Selasa 01 November 2016, 00:15 WIB

Matinya Idealisme dalam Pembuatan UU

Bambang Sadono Anggota DPD RI dari Jawa Tengah, Ketua Badan Pengkajian MPR RI | Opini
Matinya Idealisme dalam Pembuatan UU

Antara

PRAKTIK pembuatan UU Pemilu selalu menyisakan keluhan. Pertama karena UU yang sangat strategis itu selalu dibahas dalam waktu yang sangat singkat dan mendesak. RUU Pemilu kali ini hanya disediakan waktu 6 bulan mengejar tahapan yang tidak bisa diundurkan. Kedua, banyak yang mengeluhkan kenapa pengaturan pemilu harus selalu berubah setiap waktu. Secara teori memang tidak ada yang salah karena UU, bahkan konstitusi sekalipun merupakan cerminan dari aspirasi politik yang berkembang. Kenneth Clinton Wheare dalam bukunya Modern Constitution menegaskan bahwa hukum yang dibuat suatu bangsa di suatu negara merupakan resultante kepentingan politik yang ada. Inilah yang kemudian ditegaskan Mahfud MD, bahwa hukum atau UU tidak diukur dari baik buruk, atau benar salahnya, tetapi harus diterima sebagai realitas kesepakatan yang dicapai dalam pertarungan kepentingan di lembaga legislatif. Maka, lahirlah teori bahwa hukum memang produk politik.

Bahkan, bagi aliran positivisme, hukum atau UU dimaknai sebagai peraturan yang mengikat warga negara yang dibuat otoritas yang berwenang, terutama oleh pemerintah atau pemerintahan dalam arti luas, dalam hal ini lembaga legislatif. Apa pun yang ditetapkan sebagai hukum, warga negara harus mematuhi dan penegak hukum harus menjalankannya. Ini semua antara lain demi kepastian hukum yang diteorikan Gustav Radbruch. Namun, bagi Radbruch, hukum sebenarnya tidak cukup hanya dibuat dan ditegakkan semata-mata untuk kepastian hukum. Ada syarat lain agar hukum menjamin keadilan dan bermanfaat semaksimal mungkin bagi komunitas hukum sendiri.

Hukum yang responsif
Indonesia sudah mulai dikenal sebagai negara demokrasi yang besar, kendatipun ditempeli sebutan demokrasi prosedural. Secara prosedur, semua standar teori demokrasi modern telah dilaksanakan. Seperti pemilihan, hak berorganisasi, dan media yang bebas, tetapi tujuan demokrasi belum sempurna, terutama substansi bahwa rakyat secara maksimal harus ikut melaksanakan, mengontrol, dan memanfaatkan hasil demokrasi itu. Jadi, instrumen hukum yang akan mengatur proses demokrasi harus benar-benar mencerminkan yang dikehendaki rakyat.

Kita pernah punya pengalaman buruk pada kasus UU Pilkada, yang secara kesepakatan politik (walaupun melalui voting) di DPR tetapi akhirnya dijungkirbalikkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dibuat presiden. Semula sudah dirumuskan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota melalui pemilihan di DPRD. Ternyata, gelombang aspirasi yang tidak menerima kesepakatan pilkada melalui DPRD itu diakomodasi presiden yang mengirim Perppu ke DPR.

Dengan berbagai tekanan dan lobi politik, akhirnya DPR menerima dan mengubah UU dengan mengembalikan pilkada melalui pilihan langsung. Tampak sekali kesepakatan yang berubah dalam waktu relatif singkat itu sebagai cerminan pragmatisme yang kuat dan jauh dari idealisme yang dibangun dari falsafah yang mapan dan tujuan demokrasi yang jelas. Di sini ada persoalan kritis, ketika parlemen yang memang diberi kewenangan untuk membentuk UU tidak bisa menangkap dengan tepat atau karena terdesak kepentingan kelompok, partai, atau kekuatan lain sehingga hukum yang dihasilkan dianggap tidak responsif terhadap aspirasi yang mayoritas. Teori Nonet & Selznick menggambarkan bahwa hukum responsif yang dianggap ideal hanya bisa dicapai jika konstruksi masyarakat yang mendukungnya, termasuk pembuat UU, memang demokratis. Jika situasi lingkungannya otoriter karena dominasi penguasa, parpol, dan kelompok bisnis, hukum yang dihasilkan bersifat represif, hanya mengabdi kepada kelompok yang dominan itu.

Matinya idealisme
Ternyata hukum yang baik tidak cukup dibuat dengan cita-cita yang baik seperti yang digambarkan Radbruch. Namun, juga membutuhkan syarat adanya demokrasi untuk utuh seperti disebut Nonet & Selznick, juga membutuhkan rambu-rambu seperti yang dikemukakan Lawrence M Friedman. Bagi Friedman, pembuatan hukum harus mengindahkan substansi yang ideal, struktur tersistem, dan kultur yang dijaga agar sesuai legal feeling (cita-cita hukum) masyarakat.

Jadi, hukum diharapkan berumur panjang, tidak selalu berganti menyesuaikan kepentingan sesaat, juga harus bisa mewujudkan cita-cita yang ideal sehingga tidak berubah setiap waktu karena alasan-alasan pragmatis. Sebagai contoh, misalnya UU yang mengatur jabatan pimpinan DPR dibuat setelah hasil pemilu diketahui. Tentu saja, kepentingan praktis partai-partai akan lebih dominan dari pada menyusun konstruksi norma yang logis, etis, dan idealistis.

Saat ini juga mulai muncul kontroversi mengenai sistem pemilihan umum dengan proporsional terbuka terbatas, antara lain karena banyak kader andalan partai yang gagal dalam pemilu model proporsional terbuka. Jadi, perumusan normanya bukan dengan pertimbangan mana yang paling ideal untuk rakyat dan bangsa, melainkan mana yang paling cocok untuk partai, kelompok, bahkan untuk tokoh tertentu.

Matinya idealisme dalam pembuatan hukum inilah yang kemudian melahirkan banyak politisasi UU. Sebenarnya politik hukum telah memandu idealisasi atau moralitas dalam pembuatan hukum yang dirumuskan dalam konstitusi. Konstitusi dalam memberi panduan moralitas peraturan perundangan yang ada di bawahnya juga merujuk pada norma dasar yang lebih tinggi, sebuah falsafah atau ideologi yang sudah teruji bagi suatu bangsa.

Di Indonesia norma dasar yang disepakati ialah Pancasila. Jika konsistensi dari norma dasar itu sampai ke UU atau peraturan yang lebih rendah telah digerogoti, direkayasa, atau diakali, yang terjadi ialah politisasi karena berbagai tekanan kepentingan. Ada dua cara untuk mengawal agar idealisme tetap terjaga dalam pembentukan UU. Pertama, masyarakat harus aktif tidak sekadar menyerahkan perumusan UU pada pemerintah dan parlemen. Kedua, dengan menunggu sampai UU itu disahkan dan kemudian menggugatnya melalui judicial review ke MK.

Solusi jangka panjang
Sebelum UUD 1945 diamendemen, sistem ketatanegaraan di Indonesia disadari atau tidak, mempunyai instrumen untuk meredam merajalelanya politisasi hukum dalam pembentukan UU. Instrumen tersebut ialah ketetapan MPR yang biasanya memuat substansi yang lebih makro, dengan pertimbangan lebih mendasar untuk menjembatani antara konstitusi yang merupakan rumusan politik atau cita hukum bangsa, untuk kemudian dirumuskan menjadi aturan yang lebih detail dan konkret dalam UU maupun peraturan pelaksanaan yang lain.

Banyak contoh Ketetapan MPR yang sangat baik menjadi substansi ideal hukum, antara lain Ketetapan IX/MPR/1988 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN, yang kemudian menurunkan UU Tindak Pidana Korupsi, UU tentang KPK, dan sebagainya. Posisi ketetapan MPR perlu dipertimbangkan untuk mengawal idealisme dalam pembuatan UU agar terjaga konsistensi maupun koherensi antara Pancasila, konstitusi, dan UU pelaksananya. Bahkan, seandainya pasal yang mengatur tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang dalam UUD 1945 yang disebutkan dilaksanakan dengan demokratis, bisa dijembatani oleh ketetapan MPR, tidak perlu terjadi pertikaian sengit dengan argumentasi serbapragmatis di tataran pembuatan UU-nya.

Memang ada perdebatan apakah MPR boleh membuat ketetapan yang bersifat mengatur. Padahal, MPR punya wewenang untuk menetapkan dan mengubah UUD, hukum tertinggi di Indonesia. Menjadi tidak logis kalau untuk membuat aturan yang menafsirkan pokok-pokok politik hukum sehingga yang memudahkan penjabarannya dalam UU, tidak diperbolehkan membuat instrumen hukum. Secara yuridis, sebelum UUD 1945 diamendemen, kewenangan MPR membuat ketetapan juga tidak diatur.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More