Ini Syarat Kasus Harbour Bay Bisa Dibuka lagi (2)

Penulis: SU/T-2 Pada: Selasa, 24 Feb 2015, 00:00 WIB Megapolitan
Ini Syarat Kasus Harbour Bay Bisa Dibuka lagi (2)

MI/M IRFAN

Pengantar:
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap penyelewengan dana sea port tax di Pelabuhan Harbour Bay, Batam, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp69,7 miliar dalam rentang 5 November 2006 hingga 14 Juli 2010. Itulah sebabnya banyak yang menyesalkan tindakan Kejaksaan Agung mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Media Indonesia menelusuri bagaimana modus pelaku menghilangkan hak negara di pelabuhan khusus pariwisata tersebut.Ini merupakan laporan ke dua.
--------------------------------

Kejaksaan Agung (Kejagung) berwenang untuk menyetop penyidikan suatu kasus. Lalu, bagaimana cara agar suatu perkara yang telanjur mendapat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) bisa disidik lagi? Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung Widyo Pramono saat ditemui Media Indonesia, mengatakan kejaksaan berwenang menghentikan penyidikan perkara dengan syarat yang ketat sesuai yang diatur dalam KUHAP.

"Silakan saja jika ada pihak-pihak yang tidak puas. Dalam menyelidiki sebuah perkara, kami tentu mematuhi segala aturan hukum," ujarnya.  Dalam perkara pidana, pemberian SP3 diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam ayat itu disebutkan, “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya."

Widyo menambahkan, kasus yang mendapat SP3, seperti kasus penyelewengan di Pelabuhan Khusus (Pelsus) Harbour Bay di Batam pada 2012, bisa dilanjutkan bila ditemukan alat bukti (novum) baru serta melalui praperadilan.  "Yang membuka siapa, untuk apa dan kapan dibukanya, perkara yang mana, itu semua harus jelas. Semua melalui praperadilan dan harus ada novum baru yang kuat," tegasnya. (SU/T-2)



Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More