Jumat 21 Oktober 2016, 00:30 WIB

Meneguhkan Frekuensi Publik

Yuliandre Darwis Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Dosen Komunikasi Unand | Opini
Meneguhkan Frekuensi Publik

AFP PHOTO / STAN HONDA

TAHUN 2016 menjadi saat bersejarah bagi dunia pertelevisian Indonesia. Pada tahun ini, tepat Oktober dan Desember, masa izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) 10 stasiun televisi swasta berakhir setelah 10 tahun lembaga penyiaran swasta (LPS) menggunakan IPP sebagai dasar hukum LPS siaran untuk memakai frekuensi publik. Sepuluh stasiun televisi swasta berakhir masa penggunaan IPP: TPI, RCTI, SCTV, Global TV, Indosiar, ANTV, Metro TV, TV One, Trans TV, dan Trans 7.

Peraturan Pemerintah RI No 50/2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta mengenai Perpanjangan Izin Pasal 9 menyebutkan paling lambat satu tahun sebelum berakhirnya izin penyelenggaraan penyiaran, pemohon mengajukan permohonan perpanjangan izin tertulis kepada menteri melalui KPI. Jangka waktu berlakunya perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran ialah 10 tahun untuk izin penyelenggaraan penyiaran televisi dan 5 tahun untuk izin penyelenggaraan penyiaran radio.

Dalam proses perpanjangan izin penyiaran, dua institusi diberi otoritas mengurusi proses izin penyiaran, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Kedua institusi negara itu saling terkait dalam melakukan proses izin televisi. KPI mengeluarkan rekomendasi kelayakan (RK) yang kemudian ditindaklanjuti Kemenkominfo sebagai dasar dikeluarkannya IPP. Proses perizinan masih berjalan hingga saat ini sampai ada kepastian tentang izin bagi sembilan stasiun TV yang habis masa izin mereka pada Oktober dan satu stasiun TV yang habis masa izin pada Desember 2016.

Head dan Sterling dalam Broadcasting in America: A Survey of Electronic Media (1987) menekankan penyiaran (broadcasting) ialah teknologi yang berbasis gelombang radio. Melihat spektrum merupakan komoditas publik dan merupakan sumber daya, maka muncul satu teori yang berbicara 'the spectrum as a public resource' atau spektrum frekuensi gelombang radio sebagai barang kekayaan publik. Penyiaran berbasis spektrum gelombang radio disadari amat penting bagi penyelenggaraan komunikasi nirkabel dan diseminasi informasi pada masyarakat.

Potensi kekuatan yang luar biasa ini kemudian memberi wewenang pada pemerintah untuk mengeluarkan regulasi yang mengatur penggunaan frekuensi publik tadi untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. Regulasi tentang penggunaan frekuensi publik merupakan konsekuensi dari penyelenggaraan penyiaran yang bergantung pada gelombang elektromagnetik. Terlebih karena kanal-kanal gelombang radio bersifat tetap dan terbatas, sedangkan jumlah penggunanya terus bertambah.

Kepentingan publik
Momentum perpanjangan izin 10 stasiun televisi swasta berjaringan merupakan titik penting bagi para pemangku kepentingan (stakeholder) penyiaran untuk meneguhkan regulasi bahwa frekuensi publik adalah milik publik. Penggunaan frekuensi diperuntukkan publik, bukan untuk kepentingan golongan apalagi pribadi. Kesadaran filosofis-regulatif ditanamkan kembali dalam proses perpanjangan izin.

Proses perpanjangan izin menentukan perkembangan penyiaran sekaligus memperkuat komitmen bersama membenahi dunia penyiaran Indonesia. Persoalan perpanjangan izin 10 televisi menjadi ruang yang menitikberatkan perbaikan maupun peningkatan kualitas siaran TV. Izin televisi merupakan persoalan hulu yang mesti dibenahi. Sisi lain soal konten siaran merupakan persoalan hilir dalam skema penyiaran.

Pembenahan pada hulu memengaruhi persoalan hilir yang selama ini masih mendapat catatan. Konten siaran televisi menjangkau 78% wilayah Indonesia atau sekitar 122 juta jumlah penonton TV--tapi sejumlah catatan penyiaran masih menghadang, seperti tayangan tidak informatif, kurang akurat, tidak objektif, tidak berimbang, tendensius, kurang mendidik, dipenuhi kekerasan, mistik/horor, dan didominasi tayangan infotainment, sinetron, informasi yang mengutamakan sensasi serta dramatisasi.

Inilah saat perbaikan bersama dunia penyiaran. Bahkan peristiwa bersejarah ini sesungguhnya sebagai peneguhan nilai-nilai kebangsaan; nasionalisme, Pancasila, NKRI, dan UUD 1945 yang akhir-akhir ini mengundang perhatian publik karena keadaan sosial kebangsaan kita tidak dapat dilepaskan dari pengaruh media massa. Demikian pula dengan eksistensi media sebagai pilar demokrasi keempat yang secara esensi memainkan peran fundamental memperkuat sistem demokrasi yang sedang terkonsolidasi.

Sebagai pilar keempat demokrasi (Carlyle, 1840, Schultz, 1998), media memainkan peranan strategis sebagai lokus bagi segenap warga negara untuk membangun upaya demokrasi yang sehat. Media, apalagi media penyiaran, televisi maupun radio yang menggunakan frekuensi serta ruang publik dalam proses kegiatan penyiaran, sejatinya dipahami bersama memiliki kontribusi dalam penguatan sistem demokrasi yang sedang terkonsolidasi di negeri ini.

Habermas, seorang filsuf dan pakar komunikasi Jerman, pernah mengurai secara konsepsi keilmuan bahwa media hadir sebagai penyedia ruang publik sekaligus fondasi bagi bangunan demokrasi dan keadaban masyarakat. Sebagai ruang publik yang menjembatani perjumpaan di antara individu privat untuk mendiskusikan masalah-masalah yang menjadi isu bersama, ruang publik tidak pernah bersifat tunggal, tetapi jamak (Habermas, 1984).

Peneguhan media sebagai ruang publik bersama merupakan hal penting dalam proses perpanjangan izin televisi. Dengan begitu, kita harapkan bersama adanya kesadaran kolektif dari stakeholder penyiaran yang dapat mewujudkan hakikat penyiaran dalam layar kaca demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More