Rabu 02 November 2016, 06:49 WIB

Akses Air Bersih Jadi Tantangan

Indriyani Astuti | Humaniora
Akses Air Bersih Jadi Tantangan

Grafis/MI

 

PEMERINTAH menargetkan cakupan pelayanan akses air minum dan sanitasi masyarakat Indonesia bakal mencapai 100% pada 2019 sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

“Pemerintah akan bekerja keras menggapai target tersebut sebab hingga 2015, capaian untuk akses air minum pada masyarakat masih 70,97% dan akses sanitasi baru 62,14%” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam acara forum Inspirasi bertema Percepatan peningkatan akses air minum di Indonesia yang merupakan kerja sama Aqua dari Danone dan Jejaring Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurutnya, permasalahan pasokan air bersih terutama masih terjadi di daerah perdesaan. Ketersediaan air bersih di daerah perdesaan saat ini belum merata sehingga jadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam pemenuhan 17 target tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) pada 2030.

Oleh karena itu, Bambang menjelaskan kontribusi dari masyarakat serta pihak swasta sangat diperlukan dalam sistem penyediaan air minum serta sanitasi. Dalam hal ini, seperti pembangunan sambungan rumah air dari jaringan distribusi air minum, dan pembangunan jamban keluarga. “Untuk memenuhi target 100% akses air bersih dan sanitasi, pemerintah juga akan mendorong kerja sama dengan badan usaha dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di bidang sistem penyediaan air minum,” tutup dia.

Pada kesempatan lain, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyampaikan untuk pemenuhan 17 target SDGs pada 2030, semua pihak perlu terlibat dalam menjaga kondisi lingkungan sekitar mereka. Pasalnya, jika kondisi lingkungan hidup rusak, juga berpotensi bakal mengancam keberadaan manusia.

Menurut Zulkifli, kesadaran masyarakat pada lingkungan saat ini mulai berubah. Jika masa lalu orang berpendapat boleh mengeksploitasi alam sesukanya, sekarang ini muncul kesadaran yang semakin meluas untuk menjaga lingkungan. “Termasuk kalangan swasta yang kini turut berkontribusi menjaga lingkungan agar tidak rusak.”

Pembiayaan
Anggota Komisi VII DPR RI Satya W Yudha mendorong agar pemerintah mengalokasikan anggaran untuk perbaikan akses air bersih dan sanitasi. “Ini penting agar target SDGs terkait pemenuhan air bersih dan juga sanitasi tercapai tepat pada waktunya.”

Terkait dengan itu, Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pengembangan Regional Arifin Rudiyanto menyampaikan dana untuk memenuhi target 100% ketersediaan air dan sanitasi mencapai Rp274,8 triliun, sedangkan APBN hanya menyediakan 30% untuk sanitasi dan air bersih.

Itu sebabnya, kata dia, pemberian kredit mikro kepada warga untuk membangun pengelolaan air minum di desa secara swadaya dapat menjadi alternatif pendanaan agar warga bisa mengakses air bersih.

Soal ini, dia mencontohkan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit (BPR BKK) Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang memberikan kredit mikro kepada masyarakat dalam program BKK Air agar masyarakat mendapatkan akses air bersih.

Direktur Umum PD BPR BKK Purwodadi Kusnanto menuturkan tidak banyak kredit usaha rakyat atau perbankan yang tertarik memberi kredit mikro untuk pendirian sanitasi dan pengadaan air minum. “Karena itu, kami terdorong untuk memberikan pinjaman sehingga bisa disalurkan langsung kepada masyarakat,” ucap Kusnanto.

Ia mengatakan, dalam pemberian kredit mikro itu mereka bisa mengajukan pinjaman tanpa agunan dengan bunga 0,85% setiap bulan. Pinjaman itu dapat digunakan untuk pembangunan sambungan air rumah tangga maksimal Rp3 juta, pembuatan jamban keluarga Rp10 juta, serta pinjaman kelompok untuk pembangunan perusahaan air minum (PAM) swadaya maksimal Rp50 juta.

“Sampai September 2016, total realisasi pinjaman yang sudah diberikan mencapai hampir Rp4 miliar kepada 2.355 nasabah.”

Partisipasi masyarakat dalam pengadaan air bersih juga dilakukan di Kabupaten Tabanan, Bali. Menurut Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, meski pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tabanan cukup terbilang sedikit, atau sekitar Rp270 miliar, tapi warga secara swadaya membangun saluran air bersih di setiap desa.

“Dari 113 unit PAM desa, sudah ada 68 unit hasil swadaya masyarakat. Hasilnya, harga PDAM di Tabanan juga sangat murah hanya Rp1.600/m3,” pungkas dia. (Ant/S-4).

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More