Kamis 27 Oktober 2016, 00:10 WIB

Pemilih Rasional

Adi Prayitno Dosen Politik UIN Jakarta dan Peneliti The Political Literacy Institute | Opini
Pemilih Rasional

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

TAHAPAN pilkada serentak jilid kedua resmi sudah dimulai. KPUD telah menetapkan pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang akan ikut pilkada di 101 wilayah seluruh Indonesia. Rinciannya, sebanyak 7 pilkada akan dilaksanakan di tingkat provinsi, 18 pilkada di tingkat kota, dan 76 pilkada di level kabupaten.
Layaknya sebuah ritual, pilkada merupakan ajang pesta demokrasi lima tahunan untuk memilih pemimpin di tingkat daerah. Para kandidat mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki, baik infrastruktur maupun suprastruktur politik, guna memenangi kontestasi elektoral.

Langkah awal yang kerap dilakukan para kandidat ialah political publicity, yakni sebuah upaya memoles diri (pencitraan) untuk menjadi yang terbaik demi mendulang dukungan publik. Beragam strategi dilakukan untuk meningkatkan popularitas, kesukaan, dan elektabilitas mereka. Tentu yang disasar ialah pemilih di semua kalangan kelas sosial.

Para ahli marketing politik mendefinisikan politik sebagai sesuatu yang inheren dari upaya membangun citra positif di depan khalayak. Tim sukses, relawan, bahkan konsultan kenamaan dipakai untuk melakukan personal branding kandidat biar ciamik. Tutur bahasa, gerak tubuh, dan performa politiknya ditata yang kemudian dipersonifikasikan sebagai kandidat yang layak dipilih. Tak hanya itu, tim suskses juga mendesain model kampanye apik sebagai upaya meyakinkan khalayak ramai. Beriklan di media arus utama serta membangun opini positif melalui jejaring new media sosial merupakan strategi yang sering dilakukan kandidat, termasuk juga melakukan aksi ‘serangan darat’ dengan door to door campaign menemui calon pemilih.

Bahkan, tak jarang para kandidat ataupun tim sukses juga menyerang (attacking campaign) lawan pesaing dengan isu-isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) demi kemenangan elektoral. Mereka memanfaatkan medium apa pun untuk menyuarakan penolakan terhadap calon yang tak seiman, tak seagama, dan tak berasal dari satu golongan yang sama. Di antara sekian banyak pilkada yang bakal diselenggarakan pada 15 Februari 2017 mendatang, pilkada DKI Jakarta paling banyak menyedot energi publik. Bukan semata soal Jakarta sebagai barometer politik nasional, melainkan isu SARA yang diembuskan pun cukup ekstrem untuk mendistorsi calon minoritas seperti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Perubahan pemilih
Dominasi Ahok di tegah hantaman badai isu SARA yang terus berembus mengindikasikan sejumlah hal penting terkait dengan perilaku pemilih (political behavior) di Jakarta. Namun, satu hal yang pasti, pemilih mulai cerdas, meninggalkan pola pikir tradisional yang lebih berorientasi pada kedekatan etnik, agama, serta faktor primordial lainnya dalam menentukan pilihan. Agama ataupun etnik tak lagi menjadi parameter utama dalam mendukung kandidat di pilkada. Publik kian rasional menambatkan pilihan hatinya pada sang calon. Sebab itu, personality serta track record calon seperti kinerja, kapasitas, dan kompetensi menjadi ukuran penting bagi pemilih.

Dalam studi perilaku pemilih, ada tiga mazhab yang sering dijadikan instrumen untuk mengukur pilihan seseorang terhadap kandidat. Pertama mazhab sosiologis. Model aliran itu dibangun dengan asumsi dasar bahwa pilihan seseorang ditentukan kesamaan karakter sosiologis dengan sang calon terutama faktor suku, agama, etnik serta faktor sosiologis lainnya. Pendekatan itu banyak dikritik karena cenderung menafikan kapasitas dan kompetensi kandidat.

Kedua ialah mazhab psikologis yang muncul sebagai kritik terhadap aliran sosiologis. Dalam banyak hal, model sosiologis mengalami masalah terutama menyangkut soal partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Pendekatan itu memperkenalkan apa yang disebut sebagai budaya politik pemilih. Substansi dari pendekatan psikologis yakni dukungan seseorang terhadap kandidat disebabkan perasaan dekat terhadap kandidat, mempunyai informasi lebih tentang calon, serta keyakinan bahwa calon pilihannya itu akan mampu memperbaiki keadaan (political efficacy).

Ketiga ialah mazhab pilihan rasional yang salah satunya mengadopsi pemikiran Anthony Downs dalam karya klasiknya, An Economic Theory of Democracy (1957). Secara garis besar, pendekatan yang banyak dipengaruhi perspektif ekonomi itu menjelaskan pilihan politik seseorang sangat ditentukan kondisi ekonomi seseorang ataupun kondisi ekonomi masyarakat secara umum.

Jika hasil evalusi masyarakat terhadap kondisi ekonomi cukup positif, itu akan berdampak baik pada pemerintah yang sedang berkuasa. Kepercayaan publik akan meningkat. Sebaliknya, jika kondisi ekonomi buruk, publik akan memberikan punishment terhadap pejabat yang bersangkutan. Dalam perkembangannya, pendekatan rational choice itu juga ditarik ke sektor lain untuk menilai kinerja, rekam jejak, serta integritas pejabat ataupun calon pejabat publik. Pemilih rasional akan memilih kandidat yang memiliki dampak positif terhadap perkembangan ekonomi politik suatu wilayah. Pada titik inilah, anasir-anasir pendekatan sosiologis seperti agama dan etnik tak lagi menemukan relevansinya.

Menilik tiga mazhab di atas, bisa dipahami mengapa figur ‘kontroversial’ seperti Ahok bisa dominan dengan tingkat elektabilitas tinggi dalam rilis sejumlah survei mutakhir. Publik Ibu Kota tak lagi menjadikan faktor sosiologis sebagai barometer signifikan dalam menentukan pilihan politik mereka. Basis kognitif pemilih tak lagi dijejali faktor tak rasional seperti alasan agama dan etnik.

Di negara yang demokrasinya belum terkonsolidasi, sentimen sosiologis cukup determinan memengaruhi perilaku pemilih. Agama dan etnik menjadi faktor sangat kunci dalam menentukan dukungan terhadap kandidat. Bahkan, sentimen berbasis SARA sengaja dikapitalisasi untuk men-down grade salah satu kandidat tertentu. Sementara itu, dalam konteks demokrasi yang sudah mapan, dukungan terhadap kandidat disebabkan pengetahuannya yang cukup baik terahdap sang calon. Selanjutnya, pemilih akan mengidentifikasi dirinya, merasa dekat, serta merasa yakin bahwa calon yang dipilih akan membawa perubahan besar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Sentimen seperti agama diletakkan pada persoalan privat yang tak harus dipaksa masuk urusan publik politik.

Oleh karena itu, sebagai penanda kemajuan demokrasi, sudah saatnya mental model lama yang menjadikan SARA sebagai isu utama dalam menentukan pilihan politik dalam pilkada harus mulai ditinggalkan. Agama ataupun suku seharusnya tak lagi dipersoalkan karena kedua hal itu merupakan pemberian azali dari Tuhan yang natural. Tak hanya di DKI, bukan hanya pada Ahok, dukungan terhadap kandidat dalam pilkada tahap kedua di seluruh Indonesia selayaknya didasarkan pada kinerja, platform, serta program kerja kandidat. Faktor inilah yang menjadi prasyarat mutlak bagi terbangunnya demokrasi yang beradab.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More