Kamis 03 November 2016, 07:45 WIB

Komnas HAM Minta KPK Ikut Turun Tangan

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Komnas HAM Minta KPK Ikut Turun Tangan

Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat (ketiga kanan) dan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kedua kiri) memberikan keterangan kepada wartawan seusai melakukan pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/11). -- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

 

KOMNAS HAM menunjukkan keseriusannya dalam membenahi tata kelola keuangan di lembaga tersebut. Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat, kemarin (Rabu, 2/11), mendatangi KPK agar komisi antirasywah membantu pihaknya sehingga laporan keuangan Komnas HAM tidak lagi mendapat status disclaimer dari BPK.

"Kami bertemu pimpinan KPK untuk meminta bantuan dalam memperbaiki tata kelola keuangan. Ini terkait dengan status disclaimer yang diberikan BPK dan iya itu (dugaan korupsinya) jadi bagian dari hal yang akan dikerjakan tim KPK," paparnya seusai bertemu pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Menurut Imdadun, status disclaimer sangat membebani Komnas HAM sebagai lembaga yang diharapkan publik menjadi pengawal implementasi HAM. "Oleh karena itu, kami meminta KPK memberikan <>technical assistance terkait dengan upaya perbaikan laporan keuangan di Komnas HAM," ujarnya.

Dia menambahkan, Wakil Ketua Komnas HAM Dianto Bachriadi yang diduga melakukan korupsi telah diminta untuk mengundurkan diri sesuai dengan keputusan pimpinan. "Keputusan rapat internal hari ini (kemarin) meminta DB mengundurkan diri," tegasnya.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengapresiasi langkah Komnas HAM. Menurut Basaria, KPK akan membantu Komnas HAM terkait sistem pelaporan dan juga pencatatannya. "Bila perlu, kita berikan aplikasi supaya semua transparan dalam pelaksanaan," ungkapnya.

Ia menambahkan, KPK juga sudah mendalami dugaan korupsi di Komnas HAM. Sejauh ini penyidik sudah mendapat beberapa temuan.

"Ada yang fiktif, ada yang administrasi tidak dicukupi. Akan dilakukan dulu pengumpulan bahan keterangan. Kemudian nanti baru bisa kita pastikan apakah ada korupsi atau tidak," katanya.

Basaria menambahkan, meskipun KPK sudah menyerahkan laporan dugaan korupsi di Komnas HAM kepada aparat penegak hukum lain, pihaknya tetap terlibat dalam menangani persoalan uang Rp800 juta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan Rp350 juta dugaan penyalahgunaan anggaran rumah dinas.

"Iya benar itu (Rp800 juta dan Rp350 juta) semuanya ada. Sudah kita serahkan ke tim untuk dikumpulkan dulu. Tidak semua temuan itu menjadi korupsi, belum tentu," cetus Basaria. (Cah/P-5)

Baca Juga

MI/Anggoro

Ada Potensi Maladministrasi Pengelolaan Barang Sitaan

👤Rifaldi Putra Irianto 🕔Kamis 06 Agustus 2020, 14:12 WIB
Banyak benda sitaan yang tidak bertuan mengakibatkan kondisi...
MI/SUSANTO

Penanganan Dugaan Pelanggaran Etik Firli tak Ganggu Kerja KPK

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 06 Agustus 2020, 14:05 WIB
Dewan Pengawas akan mulai menggelar sidang etik dalam  Agustus...
MI/Adam Dwi

3 PNS, 2 Swasta dan Pegawai BUMN Diperiksa untuk Nurhadi

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 06 Agustus 2020, 13:12 WIB
Keterangan keenam orang itu sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan penyidikan kasus...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya