Selasa 25 Oktober 2016, 00:15 WIB

Perguruan Tinggi sebagai Penggerak K-economy

Asep Saefuddin Rektor Universitas Trilogi, Guru Besar Statistika FMIPA IPB | Opini
Perguruan Tinggi sebagai Penggerak K-economy

Thinkstock

TIDAK ada yang bisa menyangkal pendidikan mempunyai peranan sangat penting dalam mengisi seluruh sektor pembangunan. Intinya ada dua esensi pendidikan, yakni penataan perilaku serta penguatan keterampilan seseorang (peserta didik). Secara sistem keduanya difasilitasi melalui pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dengan berbagai varian. Hasil pendidikan itu kelak akan mengisi berbagai sektor kehidupan baik sebagai warga negara ataupun sebagai warga dunia. Maka dari itu, negara-negara maju selalu memprioritaskan aspek pendidikan ini secara serius. Contoh yang akhir-akhir ini sering kita lihat ialah kesungguhan negara-negara Skandinavia dalam menangani pendidikan.

Pendidikan karakter akan menjadi fondasi seseorang dalam menjalankan berbagai kegiatan kehidupan di mana pun ia berada. Secara sistem, fondasi itu diberikan dalam porsi yang banyak di tingkat pendidikan dasar. Kemudian porsi ini menurun, digantikan komponen keilmuan dan keterampilan pada jenjang pendidikan berikutnya. Jadi, pendidikan dasar ini menekankan soft competence (kompetensi lunak).

Pada jenjang menengah dan tinggi, walaupun kompetensi lunak akan tetap ada, komponen keilmuan dan keterampilan sudah mulai masuk. Dengan bekal kompetensi lunak yang sudah cukup baik, jenjang pendidikan tinggi fokus ke komponen kompetensi keras (hard competence) secara komprehensif. Di sinilah letak penguatan sains dan teknologi untuk pengembangan ilmu serta aplikasinya di dunia usaha dan industri. Model ekonomi inilah yang disebut K-economy atau ekonomi berbasis sains dan teknologi. K-economy ini ditandai dengan tingginya indeks kompleksitas ekonomi dan kompetitif global sebuah negara.

Kompleksitas ekonomi berkaitan dengan nilai ekspor-impor serta penetrasi sains dan teknologi terhadap industri. Bila suatu kegiatan industri tidak mengandung banyak teknologi atau teknologinya masih sederhana, nilai kompleksitasnya rendah. Nilai kompleksitas itu berkorelasi positif dengan nilai tambah produk, ekspor produk bernilai tinggi, bukan sekadar bahan baku berbasis luas hamparan atau kekayaan sumber daya alam (SDA). Dari sini terlihat betapa pentingnya riset dan inovasi dalam meningkatkan indeks kompleksitas ekonomi sehingga negara semakin maju, kaya, dan sejahtera. Secara umum bisa dikatakan the more innovative the nation, the more advance the country. Semakin inovatif sebuah negara, semakin maju negara itu. Artinya, kemajuan negara itu sangat berkaitan dengan SDM bukan SDA.

Negara-negara maju, walaupun tidak mempunyai kekayaan SDA yang melimpah, sangat kuat dalam penetrasi sains dan teknologi ke dunia industri. Negara-negara inilah yang dapat mengatur berbagai harga komoditas dalam perdagangan dunia. Negara model ini semakin kuat dan bebas (powerful independent country). Negara yang hanya mengandalkan kekayaan SDA tanpa kekuatan sains dan teknologi akan terus menjadi negara tergantung dan lemah (powerless dependent country). Banyak riset menunjukkan kompleksitas ekonomi itu berkaitan dengan kekuatan perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang hanya menekankan pada pengajaran, apalagi berpola konvensional, tidak mempunyai kekuatan riset, akan sulit menggerakkan roda ekonomi dan industri negara. Pada intinya riset itulah yang bisa mencari jawaban atau solusi bagi permasalahan yang dihadapi industri. Untuk itu, PT tidak boleh jauh dari industri.

Kedekatan PT dengan industri diperlukan untuk pengembangan-penguatan kurikulum serta kegiatan riset. Dalam hal kurikulum, PT yang tidak mengajak industri tidak akan mampu meramu kurikulum sesuai dengan kebutuhan lapang. Selain itu, kasus-kasus nyata industri dapat memperkaya buku teks, contoh kasus di kelas, serta keterbukaan mahasiswa dan dosen dalam menghadapi kenyataan. Kedekatan PT dan industri dapat melibatkan langsung praktisi industri pada perkuliahan sehingga bisa memperkaya informasi praktis. Begitu juga PT dapat menugasi dosen untuk magang di industri supaya dosen mempunyai pengalaman lapangan.

Dalam hal riset, tentu PT sangat memerlukan industri. Sesuai dengan siklus keilmuan, perkembangan teori dan aplikasinya banyak distimulasi kebutuhan lapangan. Dalam konteks ini, tentu industri mempunyai kebutuhan riil baik untuk mencari solusi atau pengembangan produk. Produk apa pun pasti memerlukan perbaikan akibat berbagai perubahan dunia termasuk pasar, perilaku manusia, lingkungan alam, dan model bisnis internasional. Dus kerja sama PT dan industri semakin mendesak. PT yang tidak melibatkan industri akan sulit berkembang. Akan begini-begini saja, tidak memberikan kontribusi SDM yang andal, kreatif, dan inovatif.

Lalu bagaimana dengan pemerintah? Tentu akan sangat diperlukan karena berkaitan dengan kebijakan, regulasi, dan perizinan. Mind set aparat harus terbuka, bertindak cepat, dan berpikiran maju, bukan mencari kekayaan dari perizinan dan birokrasi yang jelimet. Pemerintah harus memfasilitasi kemudahan perizinan serta insentif pajak bagi PT dan industri yang melakukan kerja sama. Kebijakan-kebijakan yang pro pada K-economy niscaya akan meningkatkan indeks kompleksitas ekonomi dan kompetitif global. Keharmonisan antara PT, pemerintah, dan industri inilah yang disebut triple-helix. Saat ini model triple-helix ini tidak begitu berjalan sehingga indikator-indikator Indonesia yang berkaitan dengan kemajuan ekonomi selalu rendah.

Di internal PT, kembangkan budaya riset sebagai bagian dari tridarma secara substansial. Riset bukan hanya untuk kenaikan pangkat formalistis yang laporannya menumpuk di meja dosen atau paling jauh di perpustakaan. Tidak menjadi bagian dari solusi persoalan industri. Pimpinan universitas dan pemerintah juga tidak boleh memperlakukan dosen-dosen layaknya pegawai pabrik yang dikontrol lewat sidik jari kehadiran. Kedisiplinan memang perlu, tetapi lebih mengarah pada kedisiplinan produktif. Bukan disiplin sekadar hadir tanpa keluaran yang bisa dibaca masyarakat ilmiah dan industri.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More