Kamis 03 November 2016, 07:45 WIB

Komnas HAM Minta KPK Ikut Turun Tangan

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Komnas HAM Minta KPK Ikut Turun Tangan

Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat (ketiga kanan) dan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kedua kiri) memberikan keterangan kepada wartawan seusai melakukan pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/11). -- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

 

KOMNAS HAM menunjukkan keseriusannya dalam membenahi tata kelola keuangan di lembaga tersebut. Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat, kemarin (Rabu, 2/11), mendatangi KPK agar komisi antirasywah membantu pihaknya sehingga laporan keuangan Komnas HAM tidak lagi mendapat status disclaimer dari BPK.

"Kami bertemu pimpinan KPK untuk meminta bantuan dalam memperbaiki tata kelola keuangan. Ini terkait dengan status disclaimer yang diberikan BPK dan iya itu (dugaan korupsinya) jadi bagian dari hal yang akan dikerjakan tim KPK," paparnya seusai bertemu pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Menurut Imdadun, status disclaimer sangat membebani Komnas HAM sebagai lembaga yang diharapkan publik menjadi pengawal implementasi HAM. "Oleh karena itu, kami meminta KPK memberikan <>technical assistance terkait dengan upaya perbaikan laporan keuangan di Komnas HAM," ujarnya.

Dia menambahkan, Wakil Ketua Komnas HAM Dianto Bachriadi yang diduga melakukan korupsi telah diminta untuk mengundurkan diri sesuai dengan keputusan pimpinan. "Keputusan rapat internal hari ini (kemarin) meminta DB mengundurkan diri," tegasnya.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengapresiasi langkah Komnas HAM. Menurut Basaria, KPK akan membantu Komnas HAM terkait sistem pelaporan dan juga pencatatannya. "Bila perlu, kita berikan aplikasi supaya semua transparan dalam pelaksanaan," ungkapnya.

Ia menambahkan, KPK juga sudah mendalami dugaan korupsi di Komnas HAM. Sejauh ini penyidik sudah mendapat beberapa temuan.

"Ada yang fiktif, ada yang administrasi tidak dicukupi. Akan dilakukan dulu pengumpulan bahan keterangan. Kemudian nanti baru bisa kita pastikan apakah ada korupsi atau tidak," katanya.

Basaria menambahkan, meskipun KPK sudah menyerahkan laporan dugaan korupsi di Komnas HAM kepada aparat penegak hukum lain, pihaknya tetap terlibat dalam menangani persoalan uang Rp800 juta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan Rp350 juta dugaan penyalahgunaan anggaran rumah dinas.

"Iya benar itu (Rp800 juta dan Rp350 juta) semuanya ada. Sudah kita serahkan ke tim untuk dikumpulkan dulu. Tidak semua temuan itu menjadi korupsi, belum tentu," cetus Basaria. (Cah/P-5)

Baca Juga

MI/ BARY FATHAHILAH

Yudi Latif: Negara Berketahanan Budaya Mampu Atasi Pandemi

👤Antara 🕔Rabu 08 Juli 2020, 06:37 WIB
Pandemi covid-19 harus dijadikan pelajaran yang cukup berharga untuk memperkuat identitas nasional secara kolektif karena di balik musibah...
MI/ANDRI WIDIYANTO

Penerimaan CPNS Tahun ini Ditiadakan

👤Andhika Prasetyo 🕔Rabu 08 Juli 2020, 05:50 WIB
Ketiadaan penerimaan CPNS 2020 itu juga berlaku untuk sekolah kedinasan, terkecuali sekolah khusus Badan Intelijen Negara...
MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI

Digitalisasi TV Misi Besar Pemerintah

👤Media Indonesia 🕔Rabu 08 Juli 2020, 05:45 WIB
Digitalisasi sektor penyiaran ini merupakan keniscayaan yang menjadi bagian dari misi besar...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya