Rabu 02 November 2016, 00:14 WIB

Raibnya Arsip TPF Kasus Munir

Azmi Direktur Pengolahan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) | Opini
Raibnya Arsip TPF Kasus Munir

MI/PANCA SYURKANI

"TANPA arsip, suatu bangsa akan mengalami sindrom amnesia kolektif dan akan terperangkap dalam kekinian yang penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, tidaklah akan terlalu keliru jika dikatakan bahwa kondisi kearsipan nasional suatu bangsa dapat dijadikan indikasi dari kekukuhan semangat kebangsaannya." (Moerdiono, mantan Mensesneg RI, 25 Maret 1996) Pengelolaan arsip negara di lingkungan birokrasi sejatinya tidak dianggap remeh seperti yang umumnya ada di pikiran para birokrat kita.

Pengelolaan arsip negara harus dilihat sebagai upaya profesional dengan integritas tinggi untuk penyelamatan bahan pertanggungjawaban nasional untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik. Namun, ironisnya, pengelolaan arsip negara yang tidak profesional justru telah dipertunjukkan birokrasi yang berada di ring satu lingkungan Istana Negara. Kasus raibnya arsip Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), yang menjadi sorotan publik merupakan potret lemahnya pengelolaan arsip negara di lingkungan birokrasi. Pemerintah boleh saja mencita-citakan good governance. Namun, nyatanya di lembaga kepresidenan sendiri masih terjadi praktik pengelolaan arsip negara yang tidak profesional dan seakan tidak peduli dengan keselamatan arsip negara.

Tertib arsip negara
Tertib arsip negara ialah bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Tertibnya arsip negara menjadi modal awal dari terciptanya birokrasi yang akuntabel, transparan, dan melayani. Tertib arsip negara berelasi dengan tingkat ketersediaan arsip negara di lingkungan birokrasi, yang berujung pada kualitas akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan publik.

Raibnya arsip TPF Kasus Munir di Kemensetneg ialah fakta tidak akuntabel dan transparannya kinerja birokrasi di lingkungan di Kemensetneg sehingga pelayanan publik tidak dapat diberikan secara baik. Hal itu jelas menunjukkan ada yang salah dengan tata kelola arsip negara di Kemensetneg sebagai lembaga kepresidenan. Oleh karena itu, seruan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk melakukan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) di lingkungan kementerian/lembaga/pemda menjadi sangat relevan.

GNSTA bisa dibaca sebagai respons kegeraman pemerintah terhadap lemahnya tata kelola arsip negara di lingkungan birokrasi yang mengakibatkan tidak tertibnya arsip negara. Inilah barangkali salah satu cara pemerintah untuk mengetuk kesadaran kementerian/lembaga/pemda agar memperhatikan tata kelola arsip negara di lingkungan kerja masing-masing sehingga keselamatan arsip negara dapat terjamin.

Kategori arsip terjaga
TPF Kasus Munir dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Keppres No 111/2004. TPF bertugas mencari temuan fakta atas kematian aktivis HAM Munir dan hasil kerja TPF dilaporkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kepala pemerintahan. Dalam perspektif kearsipan, laporan TPF adalah arsip kepresidenan (presidential archives) dengan kategori 'arsip terjaga', yakni arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya (Pasal 1 angka 8 UU No 43/2009 tentang Kearsipan).

Arsip terjaga meliputi arsip yang berkaitan dengan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya, dan masalah-masalah pemerintahan yang strategis. Dalam konteks ini, arsip TPF Kasus Munir merupakan salah satu jenis 'arsip terjaga' karena terkait dengan masalah pemerintahan yang strategis. Berdasarkan UU No 43/2009, negara secara khusus berkewajiban memberikan pelindungan dan penyelamatannya.

Karena arsip TPF Kasus Munir sebagai 'arsip terjaga', berdasarkan Pasal 43 ayat (1), (2) UU No 43/2009, pejabat di Kemensetneg wajib memberkaskan dan melaporkannya kepada ANRI paling lama satu tahun sejak terjadinya kegiatan. Bila dilihat dari waktu penyerahan laporan TPF kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kemensetneg terjadi pada 24 Juni 2005, sudah cukup lama pejabat di kementerian ini mengabaikan amanat Pasal 43 ayat (1), (2) UU No 43/2009.

Kemudian, menurut Pasal 43 ayat (3) UU tersebut, Kemensetneg juga berkewajiban menyerahkan arsip TPF Kasus Munir yang dimiliknya kepada ANRI dalam bentuk salinan autentik dari naskah aslinya, paling lama satu tahun setelah dilakukan pelaporan kepada ANRI. Jika saja Kemensetneg melaksanakan amanat Pasal 43 ayat (3) tersebut, salinan autentik dari naskah asli arsip TPF Kasus Munir kini tersimpan di ANRI sehingga Presiden Jokowi dapat memanfaatkannya.

Sanksi
Pendanaan TPF Kasus Munir dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugasnya bersumber dari APBN. Dengan demikian, seluruh arsip yang tercipta atas pelaksanaan kegiatan TPF ialah arsip negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 UU No 43/2009, bahwa arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara dinyatakan sebagai arsip milik negara.

UU No 43/2009 dengan tegas memberikan ancaman sanksi administratif dan pidana bagi pejabat yang tidak menjaga keselamatan arsip negara secara benar. Sanksi administratif berupa teguran tertulis, penurunan pangkat, dan pembebasan dari jabatan. Sanksi pidana berupa pidana penjara satu tahun dan/atau denda Rp25 juta. Selain itu, jika arsip TPF Kasus Munir dilihat sebagai informasi publik, siapa saja yang menghilangkannya berdasarkan UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diancam dengan pidana penjara dua tahun dan/atau denda 10 juta.

Kita tentunya tidak berharap pejabat di Kemensetneg diberhentikan dan/atau dipenjara karena tidak menjaga keselamatan arsip negara dan informasi publik berdasarkan kedua UU tersebut. Pelajaran dari kasus ini ialah raibnya arsip TPF Kasus Munir di Kemensetneg dan mungkin juga di lembaga negara terkait lainnya sebagai akibat lemahnya tata kelola arsip negara di lingkungan birokrasi. Semoga ini menjadi momentum bagi pemerintahan Jokowi-JK dalam rangka revolusi mental dan reformasi birokrasi untuk mentransformasi tata kelola arsip negara di lingkungan birokrasi. Khususnya birokrasi di lingkungan Istana Negara sehingga melahirkan birokrasi yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More