih luas lagi dan inilah yang harus betul-betul diperhatikan. Pagar-pagar regulasi yang efektif dan pengawasan yang memadai harus mengawal pertumbuhan industri keuangan ini agar trust masyarakat pada industri ini dapat dijaga. Tanpa trust, stabilitas industri ini akan sulit dijaga.

Upaya OJK dalam mendorong stabilitas sektor jasa keuangan dilakukan melalui sejumlah pengawasan seperti pengawasan terintegrasi, konglomerasi, protocol crisis, market conduct, hingga penguatan sektor jasa keuangan sesuai standar internasional. Selain stabilitas, dibutuhkan pengelolaan yang profesional dilandasi good corporate governance. Untuk mendorong inklusivitas sektor jasa keuangan ditempuh melalui perlu-asan akses dan perlindungan konsumen keuangan, serta pengembangan potensi daerah. Yang pasti, produk-produk keuangan itu harus lebih nyata dan dekat dengan masyarakat. Manfaatkanlah dengan baik digitalisasi dalam transaksi dan operasional sektor jasa keuangan (financial technology/fintech). Apalagi fintech telah mengubah secara drastis cara penyediaan jasa keuangan menjadi lebih mudah, murah, dan cepat.

Peran kehumasan
Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi minimal 6% untuk dapat menyerap tenaga kerja baru. Bukan hal yang gampang untuk meyakinkan masyarakat bahwa sebenarnya kita mampu untuk mewujudkan pertumbuhan tersebut. Masyarakat perlu mendapat penjelasan yang komprehensif dan mudah dipahami terkait dengan pertumbuhan ekonomi tersebut. Di situlah pentingnya peran kehumasan untuk bisa membangun kepercayaan masyarakat terkait dengan pengelolaan sektor jasa keuangan. Terlebih di era media sosial yang begitu gencar seperti sekarang, para pelaku industri keuangan tak boleh abai. Perlu strategi jitu menghadapi lingkungan baru ini. Kita harus adaptif terhadap segala perubahan yang terjadi. Pelaku industri keuangan harus memahami betul perspektif besar bagaimana tantangan yang dihadapi ke depan, agar bisa meresponsnya dengan baik. Hal itu bertujuan membangun kredibilitas yang berkelanjutan di industri keuangan nasional.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More