Rabu 19 Oktober 2016, 00:30 WIB

Kartel dan Industri Perunggasan

Khudori Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat | Opini
Kartel dan Industri Perunggasan

ANTARA FOTO/Moch Asim

KOMISI Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memvonis 12 perusahaan ternak ayam bersalah. Mereka terbukti berlaku kartel lewat apkir dini parent stock (PS) dan dinyatakan melanggar Pasal 11 UU No 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. Sebanyak 11 dari 12 perusahaan didenda Rp119,67 miliar. Sebagai market leader, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk didenda maksimum, Rp25 miliar. Denda terendah diterima PT Reza Perkasa dan CV Missouri, masing-masing Rp1,2 miliar.

Menurut majelis Komisi KPPU, apkir dini membuat 12 perusahaan diuntungkan. Sebelum ada apkir dini PS, harga bibit ayam (DOC) hanya Rp4.200 per ekor. Setelah apkir dini sebanyak 2 juta ekor DOC tahap I, Desember 2015, harga DOC melambung di atas Rp6.000 per ekor. Sebaliknya, peternak ayam mandiri merugi akibat kebijakan itu. Dua juta PS bisa menghasilkan 64 juta ekor DOC. Ini tidak masuk ke pasaran karena apkir dini. Kerugian peternak mandiri tahun lalu mencapai Rp224 miliar (Media Indonesia, 14/10). Perusahaan punya waktu 14 hari untuk banding.

Lalu, bagaimana memaknai kasus itu? Pertama, upaya KPPU yang tiada lelah menyeret pelaku terduga kartel ke meja hijau patut diapresiasi. Di bidang pangan, ini kali ketiga KPPU memvonis pelaku usaha bertindak kartel. Kedua, kartel sejumlah komoditas pangan di negeri ini diduga amat struktural dan tidak tersentuh, bagai tembok kedap air. Jika ditelaah, masalah di industri perunggasan membentang dari hulu ke hilir dan bersifat struktural. Pertama, di hulu hampir semua input produksi bergantung impor. Bukan hanya biang benih ayam (great-grand parent stock/GGPS) dan benih ayam (grand parent stock/GPS), melainkan juga input pakan (bungkil jagung dan kedelai). Ketika harga GGPS/GPS dan bahan pakan di pasar dunia naik, imbasnya langsung akan terasa di pasar domestik.

Kedua, dominasi perusahaan perunggasan besar. Ada dua model usaha, yaitu peternakan rakyat dan perusahaan peternakan. Peternakan rakyat dicirikan skala kecil (peliharaan kurang dari 5.000 ekor), rendah modal dan akses pasar, dan teknologi sederhana. Sebaliknya, perusahaan peternakan bermodal kuat mengadopsi teknologi modern, terintegrasi secara vertikal, dan mengendalikan pasar. Perusahaan peternakan juga mengembangkan pola kemitraan dengan peternak, yang dapat kemudahan akses input produksi (DOC, pakan, vaksin) dan pasar.

Akibat kondisi itu, industri perunggasan terkonsentrasi pada segelintir pelaku, baik dalam penguasaan aset, omzet, maupun pangsa pasar. Produsen GGPS hanya satu perusahaan, industri GPS tak lebih 15 perusahaan dengan 2 perusahaan menguasai pangsa pasar 70%. Industri pembiakan bibit ayam (PS) ada 100 perusahaan dengan 5 perusahaan menguasai pangsa pasar 80%, dan 20% sisanya terbagi di antara 95 perusahaan kecil dan menengah. Integrasi vertikal dan horizontal amat tinggi, mereka sering disebut integrator (Arifin, 2016).

Kondisi itu membuat pasar amat rentan dan mudah sekali menjadi ajang permainan pihak yang kuat. Indikasinya ada banyak, salah satunya lewat praktik predatory pricing. Misalnya, harga normal DOC Rp4.000/kg, tapi dibanting hanya Rp2.000/kg bahkan gratis. Peternak kecil yang punya PS penghasil DOC akan mati. Praktik banting harga diakhiri bila pesaing atau peternak kecil mati. Akibat ulah ini, di hilir peternak rakyat, pedagang eceran dan konsumen akhir ayam akan selalu terombang-ambing oleh harga seperti roller coaster.

Tahun lalu, harga ayam hidup anjlok. Agar harga kembali normal, perusahaan ternak ayam meminta izin ke Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian untuk melakukan apkir dini. Difasilitasi Kementan, dilakukan apkir dini 6 juta PS. Apkir dini PS akan menyeimbangkan supply-demand dan membuat harga ayam hidup terangkat pada posisi normal. Baru terlaksana 3 juta PS di tahun lalu, ternyata harga DOC melonjak tinggi. Alasannya DOC langka. Ini alasan KPPU menyelidiki kasus itu yang kemudian berbuah vonis kartel tersebut.

Untuk membenahi industri perunggasan, perlu langkah simultan dan komprehensif. Pertama, akurasi data. Untuk membuat kebijakan, pijakan data harus akurat, bukan perkiraan. Data yang tidak akurat membuat kebijakan yang dibuat salah. Perlu dipahami, perencanaan produksi daging ayam perlu waktu 1,5 tahun-2 tahun. Produksi tidak dapat diakselerasi/dihentikan mendadak bila ada fluktuasi permintaan/pasokan, seperti cara apkir dini PS. Kuncinya ada pada izin impor GGPS/GPS. Besar-kecilnya GGPS/GPS yang diimpor menentukan jumlah produksi PS, DOC, dan ayam hidup untuk konsumsi. Kesengkarutan industri perunggasan terjadi karena jumlah impor GGPS/GPS terlalu besar. Akibatnya, terjadi oversupply ayam hidup. Data-data menunjukkan itu, oversupply ayam hidup pada 2010 masih 31,27% dari konsumsi nasional, tapi pada 2014 mencapai 55,08%. Bahkan, pada 2013 mencapai 65,75%.

Kedua, perusahaan integrasi vertikal wajib menyelesaikan integrasi hingga ke hilir. Pelaku integrasi vertikal wajib membangun rumah pemotongan unggas berikut fasilitas pendukung, baik cold storage maupun industri pengolahan. Korporasi harus menjual produknya di pasar modern, bukan di pasar tradisional. Ketiga, mengembangkan kemitraan saling menguntungkan antara pelaku integrasi vertikal dan mitra, terutama peternak kecil. Pada saat yang sama, pelaku integrasi vertikal dilarang membangun kandang budi daya close house, baik milik perusahaan maupun afiliasi. Jika langkah itu bisa dilakukan, industri unggas rakyat kembali berdaya.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More