Rabu 26 Oktober 2016, 00:20 WIB

Mencari Negarawan

Lasarus Jehamat Dosen Sosiologi Undana Kupang | Opini
Mencari Negarawan

iLUSTRASI

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) daerah sudah menetapkan partisipan Pilkada 2017 pada Senin (2/10). Dalam penetapan tersebut terdapat 101 partisipan yang akan mengikuti pilkada di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota (Media Indonesia, 25/10). Ada 304 pasangan yang memenuhi syarat untuk ikut berkontestasi. Dari jumlah itu, pasangan calon yang diusung partai politik sebanyak 237 pasangan dan 67 pasangan calon perseorangan. Selanjutnya, terdapat 116 pasangan calon perseorangan dan 37 calon yang diusung partai politik tidak memenuhi syarat.

Memeriksa jumlah partisipan dalam kontestasi politik daerah tahun depan, rasanya tidak terlampau sulit untuk menemukan pemimpin di 101 daerah. Di sana, nilai demokrasi akan benar-benar diuji dan diejahwantahkan. Harus diingat bahwa untuk mendapatkan pemimpin yang memiliki kualifikasi tertentu, kita tidak bisa hanya berharap pada hasil politik semata. Pemimpin tidak bisa hadir tanpa pembentukan pemimpin terlebih dahulu.

Dengan kata lain, ketika mengabaikan proses politik dan proses demokrasi maka harapan akan munculnya pemimpin yang benar-benar mencintai rakyatnya akan sulit terwujud. Mimpi untuk mendapatkan pemimpin yang berwatak negarawan bisa jadi menjadi sangat utopis. Sebab, ketika mengabaikan proses, produk politik bisa saja hanya menghasilkan pemimpin politik dan bukan negarawan. Dua jenis pemimpin ini jelas berbeda. Jika negarawan komit dengan realitas kebangsaan, politisi cenderung bermain di level politik sempit.

Di sana, dibutuhkan kecerdasan masyarakat politik untuk menilai rekam dan jejak calon pemimpin. Jika dibawa ke ruang nasionalisme, negawaran akan menjadikan nasionalisme sebagai roh dan semangat dalam merawat persatuan, sementara politisi menjadikan nasionalisme sebagai alat untuk mendapat dan mempertahankan kekuasaan semata.

Identitas gelap
Dalam Black Identity Rhetoric, Ideology, and Nineteenth-Century Black Nationalism (Gordon, 2003) dijelaskan bahwa esensi nasionalisme hanya dapat dimengerti sejauh memahami tiga hal penting, yakni identitas ras, alienasi, dan retorika politik. Menurut Gordon, setiap orang yang memeriksa nasionalisme harus pula memeriksa tiga hal di atas. Hal itu disebabkan tiga hal itu bisa menjadi variabel penting dalam mengukur kadar nasionalisme seseorang. Menyebut identitas ras berarti membahas kerangka multikulturalisme di dalamnya.

Artinya, multikulturalisme bergerak tidak hanya dalam hal etnik dan budaya, tetapi juga politik. Dalam kerangka itu, setiap orang harus bisa menerima perbedaan pada setiap keputusan politik apa pun bentuk dan modelnya. Dalam alam demokrasi, setiap orang diberi kebebasan untuk melakukan kontestasi tanpa melihat dan mempertimbangkan suku, agama, ras, dan antargolongan. Di aspek yang lain, nasionalisme harus dihubungkan dengan konsep alienasi (keterasingan) manusia dari lingkungannya.

Kerangka alienasi Marx digunakan Gordon untuk membongkar kedok keterasingan para budak dari kerja, lingkungan sosial, produk, dan dirinya sendiri pada titik tertentu harus dimaknai sebagai upaya pembebasan. Nasionalisme mendapatkan kepenuhan manakala para budak berupaya bangkit dan melawan berbagai bentuk penindasan terhadap diri dan lingkungan mereka. Negarawan adalah pemimpin yang mampu mengeluarkan masyarakat dari jebakan alienatif yang melingkupinya.

Selain dua hal di atas, retorika politik harus pula disebutkan. Retorika menjadi alat utama kaum marginal sejak zaman Yunani sampai di masa modern. Teriakan para aktivis, orasi ilmiah di kampus, atau berbagai bentuk retorika lainnya sebetulnya ingin mengungkapkan rasa nasionalisme itu. Problemnya, demikian Gordon, banyak politikus menggunakan logika retorika untuk dan atas nama diri dan kepentingannya. Retorika tidak dimanfaatkan untuk tujuan penyampaian pesan publik ke pengelolah negara, tetapi hanya untuk kepentingan kekuasaan semata.

Oleh manusia modern, demikian Gordon, ras dimanfaatkan untuk tujuan tertentu sehingga menjadi terlampau ideologis. Maka, dapat dimengerti mengapa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) masih menjadi momok di ruang politik saat ini. Keterasingan kaum buruh abad pertengahan seakan muncul lagi di ruang modernitas ketika politik menjadi ruang bebas dalam langgam demokrasi oleh kaum politisi bajakan. Menariknya, menurut Gordon, politik yang bertujuan mengeluarkan rakyat dari beragam keterasingan justru membawa rakyat yang sama ke ruang keterasingan yang lebih gelap dan pengap.

Ketika produk politik bekerja hanya untuk kepentingan dirinya, politisi itu masuk ke kubangan alineasi atas dirinya sendiri. Dia tidak bisa disebut sebagai pemimpin yang berkarakter negarawan. Dia hanya berperan sebagai makhluk politik yang bermental budak. Periksa karakter Merujuk pada praktik politik di lapangan saat ini, sulit untuk tidak mengatakan bahwa elite kekuasaan memang tidak menginginkan lahirnya pemimpin-pemimpin berkadar negarawan. Kita gagal merancang sistem politik yang berujung pada munculnya pemimpin yang berwawasan kebangsaan. Mereka yang terlibat dalam politik menjadi sangat pragmatis.

Politik dianggap sebagai lapangan pekerjaan yang bisa mendatangkan uang. Di bagian lain, politik jarang bahkan tidak pernah dilihat sebagai tanggung jawab untuk kesejahteraan bersama. Rekrutmen dan proses pendidikan politik harus disebutkan di sini. Sebab, di dua fungsi itu, lembaga politik diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Sulit rasanya mendapatkan manusia politik yang cerdas (bukan pintar) jika proses itu dibuat menjadi sangat instan. Membaca dan memeriksa karakter individu dan sosial calon pemimpin menjadi penting untuk dilakukan setiap orang.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, tugas kita sebagai warga adalah memeriksa karakter individu calon pemimpinya. Termasuk di dalamnya ialah memeriksa rekam jejak seorang calon pemimpin. Karakter pemimpin jelas tidak ditentukan seberapa keras suaranya, seberapa gagah penampilan, seberapa fasih berbicara, dan lain-lain. Penampilan fisik belum cukup. Munafik, simbolik, dan artifisial kental ditunjukan banyak elite kita saat ini. Hipokrit di
ujungnya.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More