Kamis 26 Februari 2015, 00:00 WIB

Korupsi Sistematis Harbour Bay (4)

Mhk/T-1 | Megapolitan
 Korupsi Sistematis Harbour Bay (4)

MI/Henri Kremer

 
Pengantar:
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap penyelewengan dana sea port tax di Pelabuhan Harbour Bay, Batam, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp69,7 miliar dalam rentang 5 November 2006 hingga 14 Juli 2010. Itulah sebabnya banyak yang menyesalkan tindakan Kejaksaan Agung mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Media Indonesia menelusuri bagaimana modus pelaku menghilangkan hak negara di pelabuhan khusus pariwisata tersebut.Ini merupakan laporan ke empat.

-----------------

Penyelewengan pendapatan negara di Harbour Bay diduga terencana secara matang dan sistematis bersinergi dengan pihak penguasa saat itu. Konspirasi tersebut dimulai pada 19 April 2006 saat CT mengajukan permohonan izin operasi pelabuhan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui surat No. 003/CT-PELSUS/IV/2006.

Dalam tempo 6,5 bulan atau tepatnya 3 November 2006, Menteri Perhubungan yang saat itu dijabat Hatta Rajasa mengabulkan permohonan perusahaan tersebut. Lewat Keputusan Menteri Perhubungan No KP 358 tahun 2006, Hatta memberikan izin kepada pengusaha Akau alias Hartono selaku pemilik PT CT untuk mengoperasikan pelabuhan khusus pariwisata di Desa Teluk Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Batam.

Izin itu terkesan hanyalah kamuflase. Di lapangan, CT bukan menjalankan fungsi pelabuhan khusus pariwisata, tapi sebagai pelabuhan umum yang melayani penyeberangan Batam-Singapura dan Batam-Malaysia. Saat Media Indonesia mendatangi gedung PT Citra Buana Prakarsa tempat Jong Hoa sehari-hari berkantor, petugas front office mengatakan dia sedang tidak berada di kantor. Media Indonesia kemudian membuat janji untuk wawancara dengan Jong Hoa dan meninggalkan kartu identitas berikut nomor telepon seluler untuk memudahkan komunikasi. Namun hingga kini permintaan untuk wawancara tidak direspons. (Mhk/T-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More