Jumat 04 November 2016, 00:30 WIB

Hiruk Pikuk Pemilihan Rektor

Asep Saefuddin Rektor Universitas Trilogi,Guru Besar Statistika FMIPA IPB | Opini
Hiruk Pikuk Pemilihan Rektor

Thinkstock

ISU kekisruhan pemilihan rektor (PTN) menyeruak setelah Ketua KPK Pak Agus Rahardjo menengarai ada praktik jual beli jabatan rektor. Isu itu menjadi viral sangat cepat di berbagai media sosial karena persoalan itu diangkat pada saat pembahasan antikorupsi, yakni Seminar Nasional Konsolidasi Gerakan Antikorupsi Berbasis Kampus di Universitas Gadjah Mada. Selain itu, tentunya masyarakat berharap banyak kepada kalangan akademisi untuk steril dari praktik-praktik yang bernuansa koruptif. Betapa tidak, kampus merupakan tempat berkumpulnya para akademisi yang (seharusnya) tahu etika, paham pelaksanaan manajemen bersih dan baik (good governance), serta tempat mendidik generasi yang akan mengisi pembangunan di berbagai bidang.

Alangkah mirisnya bila di tempat penuh harapan itu terjadi praktik yang bertolak belakang dengan norma dan etika akademik. Bagaimana mungkin universitas bisa membangun disiplin antikorupsi, antipungli, atau jual beli jabatan bila pucuk pimpinannya tidak bersih dari praktik seperti itu. Terlepas dari kebenaran isu yang beredar, memang sistem pemilihan rektor PTN harus segera dikaji ulang. Salah satunya ialah pencantuman suara menteri yang 35% itu. Konsep berbasis kuantitatif itu harus dipikirkan kembali. Mengapa? Karena pencantuman angka itu akan menggiring sistem pemilihan rektor ke arah pemenangan berbasis pada perolehan suara.

Para pemilih atau stakeholder sejak awal sudah berpikir sangat kuantitatif. Berusaha sekuat tenaga agar calon yang mereka usung selalu mendapat nilai perolehan suara tertinggi. Begitu juga sang calon rektor (carek) memutar otaknya agar di setiap tahap dia mendapat angka lebih dari kandidat lain sehingga, baik pemilih ataupun kandidat, dua-duanya tergiring pada suara terbanyak. Sangat kuantitatif. Tidak jarang aspek kualitas menjadi terpinggirkan, diganti dengan aspek politis. Bahkan di tahap awal, yakni proses penjaringan sekalipun, kandidat dan stakeholder mulai berkampanye untuk memperoleh suara terbanyak.

Akhirnya para carek mempunyai tim sukses. Tidak jarang para tim itu mengklaim dirinya paling dekat dengan menteri. Kondisi ini membuat pemilihan pimpinan akademisi itu mirip pilkada. Ketika suara sudah mengerucut sampai ke tiga besar, nuansa politik tidak berhenti. Setiap kandidat berusaha memperoleh suara menteri yang 35% itu. Kondisi inilah yang membuka celah masuknya pihak kementerian untuk melakukan praktik jual beli suara. Pada saat yang bersamaan, para kandidat juga memerlukan porsi 35% yang tentu sangat menentukan. Siapa pun yang mendapat porsi sebesar itu, peluang menang mendekati satu. Jadilah suara menteri sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan.

Itulah yang terjadi dalam proses pemilihan rektor PTN pada umumnya. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Secara umum, kurang lebih sebaiknya pilrek mengikuti tahap sebagai berikut. Pertama, hilangkan angka-angka kuantitatif suara menteri. Tidak perlu ada hak 35% atau berapa pun. Intinya jangan memunculkan angka dalam hak pemerintah (dalam hal ini menristek dikti). Hal itu bertujuan untuk menghindari kesan pilrek adalah demokrasi politik. Kedua, buka informasi penjaringan bakal calon melalui berbagai media internal dan eksternal kampus, termasuk media sosial dan media cetak.

Ketiga, proses penjaringan bakal calon dilakukan berbasis portfolio kandidat. Selanjutnya, keempat, tim penilai portfolio bakal calon dari senat akademik mengedepankan aspek kualitas visi-misi, pengalaman, kejelasan arah pemikiran bakal calon dalam strategi pengembangan PT menghadapi berbagai persoalan internal dan eksternal kampus, termasuk masalah dunia. Kelima, bila diperlukan input sivitas akademika (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa), dapat dilakukan diskusi dan tanya jawab tetapi tidak perlu ada pemungutan suara. Tim penilai tetap berprinsip pada kualitas bakal calon untuk mendapatkan tiga bakal calon menjadi carek.

Tidak ada jumlah perolehan suara sedikit pun. Ketujuh, ketiga carek itu diserahkan ke pemerintah (dalam hal ini Kemenristek Dikti) untuk penentuan satu dari tiga carek tersebut menjadi rektor. Hal itu sepenuhnya kewenangan menteri untuk memilih satu dari tiga carek tersebut. Jadi, semua proses bersifat kualitatif, tidak ada satu proses pun yang menunjukkan angka kuantitatif. Pola ini bersifat demokrasi intelektual kualitatif, bukan politis kuantitatif. Dengan demikian, mindset demokrasi politis kuantitatif yang di-trigger oleh 35% suara menteri akan tergantikan oleh proses kualitatif dan akademik.

Pola pikir ini akan mengurangi keinginan jual beli suara mulai awal sampai akhir. Memang dari segi keramaian, itu tidak akan seheboh pola pilrek berbasis penjaringan suara. Akan tetapi, dari segi kualitas, pola ini akan jauh lebih baik, mencirikan budaya akademik di masyarakat ilmiah.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More