Jumat 21 Oktober 2016, 00:15 WIB

Pungutan Liar dan Penegakan Hukum

Reza Syawawi Peneliti Hukum dan Kebijakan Transparency International Indonesia | Opini
Pungutan Liar dan Penegakan Hukum

Ilustrasi

MEMASUKI usia dua tahun memegang tampuk pemerintahan, Presiden Joko Widodo mengeluarkan paket kebijakan reformasi hukum nasional. Ada tujuh aspek revitalisasi hukum yang mencakup pelayanan publik, penyelesaian kasus, penataan regulasi, pembenahan manajemen perkara, penguatan SDM, penguatan kelembagaan, dan pembangunan budaya hukum.

Selama ini Presiden memang dipersepsikan kurang memberikan perhatian kepada reformasi hukum, khususnya terkait dengan kelembagaan penegak hukum. Presiden lebih memprioritaskan program-program ekonomi, padahal penegakan hukum semakin mengalami ketidakpercayaan (distrust) di tengah masyarakat.

Namun, upaya Presiden mengeluarkan paket reformasi hukum patut diapresiasi, dengan beberapa catatan. Hal ini penting agar pemberantasan pungutan liar (pungli) tidak sekadar euforia di awal dan tidak berlanjut pada perbaikan kelembagaan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pungli dan birokrasi
Salah satu isu yang disorot ialah pemberantasan pungli di pelayanan publik. Isu ini sangat strategis karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Hasil survei Corruption Perception Index (CPI) 2015 menunjukkan pelayanan publik menjadi salah satu sektor yang memperlambat kenaikan skor Indonesia, termasuk juga soal penegakan hukum. Jamak dipahami bahwa untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik dan cepat selalu disertai dengan pemberian atau penerimaan sesuatu.

Benveniste mengklasifikasi jenis korupsi itu sebagai discretionary corruption, di saat pejabat publik memiliki 'diskresi' untuk mengutamakan subjek hukum tertentu dengan imbalan tertentu pula. Situasi tertentu ini bukanlah pemberian yang bersifat sukarela, melainkan bisa mengarah kepada perbuatan pemerasan (Syed Hussein Alatas, The Sociology of Corruption). Diskresi semacam itu sebetulnya secara hukum pidana dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Di Inggris, berdasarkan Bribery Act 2010, hal itu bisa disebut sebagai facilitation payment, diartikan sebagai, (1) small bribe, (2) paid to facilitate, (3) pembayaran dilakukan untuk memengaruhi suatu aksi pihak yang memiliki kuasa sesuai dengan kewenangannya, dan (4) pembayaran ditujukan kepada public officials, tidak terlepas public officials dari negara mana pun, (5) pembayaran dilakukan pihak-pihak yang memiliki keinginan untuk memengaruhi kuasa yang dimiliki public officials. Bribes di sini diartikan sebagai dukungan finansial atau bentuk-bentuk keuntungan lain yang aktivitas pemberiannya bertujuan untuk menghasilkan sesuatu yang tidak seharusnya (improper performance) dari suatu fungsi atau aktivitas.

Pungli memiliki karakteristik yang unik, hampir terjadi di semua lembaga yang memberikan pelayanan publik dengan nilai nominal yang beragam. Jika seluruh pungli diproses secara hukum, bisa dibayangkan bagaimana beban penegakan hukum yang muncul.

Oleh karena itu, pemberantasan pungli tidak hanya fokus dalam konteks penindakan. Perlu ada langkah strategis dari segi pencegahan baik di institusi badan publik/lembaga negara (demand) maupun dari sektor swasta/individu (supply). Secara garis besar, setidaknya ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan, mulai komitmen internal dan pihak ketiga untuk memerangi pungli, adanya mekanisme sistem pelaporan pelanggaran yang mudah diakses dan akuntabel, penguatan sistem pelaporan aset/harta kekayaan, hingga penguatan sistem kepatuhan.

Kelembagaan penegak hukum
Pemberantasan uang pelicin perlu disokong reformasi kelembagaan di penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan. Ada dua alasan. Pertama, hulu penegakan hukum bermula dari sini, termasuk dalam konteks pemberantasan pungli. Kedua, kepolisian dan kejaksaan juga bermasalah dalam konteks pelayanan publik (SIM, STNK, BPKB, SKCK) dan selalu dipersepsikan korup oleh masyarakat.

Maka urgensi untuk reformasi kelembagaan penegak hukum ialah prioritas utama, menyusul kemudian di lembaga pelayanan publik lainnya. Reformasi kelembagaan yang berkesinambungan tidak bisa diselesaikan dengan instrumen administratif dan polesan teknologi informasi. Keduanya hanya alat, sedangkan yang menjalankannya ialah personal/individu.

Beberapa hal yang bisa dijadikan alat ukur reformasi kelembagaan di penegak hukum, pertama, perlu ada kriteria khusus terkait dengan pemenuhan integritas dalam rekrutmen dan promosi, tidak hanya berdasarkan kinerja. Jika perlu, potong generasi secara bertahap (pensiun dini dst). Kedua, ada sanksi yang keras jika pelanggaran dilakukan personel penegak hukum, diberhentikan dengan tidak hormat, diumumkan ke publik. Ketiga, perlu ada sistem pengawasan di lembaga penegak hukum yang kredibel dan dipercaya publik, baik internal ataupun eksternal. Keempat, meningkatkan kemampuan personel penegak hukum khususnya terkait dengan perkembangan regulasi, misalnya pencucian uang, korupsi, dan kejahatan lingkungan.

Pemberantasan pungli yang inheren dengan perbaikan kelembagaan penegak hukum ialah satu paket kebijakan yang dipercaya mampu memperbaiki pelayanan publik yang sustainable. Problem korupsi di semua level disebabkan rendahnya integritas sektor publik dan korupnya penegakan hukum. Dengan semua hal ini, kita berharap akan ada perbaikan yang signifikan terhadap pelayanan publik, bukan sekadar euforia belaka.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More