Pengawas Mentok Hadapi Pengusaha di Batam (5)

Penulis: Mhk/T-1 Pada: Jumat, 27 Feb 2015, 00:00 WIB Megapolitan
Pengawas Mentok Hadapi Pengusaha di Batam (5)

ANTARA FOTO/Joko Sulistyo

Pengantar:
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap penyelewengan dana sea port tax di Pelabuhan Harbour Bay, Batam, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp69,7 miliar dalam rentang 5 November 2006 hingga 14 Juli 2010. Itulah sebabnya banyak yang menyesalkan tindakan Kejaksaan Agung mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Media Indonesia menelusuri bagaimana modus pelaku menghilangkan hak negara di pelabuhan khusus pariwisata tersebut.Ini merupakan laporan ke lima.

-------------------------

Kepala Kantor Pelabuhan Batam Harry Setyobudi saat ditemui di kantornya menuturkan pemungutan jasa labuh dan tambat di Pelabuhan Khusus Harbour Bay secara resmi baru dilakukan pada pertengahan 2012. Keterlibatan pemerintah setelah Badan Pengusahaan (BP) Batam meneken kerja sama operasional (KSO) dengan PT CT. "Jadi sebelum ada KSO, kami tidak pernah memungut apapun dari kegiatan kepelabuhanan di Harbour Bay," tegas Harry.

Hal itu sesuai dengan dokumen perjanjian antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan CT yang diperoleh Media Indonesia. Dalam perjanjian yang diteken Kepala BP Batam Mustofa Widjaja dengan Direktur Utama CT Jong Hoa pada 18 Juli 2012, antara lain diatur pembagian pendapatan antara pemerintah dengan operator pelabuhan.

Pendapatan jasa labuh seluruhnya menjadi milik pemerintah. Untuk jasa tambat, dibagi rata antara pemerintah dan pihak operator. Khusus pembagian royalti pass penumpang, pemerintah dan operator membaginya menurut tahun operasional pelabuhan. Hingga tahun kelima, pemerintah mendapatkan 10% pendapatan dari pass penumpang. Tahun keenam sampai tahun ke-10, pemerintah mengantongi 15% pendapatan dari pass penumpang. Untuk tahun ke-11 dan seterusnya, jatah royalti pass penumpang yang masuk ke kas negara menjadi 20%.

Jika temuan BPK menyebutkan kerugian negara antara 5 November 2006 hingga 14 Juli 2010 saja mencapai hampir Rp70 miliar, kerugian tambahan antara 14 Juli 2012 hingga pertengahan 2012 bisa berkisar Rp30 miliar. Total hak negara yang tidak disetorkan PT CT menjadi sekitar Rp100 miliar. Sebenarnya, sebelum BPK merilis temuan kasus dugaan korupsi tersebut, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sudah lebih dulu mengungkapkan kecurigaan terhadap CT sengaja menyalahgunakan izin pengoperasian pelabuhan khusus pariwisata.

Merespons hasil audit BPKP, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada 31 Januai 2007 mengeluarkan surat No.PU 60/118/DTPL.07 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kelas I Batam untuk mengawasi pengoperasian pelabuhan milik CT. Sayang, para pengawas yang diturunkan mentok di lapangan. CT yang merupakan milik pengusaha terkenal di Batam, tetap memungut pass pelabuhan dan jasa tambat tanpa menyetorkan ke kas negara hingga pertengahan 2012. (Mhk/T-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More