Senin 17 Oktober 2016, 00:15 WIB

Pungli yang Cengli

Radhar Panca Dahana Budayawan | Opini
Pungli yang Cengli

SEBAGAI manusia yang banyak alpa, tentu saja saya kerap kehilangan barang seperti dompet, kartu SIM, KTP, dan ATM. Pasti saya harus ke kantor polisi setempat untuk melapor demi dapat surat sebagai syarat me­ngurus kartu yang hilang itu. Reflek saja saya akan keluarkan uang secukupnya untuk bayar jasa pada petugas (polisi) yang membantu mengurus surat kehilangan itu. “Itu pungli,” tegur istri saya keras. “Ayah menyuap, ya,” anak saya komentar saat kebetulan dia diajak.

Saya tidak menyanggah juga mengafirmasi. Senyum saja dan melenggok pergi. Namun, apa benar apa yang saya lakukan itu pungli alias pungutan liar; sogokan (embezzlement), suap (bribe), pelicin (graft), penggelapan (fraud) atau korupsi dalam arti luasnya. Atau bisa jadi hanya pemberian atau hadiah (gift)?

Sejarah mengenai hal itu, juga perbincangannya termasuk di ranah akademik hingga keagamaan--sudah berlangsung berabad-abad. Pada akhirnya bermuara pada sebuah pengertian, juga kepentingan baik yang bersifat politis, akademis, maupun moralis--tindakan-tindakan yang tergolong dalam kategori atau terminologi di atas ialah sebuah tindak yang negatif juga destruktif. Suap, sogok, pungli, dan sebagainya bahkan telah jadi kaidah hukum sebagai bagian dari tindak pidana, lebih jauh sebagai ‘kejahatan luar biasa’, dengan ancaman hukum hingga hukuman mati di beberapa negara, Tiongkok, misalnya.

Duh, berarti saya bisa digantung sampai mati? Tenang...tenang. Banyak orang mengatakan tindakan koruptif (kita golongkan saja semua termasuk di atas dalam genre atau genus ini) ialah sebuah perilaku yang telah membudaya. Ini peristilahan juga pemahaman yang tidak tepat atau keliru. Korupsi bukan membudaya atau telah menjadi (budaya), tapi memang budaya itu sendiri, tepatnya produk kebudayaan, produk atau karya kita sendiri sebagai manusia dalam arti kolektif.

Sejarah manusia cukup panjang mengisahkan hal tersebut. Termasuk dalam risalah-risalah agama. Judas misalnya, menjadi contoh bagaimana ia menyuap penguasa Roma setempat untuk menghukum Jesus dari Nazareth hanya dengan 30 dinar. Iblis pun diceritakan pernah hendak memberi pungli kenikmatan pada Jesus saat ia sedang menjalankan puasa 40 harinya. Kita pun tahu dalam sejarah Islam, tokoh utama Quraish Amr bin Al-Ash, dibantu para pemuka agama Arab dan negeri Habasyah (Ethiopia) berusaha menyuap Raja Al-Najasyi untuk mengusir kaum muslim yang sedang mengungsi ke negeri itu. Tentu saja semua upaya suap atau pungli di atas akhirnya gagal total. Tidak demikian dalam kehidupan praktis di luar tudung suci keagamaan.

Suap dan pungli bukan hanya berhasil, bahkan dianggap menjadi stimulan atau trigger bagi terciptanya gerak dinamis (antara birokrasi, pejabat dan rakyat umum) serta pembangunan yang diinginkan bersama. Pada masa kerajaan klasik kita dahulu, Majapahit, misalnya, sudah sangat dikenal ungkapan upeti, yakni sebuah pemberian berupa barang berharga pada pejabat atau penguasa tertentu, yang dalam makna aslinya berarti ‘tanda kesetiaan’. Upeti kerajaan itu sesungguhnya berbeda dengan upeti di masa kolonial. Dalam kasus terakhir itu, barang berharga yang diberikan menjadi petanda takluk. Itu bisa juga berarti pemerasan represif pemerintah kolonial yang meminta begitu saja sebagian dari hasil pendapatan rakyat yang dikolonialisasi. Apakah keduanya berbeda? Tentu saja beda.

Rakyat atau wilayah luar (mancanegara) yang memberikan upeti pada penguasa Majapahit melakukannya dengan sukarela (ikhlas) karena merasa berterima kasih mendapat perlindungan keamanan dari serangan pihak luar (terutama Tiongkok). Apakah kasus-kasus itu tergolong korupsi yang harus diganjar hukuman berat? Nanti dulu. Mesti diperhitungkan dengan cermat. Apakah pemberian materi berharga dalam kasus di atas semata untuk mendapatkan (ke)kuasa(an) atau akses dan fasilitas kekuasaan? Apakah pemberian itu menjadi dasar terbentuk semacam venal office, dalam istilah Arnold Roswell dan Harold Rogow (1963), yakni kekuasaan yang didapat tidak dengan dasar yang meritokratik. Namun, berbasis karena besarnya nilai dana kampanye atau tebaran amplop dalam ‘serangan fajar’ menjelang pemilihan, misalnya?

Kita mafhum dua jenis kasus belakangan itu ialah korupsi yang negatif dan destruktif. Sementara itu, upeti kerajaan tidak dalam maksud yang sama. Namun, selain sebagai ungkap­an terima kasih, dana pemberian itu juga merupakan share dari wilayah pendudukan (vasal) bagi pembentukan armada perang (laut) Majapahit yang tangguh, sedangkan rakyat atau penguasa lokal yang memberikan upeti kepada pemerintah kolonial ialah hasil pemerasan, pemaksaan, hingga represi bersenjata yang terpaksa harus dilakukan. Pemberi upeti bukanlah objek hukum yang dapat dipidana, sebaliknya pejabat kolonial yang mesti dihukum berat. Oleh siapa? Hanya sejarah yang bisa melakukannya.

Karena itu, sebaiknya kita bisa lebih rileks dan sedikit bijaksana. Bahkan, secara terminologi dan definitif, ada perbedaan mendasar antara ha­diah (gift) dan suap, sogokan (bribe), dalam penjelasan Judy Nadler (2006) sekurangnya. Perbedaan mendasarnya, paling tidak, yang pertama semata diberikan dengan ikhlas tanpa pamrih untuk mendapatkan sesuatu yang lebih sebagai imbalan, sedangkan yang kedua kebalikannya dari itu. Bila sese­orang memberikan semacam materi berharga pada seorang petugas negara (birokrat) dengan intensi dan tendensi mendapat servis atau pelayanan melebihi umum atau standar operasi, berupa kemudahan perizinan misalnya, atau imbalan untuk mengakses fasilitas politik, ekonomi, dan lainnya, kita mengerti jelas itu korupsi.

Apalagi penerima dan yang menikmati hasilnya bersifat personal. Apa yang terjadi dalam temuan atau OTT oleh Presiden Jokowi beberapa hari lalu menjadi bukti keras dari praktik semacam. Namun, bila Anda mungkin sudah banyak mendengar, petugas atau komisaris KPK di masa kepemimpinan selama ini, yang menolak suguhan teh dari keluarga (pihak) yang sedang ia sambangi, menolak istri ikut menginap di hotel yang dibiayai negara, karena menganggap semua itu bagian dari gratifikasi, saya kira sudah terlalu berlebih­an. Teh suguhan bukanlah korupsi. Ia hanya ungkapan atau ekspresi sederhana dalam (adat) masyarakat kita untuk menghormati tamu, bahkan untuk penjahat yang menyamar sekali pun.

Sebagaimana istri ialah bagian tak terpisahkan dari seorang pejabat negara yang juga berhak menggunakan fasilitas negara saat digunakan dalam rangka tugas wajibnya.Kita banyak salah kaprah karena memang cara berpikir cukup kacau, sebagian khaotik, karena memang kita telah kehilangan dan mengalami kehancuran acuan dan standar-standar nilai, norma, hingga estetika. Saat ini bangunan-bangunan otoritas di dalam diri ataupun di luar diri kita mengalami degradasi bahkan keruntuhan. Termasuk oleh diskursus yang terlalu bebas (semaunya dalam menetap acuan) di banyak media sosial.

Di satu pihak kaum elite, para pejabat publik, misalnya, termasuk para pengusaha tentu saja, memberi alasan apologetik bahwa suap, pungli, atau bentuk koruptif lainnya ialah bagian normal dan wajar dalam menciptakan relasi antara publik dan birokrasi. Bahkan, di Singapura, hal itu dilegalkan karena kedua belah pihak mendapatkan manfaat lebih. Ini oportunisme dan pemahaman filosofi pragmatis yang bias. Sementara itu, di pihak lain, rakyat pada umumnya mengalami kerancuan antara ungkapan terima kasih yang ikhlas dan pemberian dalam maksud meminta fasilitas lebih dari birokrasi (pejabat publik). Keduanya serupa dan sebangun, kembar identik, tapi sesungguhnya siam karena yang menyambung kedua hal itu hanya satu bagian dari keseluruhan tubuh organiknya, entah kepala, pipi, pantat, bahkan lehernya. Namun, tetap keduanya makhluk yang berbeda.
Hal ini yang perlu dijelaskan dan ditegaskan.

Kerancuan publik yang berdasar pada tradisi atau memang sudah menjadi produk budaya lama itu harus mendapat porsi masing-masing. Manusia Indonesia tidak bisa menahan diri untuk tidak berterima kasih kepada petugas negara yang telah menjalankan tugas dengan baik, sempurna, bahkan melebihi ekspektasi kita. Walau retorika mengatakan itu memang sudah tugasnya, dan negara sudah memberi imbalan cukup untuk itu, manusia Indonesia tetap ingin mengekspresikan kemurahan hati, yang memang menjadi dasar karakter orang Bahari.

Bukan hanya kita senangkan memberi tip kepada pelayan di restoran hingga pom bensin atau “pak Ogah” di tiap perempatan, kita pun siap memberikan sebagian dari hasil kita untuk pemimpin yang telah bekerja jujur penuh integritas bagi kemaslahatan publik. Jadi, saya senyum saja setelah menyelipkan uang ‘terima kasih’ pada petugas polsek yang membantu saya membuat surat kehilangan. Bukan karena mafhum dengan pendapatannya yang kurang, melainkan ]lebih peduli saya pada upaya membersihkan hati untuk bisa mengapresiasi apa pun dan siapa pun yang telah bekerja demi kemaslahatan kita. Mau masuk spesies pungli, silakan, tapi ini pungli yang cengli, kata orang Tiongkok. Pemberian yang jujur.

Namun, bila ungkapan ‘terima kasih’ itu ditambah dengan frase lain yang berbunyi ‘bila bapak...dst’, tangkap saja orang itu. Ganjar setimpal atau sama keduanya. Itu pungli, suap, sogok, dan korup. Ok...jangan terlalu nafsu, sampai terengah napas kita. Santai saja. Korupsi memang harus dikurangi seminimal mungkin, tapi diberantas? Bagaimana mungkin memberantas budaya yang merupakan produk sendiri? Bahayanya jika kita percaya hal itu. Ilusi jadi­nya. Jangan sampai upaya hingga lembaga yang ada untuk memberantas itu semua pun jadi ilusi. Ilusi tidak akan membawa kita ke tempat lain, kecuali apatisme, fatalisme, bahkan bunuh diri. Mau?

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More