Selasa 01 November 2016, 00:15 WIB

Kegenitan Elite Politik

Lasarus Jehamat Dosen sosiologi FISIP Undana Kupang | Opini
Kegenitan Elite Politik

MI/ADAM DWI

EDITORIAL Media Indonesia (31/10) menarik untuk diikuti. Kegenitan politik wakil rakyat. Sikap Media Indonesia terkait dengan adanya berita tentang keikutsertaan dua wakil rakyat yang terhormat, Fadli Zon dan Fahri Hamzah, dalam unjuk rasa yang akan diadakan beberapa organisasi massa berbasis agama pada 4 November 2016. Media Indonesia menyebutnya genit dan centil. Genit karena, sebagai anggota dewan, mereka bisa menggalang dukungan politik anggota dewan yang lain untuk meminta tanggung jawab Ahok dalam kasus dugaan penghinaan pada agama tertentu. Perilaku turun ke jalan dianggap sebagai reaksi emosional dan kebablasan. Disebut centil karena keikutsertaan dua wakil rakyat itu dinilai melampau tugas utama mereka sebagai wakil rakyat yang memiliki tiga fungsi utama; anggaran, legislasi, dan kontrol.

Kedua wakil rakyat yang amat terhormat itu memang belum benar-benar turun ke jalan. Keterlibatan mereka masih dalam desas dan desus. Ini hanya isu. Karena isu, kebenarannya pun belum bisa dipertanggungjawabkan. Meskipun demikian, isu atau berita itu, kalau boleh disebut berita, keikutsertaan dua orang wakil rakyat itu untuk turut serta berunjuk rasa dengan beberapa organisasi massa perlu diperiksa. Diperiksa bukan karena kesalahan yang bisa saja dialamatkan kepada mereka, melainkan karena perilaku elite yang memang terlampau melampaui realitas di ruang sosial. Tulisan ini ingin menjelaskan setiap aktivitas di luar fungsi dan tugas atau melampaui tugas dan fungsi seseorang dan atau sebuah lembaga masuk apa yang disebut Baudrillard sebagai hiperrealitas. Karena hiperrealitas, perilaku demikian sangat kental dengan simbolisme dan artifisial.

Efek simulasi
Dunia modern, termasuk politik di dalamnya, ditandai sebuah fenomena yang oleh Baudrillard (1983) disebut sebagai simulacrum. Dalam Simulations, Baudrillard menyebutkan bahwa saat ini, kita sulit menemukan sebuah fakta yang benar-benar asli. Jika kita meniru sebuah produk, produk itu akan mirip dan atau sesuai dengan aslinya. Itulah simulasi. Dengan demikian, simulasi adalah proses peniruan; proses produk hasil tiruan menyerupai bentuk aslinya.

Persoalan muncul ketika produk hasil tiruan itu bahkan melenceng jauh dari produk aslinya. Frasa melenceng jauh dipakai untuk menjelaskan produk hasil tiruan sebenarnya bukan mengacu ke produk asli lagi. Jika itu yang terjadi, fenomena demikian oleh Baudrillard disebut simulacrum. Karena realitas atau produk tiruan sudah tidak sesuai lagi dengan realitas atau produk asli (simulacrum), realitas demikian menjadi hiperrrealitas. Menurut Baudrillard, semua realitas telah dipalsukan dan diproduksi untuk tujuan komodifikasi dalam ruang kapitalisme.
Media menjadi sasaran utama kritikan Baudrillard.

Menurutnya, media berperan penting dalam proses produksi dan reproduksi realitas sehingga sebuah realitas kadang melampaui realitas aslinya.
Menyebut brand dan atraktif dalam dunia politik, bayangan kita tertuju pada sebuah konsep hiperrealitas ala Baudrillard itu. Dunia hiperrealitas biasanya dipenuhi ilusi vital (Witwer, 2000). Ketika ilusi vital seperti itu terlampau didahulukan dan menjadi milik masyarakat karena proses internalisasi masif, realitas itu dapat disebut sebagai ilusi yang fatal. Karena itu, kita wajib memeriksa setiap watak, sikap, serta perilaku manusia modern.

Hiperrealitas elite
Penjelasan Baudrillard dan Witwer bisa dipakai untuk menjelaskan berbagai perilaku aneh elite politik Indonesia masa kini. Perilaku dua orang wakil rakyat, bila benar itu terjadi, kental menunjukkan supremasi hiperrealitas elite. Disebut demikian karena sebagai wakil rakyat, kedua orang itu masih memiliki setumpuk pekerjaan yang masih membutuhkan sentuhan pikiran. Bahwa unjuk rasa di jalan tidak dilarang telah dipakai semua orang. Unjuk rasa ialah bagian dari usaha setiap orang atau kelompok untuk menuntut hak politik dan kewajiban sosial negara dan atau pengambil kebijakan.

Wakil rakyat pun tidak dilarang untuk melakukan unjuk rasa. Termasuk dua orang yang disebut di atas. Masalahnya terletak pada aspek kepatutan. Itu berarti bicara tentang etika publik dari para pejabat publik. Gugatannya ialah apakah keduanya patut berunjuk rasa ketika masalah yang tengah diangkat itu sedang dalam penanganan pihak berwajib? Ketika keduanya, entah mewakili diri dan pribadi entah mewakili lembaga, berunjuk rasa, hemat saya, beberapa hal perlu diperiksa di sini. Pertama, elite yang demikian memang kurang atau tidak memahami fungsi utamanya. Semua orang, termasuk yang paling dungu sekalipun, akan segera tahu bahwa salah satu fungsi wakil rakyat ialah mengontrol kerja eksekutif dan atau lembaga publik yang lain. Kedua, jika para wakil rakyat berunjuk rasa untuk kasus tertentu, padahal kasus itu tengah ditangani pihak kepolisian, perilaku demikian ingin mengatakan bahwa elite tersebut tidak lagi memercayai kerja lembaga-lembaga berwajib.

Di sini, elite yang bersangkutan tidak lagi memercayai kerja dan kinerja kepolisian RI. Saya tidak sedang membenci kedua orang wakil rakyat itu. Mereka ialah orang-orang hebat yang pernah saya tahu. Keduanya laik diberi penghargaan di kasus dan konteks yang lain. Ketiga, berkaitan dengan dua soal pertama tersebut, kalaupun keduanya tetap mau bergabung dalam unjuk rasa yang akan diadakan nanti, motifnya laik diperiksa. Pemeriksaan terutama berhubungan dengan posisi Ahok sebagai calon gubernur yang kebetulan tidak didukung partai yang menaungi kedua wakil rakyat itu.

Ketiga soal yang dibahas tersebut sebenarnya hal-hal terkait dengan masalah kepatutan semata. Jika benar keduanya terlibat, itu berarti konsep hiperrealitas bisa menjelaskan perilaku demikian. Perilaku berunjuk rasa atau yang lainnya, yang mungkin dilakukan dua orang itu dan atau oleh elite politik di negara ini memang cenderung keluar dari realitas. Bahkan oleh sebagian orang, banyak perilaku elite justru melampaui realitas asli.

Dalam kasus keikutsertaan dua wakil rakyat, kalau itu benar terjadi pada unjuk rasa nanti, hiperrealitas justru terlihat ketika keduanya mengambil bagian dalam unjuk rasa jalanan itu. Keterlibatan mereka masuk kategori hiperrealitas karena mereka ialah wakil rakyat yang telah memiliki tugas dan fungsi kontrol. Tugas dan fungsi kontrol wakil rakyat jelas tidak bisa dipraktikkan di jalan. Tugas dan fungsi wakil rakyat sepatutnya dilaksanakan di ruang rapat dewan yang terhormat.

Menjadi tidak patut pula jika keduanya malah tidak memercayai aparat kepolisian yang tengah mengurus kasus itu. Disebut tidak patut karena kepolisian merupakan alat negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menjaga dan memelihara keamanan nasional. Bijak rasanya jika kedua wakil rakyat itu menggalang dukungan anggota dewan yang lain untuk meminta penjelasan Ahok. Elok jika mereka meminta beragam elemen masyarakat untuk menunggu proses hukum yang sedang dilakukan polisi. Jika itu tidak diperhatikan, realitas demikian laik disebut sebagai hiperrealitas. Karena hiperrealitas, perilaku demikian bisa pula disebut sebagai kegenitan elite politik. Kegenitan elite politik ialah bentuk paling vulgar dari apa yang disebut sebagai keanehan perilaku politik elite politik.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More