Jumat 11 November 2016, 09:13 WIB

Menkeu Berjanji Tindak Tegas Impor Tekstil Ilegal

Basuki Eka Purnama | Ekonomi
Menkeu Berjanji Tindak Tegas Impor Tekstil Ilegal

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati -- ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

 

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menindak tegas terhadap kegiatan impor ilegal Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang selama ini menghambat kegiatan bisnis maupun pertumbuhan industri manufaktur tersebut.

"Kita akan tindak tegas untuk importir yang selama ini menyalahgunakan fasilitas yang dipakai oleh kepabeanan dan menghindari pungutan resmi pemerintah," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (10/11).

Sri Mulyani mengatakan penguatan industri TPT sangat penting karena merupakan salah satu produk manufaktur yang direkomendasikan untuk ditingkatkan produksinya guna kepentingan ekspor nasional.

Namun, kegiatan bisnis TPT sempat terganggu karena berbagai kasus penyelundupan ballpress pakaian bekas di beberapa wilayah di Indonesia, karena tingginya permintaan atas pakaian dengan harga yang murah.

Selain itu, masih ada kegiatan impor yang dilakukan secara ilegal, yaitu importir yang memiliki perizinan tapi melakukan pemindahtanganan barang kepada pihak lain serta pengusaha TPT yang memanfaatkan sistem konsolidasi dengan menggunakan importir lain yang memiliki izin.

"Kita akan melakukan penegakkan hukum. Oleh karena itu, kita mengundang Polri yang dihadiri Kabareskrim, untuk melakukan tindakan yang lebih konsisten dan kuat dalam menghadapi impor ilegal," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga akan mengajak Kementerian Lembaga lain untuk mengkaji ulang peraturan terkait impor TPT yang masih bertentangan, tumpang tindih dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat,, perdagangan dan industri.

Saat ini, industri manufaktur TPT merupakan industri padat karya yang mampu menyerap banyak tenaga kerja bahkan menciptakan lapangan kerja baru pada sisi distribusi maupun perdagangan.

Statistik perdagangan ekspor Indonesia pada 2016 memperlihatkan komoditas TPT memberikan kontribusi sebesar 9,61 persen terhadap keseluruhan nilai ekspor nonmigas, atau yang kedua tertinggi setelah ekspor sawit sebanyak 10,3%.

Sementara itu, data penindakan secara nasional menunjukkan pada 2015 terdapat 162 kasus penyelundupan yang digagalkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Sedangkan, hingga Oktober 2016, kasus penyelundupan TPT telah mencapai 151 kasus.

Untuk itu, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempererat koordinasi dan supervisi di bidang kepabeanan dan cukai, dengan KPK, Polri, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, untuk menyelesaikan persoalan impor TPT.

Dengan penyempurnaan kebijakan dan implementasi impor TPT, diharapkan industri manufaktur nasional ini bisa semakin berkembang, harga TPT dalam negeri menjadi lebih stabil dan penerimaan negara dapat lebih optimal. (Ant/OL-3)

Baca Juga

Antara/Muhammad Iqbal

Batal Terbangkan WNI dari Abu Dhabi, Garuda Minta Maaf

👤Despian Nurhidayat 🕔Minggu 31 Mei 2020, 17:36 WIB
Sebelumnya, penerbangan rute Abu Dhabi-Jakarta dijadwalkan pukul 02.50 waktu setempat pada 31 Mei. Manajemen Garuda memastikan kejadian ini...
Ist/Kementan

Mentan SYL: Pekarangan Jadi Sumber Pangan, Tambah Pendapatan

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 31 Mei 2020, 17:16 WIB
Kegiatan P2L (Pekarangan Pangan Lestari) merupakan kegiatan pemanfaatan pekarangan pangan yang dilaksanakan oleh Kementan melalui Badan...
Ist/Kementan

Tanami Pekarangan, Mentan SYL: Sumber Pangan & Tambah Pendapatan

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 31 Mei 2020, 17:07 WIB
Kementan terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga ketahanan pangan sebagai komitmen dan tanggung jawab menyediakan bahan pangan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya