Sabtu 29 Oktober 2016, 07:55 WIB

Kriminalisasi Manusia Digital di Era Pilkada

Yulhasni, Anggota KPU Sumatra Utara | Opini
Kriminalisasi Manusia Digital di Era Pilkada

MI/Pata Areadi

MODEL komunikasi terbaru yang tengah merambah kehidupan manusia politik ialah munculnya masyarakat dengan sudut pandang revolusi teknologi informasi. Manuel Castells dalam bukunya yang fenomenal Information Age: Economy, Society, and Culture (2009) menyebutkan perkembangan teknologi menyebabkan tumbuhnya model komunikasi radikal yang memungkinkan lahirnya mass self-communication, yang juga berarti menumbuhkan otonomi subjek komunikasi, 'vis-avis' korporasi komunikasi, yakni pengguna bisa menjadi pengirim sekaligus penerima pesan.

Castells menyebut masyarakat jaringan merupakan suatu struktur sosial masyarakat pada awal abad ke-21, yang terbentuk oleh komunikasi berbagai jaringan digital. Saya menyebut masyarakat ini sebagai manusia digital, yakni mereka telah mengalihkan fungsi cetak dan sebagainya ke bentuk digital dengan gadgetnya untuk akses Twitter, Facebook, Instagram, dan Path.

Faktor-faktor itu juga yang membuat pelaku politik (politisi) meraih kekuasaan dengan strategi komunikasi digital. Strategi tersebut merupakan bagian teknik kampanye. Bagi politisi, kampanye, meminjam konsep Sweeney (1996), seperti sebuah perjalanan, yang dimulai dari satu titik, dan berakhir pada titik yang lain. Untuk sampai pada titik tujuan, orang harus bergerak ke arah yang tepat. Di sini orang memerlukan peta yang dapat memandu dan menunjukkan arah yang harus ditempuh agar sampai ke tujuan.

Teknik kampanye telah di-upgrade sesuai kebutuhan era digital. Poster, baliho, kampanye akbar di lapangan kemudian oleh para marketing politik dikonversi dengan sosial media seperti Twitter, Facebook, dan Youtube. Kemenangan Barack Obama tahun 2008 menjadi inspirasi yang digandrungi. Meski kampanye di media sosial bisa disebut sebagai the education voter, tetapi karena tidak terkontrol dengan baik, akhirnya jadi ajang 'pembusukan' terhadap lawan politik.

Dalam mencermati gejala komunikasi politik bertajuk kampanye digital dalam perhelatan Pilkada 2017, setidaknya tersisa kekhawatiran terjadinya black campaign antarpendukung. Pilkada DKI yang hiruk-pikuk dengan bermacam suguhan di layar kaca, kini telah memasuki beranda media sosial kita dengan berbagai posting-an yang menakutkan. Barangkali para penulis status di media sosial tersebut telah menjadi nabi-nabi baru atas nama kebenaran dan menjelma menjadi pengkhotbah kesucian. Hampir setiap saat netizen melancarkan pesan negatif (negative campaign) di media soaial.

Regulasi yang secara ketat menjaga agar manusia digital ini tidak melanggar aturan main berkampanye pada pilkada belum jelas terlihat. Pasal 65 UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang diturunkan oleh KPU menjadi PKPU No 12 Tahun 2016 tidak menyentuh langsung kepada pelaku 'kriminalisasi pemilu' di dunia maya. Ruang yang diberikan pada Pasal 41 ayat (f) PKPU No 12/2016 yang menyebutkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan kampanye melalui media sosial diharapkan sebagai ajang 'meramaikan' pesta demokrasi tingkat daerah ini.

Kampanye di media sosial terkadang mengasyikkan sekaligus menyeramkan. Sayangnya, untuk manusia digital yang kerap mem-posting kalimat provokatif berselubung kampanye, mereka seolah bebas berselancar cacian. Berbagai akun berseliweran di jagat maya untuk dikonsumsi masyarakat kita yang sebagian besar masih apolitis.

Anggapan bisa saja dilekatkan pada manusia digital ini sebagai pelaku sensasi demokrasi-meminjam hasil penelitian Center for Global Civil Society Studies FISIP Universitas Indonesia 2012 yang menunjukkan keterlibatan pengguna media sosial dalam isu-isu demokrasi bukan untuk mengejar partisipasi dalam demokrasi, melainkan lebih mengejar 'sensasi demokrasi'.

Akan tetapi, sensasi demokrasi bisa menjurus kepada pemakzulan politik seseorang melalui dunia maya. Hal ini jika dimungkinkan pola hubungan mereka yang mengakses internet dengan perilaku masyarakat kita yang cenderung mudah tersulut api kemarahan. Broadcast di fitur Blackberry Messenger (BBM) misalnya, dengan mudah mengumpulkan massa untuk kemudian berlaku anarkistis terhadap sesuatu yang tidak mereka pahami sama sekali. Masyarakat kita masih berkarakter 'manusia sumbu pendek' jika emosinya disentuh hal berbau SARA.

Barangkali sudah banyak contoh ketika media sosial dengan gampang memacu adrenalin kemarahan. Tidak hanya lokalitas yang melaksanakan pilkada, tetapi merambah ke daerah lain. Kasus Ahok pada Pilkada DKI 2017 yang di-bully-netizen perihal tuduhan penghinaan agama menjadi titik kulminasi ketika manusia digital mampu menggiring masyarakat kita ke ranah yang sejatinya bukanlah milik mereka. Akses internet yang telah mencapai 88,1 juta jiwa (34,9% penduduk Indonesia) dan 85% diakses melalui perangkat selular menunjukkan kecenderungan media sosial semakin menjadi tempat indah bagi manusia digital untuk melakukan kriminalisasi pemilu pada Pilkada 2017.

Yulhasni, Anggota KPU Sumatra Utara

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More