Sabtu 29 Oktober 2016, 06:45 WIB

Hentikan Relaksasi Ekspor Bahan Mentah

Effnu Subiyanto/Doktor ekonomi Unair | Opini
Hentikan Relaksasi Ekspor Bahan Mentah

ANTARA/Agus W/HO

DUET menteri ESDM dan wamen akhirnya sudah terbentuk. Menteri Jonan dan Arcandra diharapkan bekerja cepat dalam memutus mata rantai ketidakpastian regulasi antara relaksasi ekspor bahan mineral mentah atau dimurnikan terlebih dahulu. Sebagian investor sudah membangun banyak sekali smelter untuk aneka bahan mineral dan seharusnya siap operasional tahun ini. Smelter nikel, misalnya, saat ini mampu produksi 160 ribu ton, atau meningkat drastis jika dibandingkan dengan 40 tahun lalu, 1976, yang hanya 98 ribu ton. Produksi nikel 2017 diprediksi 250 ribu ton dan 300 ribu ton (2018) karena peran smelter di dalam negeri.

Namun, gairah membangun smelter yang didorong pemerintah agar bahan tambang Indonesia memiliki nilai tambah di pasar ekspor kini mengalami titik balik. Kebijakan relaksasi ekspor bahan mineral mentah justru dimunculkan Kementerian ESDM dan tentu saja menyulut kekecewaan. Relaksasi sebetulnya excuse dan tidak boleh dilanjutkan jika smelter sudah terbangun. Untuk yang kesekian, komitmen pemerintah yang proinvestasi smelter, mengurangi pengangguran, dan membantu sisi investor dari sisi kemampuan bayar cicilan utang masih dipertanyakan. Pemerintah tampak gagap, padahal UU sudah sangat jelas dan tegas.

Proyek smelter yang sudah selesai memang minim, masih 34 pada tahun ini berbanding 253 jumlah yang diajukan pada 2014. Kendatipun masih 13,43%, sejatinya pemerintah dapat mendorong pembangunan smelter yang lain jika kebijakannya tegas pro-UU. Sikap sebuah BUMN, misalnya Aneka Tambang, yang menyatakan siap melakukan ekspor 15-20 juta ton bahan mineral mentah tahun depan seharusnya mengherankan. Menyatakan akan menguasai pasar Tiongkok dengan bahan mentah, padahal Indonesia harus kembali mengimpor bahan mentah tersebut yang sudah diolah smelter Tiongkok dan tentu saja justru lebih mahal.

Kebijakan relaksasi tentu saja membingungkan karena smelter Indonesia bakal terancam tidak dapat berproduksi karena bahan baku tidak ada. Dengan jumlah 27 smelter yang siap operasional, mereka minimal memerlukan bahan mentah 54 juta ton, sementara 20 juta ton dari BUMN Antam justru diekspor dalam keadaan mentah. Banyak sekali kerugiannya dengan ekspor bahan mentah, antara lain harga yang masih murah dan kemudian reekspor kembali di Indonesia dengan harga lebih mahal. Hitungan ekonomi yang paling sederhana pun tidak dapat menguatkan argumentasi Antam.

Kisruh ancaman shortage bahan konsentrat smelter sebetulnya sudah lama diduga. Pada awal 2014 perhitungan mass-balance antara fasilitas smelter dan kapasitas produksi konsentrat sudah menjadi bahan perbincangan karena tidak seimbang antara pasokan dan permintaan. Ketika itu, faktanya produksi konsentrat Indonesia jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kapasitas smelter yang akan dibangun. Kapasitas smelter PT Smelting Gresik misalnya 1,2 juta ton per tahun (tpt), smelter Antam berkapasitas 1,2 juta tpt, Nusantara Smelting 900 ribu tpt, dan Indosmelt 800 ribu tpt. Padahal, produksi konsentrat Freeport misalnya hanya 2,5 juta tpt, sementara Newmont masih 300 ribu tpt. Jadi, kapasitas smelter mencapai 4,1 juta tpt sementara pasokan hanya 2,8 juta tpt.

Pabrik-pabrik smelter baru dapat dipastikan akan kesulitan mendapatkan bahan konsentrat dan ternyata terbukti terjadi pada tahun ini. Hal itu diperparah politik relaksasi ekspor. Tidak bisa dibayangkan bagaimana jika 253 smelter sudah selesai semua sementara pemerintah juga rajin merilis kebijakan tersebut. Dampaknya sulit dibayangkan, investasi tidak dapat dikembalikan dan akan semakin banyak pengusaha smelter yang akan berurusan dengan bank karena menjadi debitur macet. Untuk diketahui, setiap smelter yang dibangun menyedot utang baru dalam rentang US$330 juta sampai dengan US$1,5 miliar. Komitmen utang karena investasi smelter Indonesia yang hiruk pikuk pada 2014 lalu minimal menambah jumlah utang baru US$26,55 miliar.

Kepastian hukum

Nasi sudah menjadi bubur dan the show must go on. Jika dulu pemerintah gagah dengan mengejar-ngejar investasi smelter agar ada nilai tambah untuk produk ekspor mineral Indonesia, rencana itu harus dijaga konsistensinya. Sungguh ironis dulu menabur angin, kini badai sudah terjadi dan justru menghindar karena alasan harga sedang jatuh.

Tujuan mulia UU No 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara, Pasal 170 yang mewajibkan pemegang kontrak karya (KK) untuk melakukan pemurnian 100% seluruh bahan tambang mineral mentah sebelum diekspor harus menjadi landasan yang tidak boleh ditawar lagi.

Harus dihentikan kebijakan mengakali UU dengan peraturan teknis dalam bentuk PP sampai dengan inpres. Penerbitan peraturan turunan PP 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan perubahannya dalam PP No 24/2012 sebetulnya antinomi hukum dengan UU Minerba. Tidak berhenti dengan PP, exit strategy dengan menerbitkan Inpres No 3/2013 tentang Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri pun dilakukan untuk memberikan landasan excuse ekspor mineral mentah. Yang ironis kemudian menerbitkan PP No 1/2014 yang merupakan perubahan kedua PP 23/2010.

Di tingkat Kementerian ESDM pun berkali-kali mengubah ketentuan. Pertama menerbitkan Permen ESDM No 7/2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, secara khusus untuk 41 bahan tambang mineral curah Indonesia. Tidak berapa lama kemudian diadakan revisi Permen ESDM No 11/2012 untuk mengakomodasi kepentingan. Revisi semakin longgar dalam Permen ESDM No 20/2013 yang menyebutkan toleransi ekspor mineral mentah hanya berlaku sampai dengan 12 Januari 2014. Masih terjadi lagi beleid baru Permen ESDM No 1/2014 yang menganulir untuk ketiga kali dari Permen ESDM No 7/2012.

Menteri Jonan dan Arcandra harus berani menghentikan ekspor bahan mineral mentah untuk kedaulatan bangsa. Cukup sudah, relaksasi harus dihentikan. Bahan tambang Indonesia harus dimurnikan terlebih dahulu, untuk Indonesia berdaya, tidak sekadar jago gali bahan tambang tetapi tidak mampu mengolah menjadi lebih mahal. Kapan negeri ini berjaya di sektor tambang?

Effnu Subiyanto, Doktor ekonomi Unair

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More