Pemakzulan tidak Punya Dasar

Penulis: Christian Dior Simbolon Pada: Selasa, 15 Nov 2016, 06:59 WIB Politik dan Hukum
Pemakzulan tidak Punya Dasar

Budi­man Sujatmiko -- budimansudjatmiko.net

POLITIKUS PDIP Budi­man Sujatmiko memandang wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berdasar baik dari segi hukum maupun konstitusional.

Menurut Budiman, pemakzulan hanya dimungkinkan jika presiden berkhianat kepada negara, terbukti korupsi, atau melanggar undang-undang.

“Pengkhianatan apa yang apa yang dilakukan Presiden Jokowi? Apa coba hubungannya antara kasus Ahok dan pemakzulan presiden? Tidak ada dasar legal dan konstitusional untuk pemakzulan,” ujar Budiman.

Wacana pemakzulan Presi­den Jokowi sempat digulirkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Fahri menganggap Presiden tidak mampu memenuhi tuntutan rakyat untuk meng­hukum Ahok yang diduga melakukan penistaan agama.

Budiman mengatakan Presiden tidak berwenang mengintervensi proses hukum terhadap Ahok. Hanya proses hukum yang bisa menentukan apakah Ahok akan menjadi tersangka atau dihukum dalam kasus tersebut.

Terlebih Jokowi juga sudah mengatakan tidak akan melindungi Ahok dari proses hukum.

“Kalau tuntutannya agar diproses hukum, itu sudah terjawab. Tapi, kalau mintanya harus dihukum, itu soal lain. Itu di luar aspirasi yang selama ini berkembang. Baik presiden maupun pemimpin agama tidak punya kewenangan meng­hukum Ahok. Hanya proses hukum yang bisa menjawab,’’ Budiman menambahkan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddi­qie juga tidak rela jika demonstrasi yang dilakukan masyarakat bertujuan melengserkan pemerintahan yang sah. Karena itu, jangan sampai masyarakat terjebak pada tujuan yang inkonstitusional.

Ketua ICMI itu menyaran­kan agar tidak ada demonstra­si kembali seperti pada Jumat (4/11) karena bukan lagi menuntut kasus dugaan pe­nis­taan agama yang dilakukan Ahok untuk diselesaikan.

“Kalaupun tetap mau demo, sebaiknya jangan lebih besar daripada yang lalu agar tidak dicurigai punya agenda untuk menjatuhkan presiden yang sah,” ujarnya.

Lanjutkan silaturahim
Pemerintah juga berharap demonstrasi lanjutan tidak lagi terulang karena berpotensi mengganggu perbaikan ekonomi. “Semoga segera tenang karena ini momentum perbaikan ekonomi yang sedang kita lakukan akan terganggu jika kemudian ketegangan itu masih terjadi,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Menurut Pramono, pekan ini Presiden tetap menjalanka­n silaturahim dengan para ulama dan tokoh agama.

Silaturahim Presiden ini bertujuan memberikan pemahaman dan jaminan kepada masyarakat bahwa tidak ada intervensi kekuasaan dalam kasus Ahok.

“Presiden memberikan kewenangan sepenuhnya pada Polri menindaklanjuti hal itu,” ujarnya.
Selain itu, pekan ini Presi­den dijadwalkan bertemu Pasukan Khas TNI-AU, Kostrad. Komunikasi yang sama juga akan dilakukan Presiden kepada partai politik.

Ketika ditanya apakah Presiden bersedia berdialog dengan Front Pembela Islam (FPI), Pramono mengatakan Presiden bisa berkomunikasi dengan siapa saja, tapi tentu saja komunikasi dengan tokoh-tokoh yang bisa menenteramkan dan menyejukkan. (Pol/Cah/Ant/P-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More