Kamis 27 Oktober 2016, 06:28 WIB

Kejaksaan Punya Celah Pungutan Liar

Budi Mulia Setiawan | Politik dan Hukum
Kejaksaan Punya Celah Pungutan Liar

Jaksa Agung HM Prasetyo -- MI/Immanuel Antonius

 

JAKSA Agung HM Prasetyo me­ngakui di lingkungan ­Kejaksaan Agung masih ada celah untuk melakukan pungutan liar (pungli). Pihaknya pun belum maksimal dalam menegakkan hukum sehingga muncul stigma negatif kejaksaan.

Hal itu diungkapkan Prasetyo saat memberi sambutan di acara pelantik­an sejumlah pejabat kejaksaan, di Jakarta, kemarin.

Ia meminta jajarannya bisa membuktikan bahwa Kejaksaan Agung bisa kuat menghadapi godaan ­pungli.

“Di kejaksaan masih ada celah pungli. Dengan demikian, itu keharus­an kejaksaan untuk membuktikan bahwa jati diri bersih, kuat, dan transparan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia,” papar Prasetyo seperti dilansir Metrotvnews.com.

Prasetyo menyebut Kejaksaan Agung memiliki peran strategis dalam memberantas pungli sehingga dilibatkan langsung dalam Satgas Saber Pungli.

Lebih jauh, Prasetyo mengingatkan perilaku koruptif tidak hanya merugikan citra kejaksaan, tetapi juga keluarga pelaku sendiri. Kini tidak ada pilihan selain mengubah diri bila memiliki perilaku tersebut.

“Kita harus ingat, perbuatan oknum akan mencoreng kejaksaan. Setiap tindak­an khususnya akan tertanam kuat oleh publik,” cetus Prasetyo.

Dalam acara kemarin, pejabat yang dilantik meliputi Diah Sri Kanti menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Barat menggantikan Widodo Supriyadi, Yunan Harjaka dipercaya menjadi Kepala Kejati Kepulauan Riau menggantikan Andar Perdana, dan Kepala Kejati Bengkulu kini dijabat Ali Mukartono yang sebelumnya dijabat Sendjun Manullang.

Kepala Kejati NTT yang sebelumnya dipimpin John Walingson kini dijabat Sunarto, dan John beralih menjabat Kepala Kejati Jambi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur seusai membuka Forum Nasional Replikasi Inovasi Pelayanan Publik, di Ban­dung, Jawa Barat, kemarin, menekankan pentingnya penerapan teknologi informasi dalam layanan publik. Inovasi seperti itu akan ikut memberantas pungli.

“Harus ada transparansi, ada sistem keterbukaan, ada kejelasan waktu, sehingga pada akhirnya yang datang itu bukan kekecewaan dan kesedihan, tapi kepuasan di masyarakat,” tambah Asman.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Ombudsman Amzulian Rifai mengatakan sekitar 6,7% dari total 6.859 aduan masyarakat yang masuk ke Ombudsman sepanjang 2015 terkait langsung dengan pungli. Kemudian, banyak pula laporan yang ada kaitan dengan pungli.

“Kami memang bukan lembaga khusus penerima laporan pungli. Namun, laporan yang dilayangkan masyarakat erat kaitannya dengan pungli,” kata Rifai.

Ia mencontohkan salah satu laporan pungli ke Ombudsman ialah tentang pengaduan terkait malaadministrasi, seperti adanya penundaan pelayanan mengindikasikan adanya pungli dan suap.

Belum memuaskan
Mayoritas aduan kepada Ombudsman ialah tentang pelayanan pemerintah daerah yang dinilai masih belum memuaskan masyarakat.

“Untuk penilaian Ombudsman, pelayanan publik paling jelek. Secara nasional, laporan paling banyak itu tentang pelayanan pemerintah daerah, nomor satu,” kata Rifai.

Di Klaten, Jawa Tengah, jajaran kepolisian resor yang dipimpin Kapolres AKB Muhammad Darwis, kemarin, menandatangani pakta integritas dan komitmen setop pungli.

Polres Klaten telah memasang baliho dan spanduk tentang setop pungli di pos-pos pelayanan masyarakat, seperti di pelayanan SIM. Selain itu, membuka akses pengaduan bagi masyarakat.

“Jika ada anggota yang melakukan pungli, ditindak tegas, bisa tindakan disiplin dan kode etik. Namun, bisa juga diajukan ke pidana umum jika pelanggarannya berat,” tegas Darwis. (BN/JS/Ant/P-1)

Baca Juga

Antara/Mohammad Ayudha

Bawaslu : Kampanye Hari Kedua Pilkada 2020 Masih Kondusif

👤Indriyani Astuti 🕔Minggu 27 September 2020, 21:24 WIB
"Belum ada temuan dan laporan kejadian menonjol," ujar...
DOK BPIP

BPIP Beri Advokasi Positif untuk Pegiat Kampung di Lumajang

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 27 September 2020, 21:04 WIB
Salah satu tradisi dan budaya yang diangkat oleh kampung tematik ini adalah tradisi gotong royong dan kerja sama antar pegiat...
Antara

Pengamat: Tunda Pilkada Serentak atau Ubah Cara Pilih

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 27 September 2020, 19:45 WIB
DESAKAN penundaaan Pilkada Serentak 2020 masih terus bergulir setelah 2 organisasi besar keagamaan yaitu NU dan Muhammadiyah kompak meminta...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya