Kamis 20 Oktober 2016, 00:01 WIB

Menggapai Bunga Kredit Single Digit

Haryo Kuncoro Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Doktor Ilmu Ekonomi Alumnus PPs-UGM Yogyakarta | Opini
Menggapai Bunga Kredit Single Digit

PA

TENGGAT semakin mepet, dengan target single digit suku bunga perbankan hingga akhir tahun masih saja menghadapi sejumlah hambatan. Langkah awal berupa pemangkasan suku bunga penjaminan LPS dan tingkat bunga acuan Bank Indonesia (BI) belum sepenuhnya membantu. Sepanjang tahun berjalan, suku bunga acuan sudah menyusut 100 basis poin (bps). Namun, penurunan suku bunga kredit (turun 52 bps) lebih lambat daripada suku bunga simpanan (turun 100 bps).

Alhasil, per akhir Agustus rata-rata suku bunga kredit (12,31%) jauh di atas suku bunga deposito (6,94%). Survei terbaru pada Oktober ini, BI memperkirakan rata-rata suku bunga kredit modal kerja, investasi, dan kredit konsumsi pada triwulan IV 2016 hanya turun tipis masingmasing 13, 8, dan 2 bps. Jika itu terjadi, target yang dicanangkan pemerintahan Jokowi-JK dipastikan tidak bakal an tercapai. Dalam perspektif teori, fakta di atas memperlihatkan bahwa pass-through untuk kasus suku bunga kredit tidak terjadi secara sempurna. Perubahan suku bunga acuan tidak direspons secara proporsional oleh perubahan suku bunga kredit.

Rigiditas suku bunga sekaligus mencerminkan kekakuan sikap antisipasi perbankan. Sikap adaptif mengungkung perbankan hanya melihat pengalaman masa lalu (backward looking) alih-alih berorientasi ke depan (forward looking) dalam menetapkan suku bunganya sedemikian rupa sehingga terjadi persistensi. Persistensi suku bunga membawa akibat lanjut pada kecepatan penyesuaiannya.

Jika derajat pass-through tidak sempurna, tenggat antara saat perubahan suku bunga acuan dan penyesuaian suku bunga kredit memakan tempo lama. Aspek kecepatan penyesuaian ini bakalan memberi karakteristik perilaku perbankan apakah simetri atau asimetri.

Terjadi dikotomi
Perbankan sebagai lembaga bisnis yang berorientasi profi t cenderung memilih ‘bermain aman’ untuk tidak buru-buru memangkas suku bunga kredit. Akan tetapi, tatkala suku bunga acuan naik, perbankan ‘bermain ofensif’ dengan seketika melejitkan suku bunga kreditnya. Perilaku passthrough yang sempurna dan simetris ini yang menggaransi bekerjanya mekanisme transmisi kebijakan moneter. Jika perilaku tersebut belum tercapai, terjadi dikotomi antara sektor moneter dan sektor riil.

Konkretnya, sektor finansial telah bergerak, tapi penyerapan kredit di sektor riil tetap lemah. Lambatnya peran perbankan dalam transmisi kebijakan moneter tidak bisa dilepaskan dari kinerja pasar keuangan lainnya. SUN bertenor 5 tahun, misalnya, menawarkan suku bunga kupon 7%-8%. Pada pasar fi nansial yang belum dalam, selisih antara suku bunga kupon dan deposito cukup material bagi keluarnya dana dari perbankan.

Penggalian dana lebih dalam lagi dalam bentuk iming-iming suku bunga simpanan terbentur pada pembatas suku bunga maksimum (caping). Repatriasi dana memang telah masuk ke sistem perbankan. Namun, lagi-lagi perbankan mengalami kekeringan likuiditas lantaran nasabah mencairkan sejumlah dana besar untuk membayar tebusan amnesti pajak.

Akhirnya, perbankan mencari langsung sumber dana dalam jangka pendek melalui lantai bursa dan menerbitkan obligasi untuk memenuhi kebutuhan dana jangka panjang. Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun perbankan hampir seluruhnya telah tersalur menjadi kredit. Hingga Juni 2016, rasio kredit terhadap penghimpunan DPK mencapai 91,19%. Artinya, ruang gerak perbankan untuk ekspansi kredit ke sektor-sektor produktif yang lain sangat terbatas.

Dalam keterbatasan ruang gerak, celakanya, kredit perbankan banyak yang tersedot untuk membiayai proyek infrastruktur. Proyek ini tipikal berisiko tinggi dan berspektrum jangka panjang. Dalam jangka pendek, proyek infrastruktur tidak dapat memproduksi uang secara cepat. Hambatan lain ialah tingginya kredit bermasalah terutama di sektor pertambangan dan perkebunan yang melebihi ambang toleransi 3%. Sebagai antisipasinya, perbankan harus menaikkan dana cadangan
kerugian penurunan nilai yang disimpan di BI. Alhasil, ada setumpuk dana segar yang tidak berputar.

Kondisi ini niscaya akan menganggu fungsi intermediasi yang diemban perbankan dalam menjembatani pihak berlebih dana dengan pihak yang butuh dana. Bukti empiris di banyak negara menunjukkan kegagalan fungsi intermediasi perbankan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya krisis ekonomi.

Kendala struktural
Alhasil, akselerasi pemotongan suku bunga kredit harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan semua komponen, seperti pemerintah, BI, OJK, LPS, dan industri perbankan. Penyelesaian parsial dari satu aspek saja niscaya tidak akan efektif bahkan menjadi kebijakan yang mubazir. Dari perbankan sendiri, suku bunga kredit sejatinya bisa dimulai dengan meningkatkan efi siensi. Intinya, perbankan tetap dapat menikmati selisih antara suku bunga pinjaman dan suku bunga simpanan tanpa harus didorong terlebih dahulu oleh pemangkasan suku bunga acuan.

Upaya peningkatan efi siensi perbankan sedang berada pada momen yang tepat. Secara makro, pergerakan laju inflasi berada dalam kendali penuh otoritas moneter. Artinya, laju infl asi sudah dalam taraf menurun sehingga suku bunga riil yang dinikmati perbankan tetap dapat dipertahankan. Hal yang sama juga terjadi pada nilai tukar. Arus repatriasi dana peserta program amnesti pajak terbukti menstabilkan posisi rupiah.

Alhasil, kecil kemungkinan rupiah akan depresiasi secara drastis. Dengan demikian, tidak ada ekses imbal hasil andaikata dana dipinjamkan dalam valuta asing. Peran regulator dan pemerintah diharapkan bisa menekan suku bunga kredit melalui pengelolaan risiko debitur. Risiko debitur dikenal secara umum dengan prinsip 5C (character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy).

Mitigasi terhadap 5C cukup potensial untuk menekan biaya transaksi. Alhasil, penurunan suku bunga terbentur pada kendala struktural. Tanpa ada upaya yang bersifat struktural pula, realisasi suku bu nga single digit kalaupun berhasil bisa jadi hanya sesaat. Agar berkelanjutan, penurunan suku bunga harus diimbangi dengan peningkatan efi siensi, perubahan struktur pasar, dan perbaikan fundamen ekonomi.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More