Orang Kuat di Balik Pelabuhan Khusus (6)

Penulis: Mhk/T-1 Pada: Sabtu, 28 Feb 2015, 00:00 WIB Megapolitan
Orang Kuat di Balik Pelabuhan Khusus (6)

ANTARA/JOKO SULISTYO
Personil TNI AL bersenjata menjaga pintu masuk Kawasan Harbour Bay, Batam beberapa waktu lalu.

Pengantar:
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap penyelewengan dana sea port tax di Pelabuhan Harbour Bay, Batam, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp69,7 miliar dalam rentang 5 November 2006 hingga 14 Juli 2010. Itulah sebabnya banyak yang menyesalkan tindakan Kejaksaan Agung mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Media Indonesia menelusuri bagaimana modus pelaku menghilangkan hak negara di pelabuhan khusus pariwisata tersebut.Ini merupakan laporan terakhir.

---------------------------
SAAT Media Indonesia menelusuri kasus dugaan penyelewengan dana sea port tax dan jasa tambat oleh PT Citra Tritunas (CT), sejumlah warga yang ditemui di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, mengaku tidak heran atas keputusan Kejaksaan Agung (Kejagung) menerbitkan SP3 terhadap Direktur CT, Jong Hoa, selaku operator Pelabuhan Khusus Pariwisata Harbour Bay.

Pasalnya, masyarakat merasakan bagaimana hukum menjadi sebuah pisau, alias tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.
Warga sebenarnya telah menjalankan kewajiban warga negara untuk melaporkan dugaan tindak pidana. Seperti, LSM Generasi Penerus Penyambung Lidah Rakyat yang berkedudukan di Nagoya, Batam, misalnya, melapor ke Polda Kepri tentang aktivitas CT memungut pass pelabuhan pada 22 Maret 2010. Demikian juga laporan masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hanya direspons dengan surat tanggapan.

Siapakah Jong Hoa sehingga aparat terkesan melakukan pembiaran? Menurut informasi yang dihimpun Media Indonesia di Batam, Jong Hoa adalah orang kepercayaan pengusaha Akau alias Hartono.

Di Batam, Akau disegani karena dekat dengan sejumlah pejabat tinggi di Jakarta. Seorang aktivis antikorupsi asal Batam yang meminta identitasnya dirahasiakan, bahkan menyebut Akau bergaul akrab dengan seorang mantan menteri.

Karena hubungan baik itu, sambungnya, Akau dapat mengantongi izin pelabuhan khusus pariwisata untuk Harbour Bay. Izin turun saat Hatta Rajasa duduk sebagai Menteri Perhubungan.

Seperti halnya Jong Hoa, upaya menemui Akau untuk konfirmasi juga tidak direspons. Keduanya satu kantor di Gedung PT Citra Buana Prakarsa, Jalan Budi Kemuliaan, Seraya, Lubuk Baja, Batam.

Warga Batam yang tergabung dalam aliansi kelompok antikorupsi, Supriyadi, menegaskan hanya penegakan hukum yang benar yang bisa mengembalikan hak negara atas dana hasil pungutan sea port tax di Pelabuhan Harbour Bay.

"Saya katakan penegakan hukum yang benar karena pada pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono, hukum berpihak kepada pelaku penggelapan. Rasa keadilan masyarakat khususnya warga Kepulauan Riau terusik karena Kejaksaan Agung menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentikan Penyidikan)," tandas Supriyadi.

Syafitri, pelaku bisnis di Nagoya, berharap Jaksa Agung di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Prasetyo, berani menegakkan keadilan di Batam. Sebab, idealnya hukum jangan hanya menjadi bak pisau yang tajam ke satu sisi, tetapi seperti silet yang tajam di seluruh sisinya.

"Jangan karena memiliki uang banyak dan dibekingi para petinggi, seseorang jadi tidak tersentuh hukum. Kalau pengusaha kecil seperti kami ini bermasalah, hukum dengan cepat bekerja," cetusnya.

Bukan hanya pelaku bisnis yang ribut atas perlakuan istimewa terhadap CT. Warga yang mengikuti kasus tersebut pun ikut geregetan.  (Mhk/T-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More