Sabtu 15 Oktober 2016, 10:00 WIB

PSSI dan Reformasi Sepak Bola

Imam Nahrawi Menteri Pemuda dan Olahraga | Opini
PSSI dan Reformasi Sepak Bola

AFP/ADEK BERRY

KONGRES PSSI yang akhirnya sepakat digelar di Jakarta awal pekan depan merupakan hasil kesepakatan pemerintah dan PSSI pada Rabu (12/10), yang dihadiri Menpora, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Gatot S Dewabroto, Plt Ketua Umum PSSI Hinca Pandjaitan, Sekjen PSSI Azwan Karim, dan Ketua Dewan Kehormatan PSSI Agum Gumelar. Kongres itu ialah salah satu agenda penting untuk ikut mendukung reformasi tata kelola sepak bola.

Reformasi sepak bola bukanlah kehendak pemerintah, tetapi aspirasi masyarakat luas pecinta bola yang rindu sepak bola dapat dikelola secara baik dan profesional.

Harus diakui, reformasi tata kelola sepak bola tidak mudah. Banyak hambatan, tantangan, dan cibiran pesimistis yang tidak meyakini sepak bola dan organisasi yang menaunginya mampu mereformasi dan memperbaiki diri. Namun, kita semua harus tetap optimistis perbaikan sepak bola Tanah Air berjalan on the track sesuai dengan rule of the game.

Pemerintah percaya PSSI dapat menjalankan agenda reformasi dengan baik. Karena itu, berulang kali pemerintah menegaskan tidak akan intervensi siapa pun yang nanti terpilih sebagai Ketua Umum PSSI. Siapa pun nanti yang dipercaya harus bisa bekerja sama dengan semua pihak, baik dengan pemerintah, AFC, FIFA, maupun suporter sepak bola.

Agar kerja sama itu efektif dan melahirkan mekanisme serta cara kerja pengelolaan organisasi secara profesional, PSSI harus terbuka terhadap semua masukan, saran, dan suara masyarakat. PSSI harus menerima dan terbuka terhadap setiap koreksi. Semua yang terlibat di tubuh PSSI perlu saling memahami peran masing-masing. Eksistensi PSSI tidak berdiri sendiri.

PSSI dituntut mampu membangun komunikasi produktif dengan klub-klub sepak bola yang telah bekerja keras melewati serangkaian verifikasi sebagai sebuah klub sepak bola profesional dan menjadi kebanggaan daerah. Selain itu, membangun komunikasi publik tidak kalah penting karena sepak bola merupakan faktor utama yang dapat mempersatukan publik.

Agenda kongres
Kongres PSSI perlu dimaknai tidak semata-mata memilih ketua umum. Agenda yang jauh lebih penting dan seyogianya dibicarakan ialah menyusun dan menghasilkan cetak biru langkah-langkah perbaikan organisasi, pembenahan aspek profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, roadmap kerja sama strategis peningkatan kapasitas klub sepak bola, dan pembinaan usia muda.

Kongres PSSI perlu juga mengurai pola relasi pembinaan dengan organisasi yang selama ini menjadi sumber pesimisme masyarakat terhadap kemajuan sepak bola kita. Pembinaan yang tidak profesional memengaruhi prestasi. Konflik organisasi memengaruhi pembinaan. Problem nonteknis memengaruhi kinerja organisasi. Begitu seterusnya. Reformasi tata kelola hanya sesederhana itu. Namun, jika dapat diperbaiki, dampaknya luar biasa dahsyat.

Agar Kongres PSSI tidak jatuh menjadi agenda formalitas, perlu dibicarakan agenda khusus mengatasi keruwetan pengelolaan kompetisi yang sering berulang dari tahun ke tahun.

Standar profesionalitas, operator kompetisi, regulasi pindah status dari klub amatir ke profesional, kewajiban penyelenggara kompetisi kepada negara, validasi terhadap pelaku olahraga profesional, ketentuan pembagian hak komersial, hingga aturan sanksi terhadap segala jenis pelanggaran di atas perlu dibuat dan diatur rigid.

Belajar dari pengalaman
Pengalaman pembekuan PSSI hingga dicabutnya pembekuan empat bulan lalu tentu saja perlu menjadi pelajaran bersama. Pemerintah bertindak tegas bukan karena membenci PSSI, melainkan lebih karena merespons aspirasi elemen masyarakat yang menginginkan babak baru tata kelola sepak bola nasional. Pemerintah hanya ingin memastikan kompetisi berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Karena itu, dalam Kongres PSSI nanti, hal-ihwal kompetisi, klub, dan pemain sepak bola ialah komponen yang tidak mungkin dinegasikan, utamanya menghormati hak-hak pemain sebagaimana tercantum dalam kontrak.

Cara pandang bersama bahwa PSSI juga membutuhkan pemerintah sebagai pengayom harus digarisbawahi. Bukan semata soal anggaran dan payung hukum, jauh lebih urgen ialah kesepahaman bahwa keduanya sama-sama berkontribusi memajukan sepak bola. Artinya, tidak ada lagi persepsi bahwa PSSI tidak butuh pemerintah karena mampu mencari uang sendiri dan tidak dibiayai APBN. Meski berada langsung di bawah FIFA, PSSI tetap butuh pemerintah dan aparat keamanan untuk menggelar kegiatan keramaian yang tidak berpotensi kerusuhan. PSSI butuh pemerintah untuk merumuskan bersama pola pembinaan usia muda yang kontinu dan berkelanjutan, butuh rekomendasi, butuh membayar pajak, perizinan pemain asing, pengecekan imigrasi, kepastian hukum, dan seterusnya. Semuanya bermuara pada profesionalitas, legalitas, transparansi, dan akuntabilitas yang selama ini menjadi platform reformasi tata kelola sepak bola.

Dengan demikian, profesionalitas dalam pengelolaan kompetisi sepak bola sebagai hajat utama PSSI dapat dipertanggungjawabkan, baik di mata UU No 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) ataupun lebih-lebih kepada publik. Kewajiban pajak, gaji pemain, transparansi nilai kontrak komersial terkait dengan hak siar dan sponsor utama kompetisi, pembagian hak komersial yang diterima klub peserta kompetisi, hingga kejelasan kapan dan bagaimana hak klub dibayarkan sesuai dengan jadwal, ialah aspek-aspek yang tidak mungkin dinafikan untuk menjaga public accountability.

Jika FIFA mampu mereformasi diri, PSSI pun pasti mampu. PSSI perlu memetik pelajaran bahwa sepak bola tidak mungkin dimonopoli sendiri mengatasnamakan statuta. Justru pemerintah dapat bertindak mengingatkan jika PSSI keluar dari rel statuta. Misalnya, tidak mungkin ada negara yang diam saja jika ada pemain asing yang seenaknya keluar-masuk tanpa izin tinggal dan izin kerja. Tidak mungkin ada negara yang tidak berbuat apa-apa jika ada pelanggaran soal pajak. Prinsipnya, pemerintah menghendaki PSSI tertib dengan peraturan dan perundangan demikian, termasuk dalam sepak bola.

Forum reguler antara pemerintah dan pelaku olahraga profesional serta operator kompetisi juga penting disepakati. Komunikasi intensif demikian perlu dilakukan agar semua pihak dapat bersinergi dan satu frekuensi dalam menata sepak bola. Tujuannya agar PSSI ke depan tidak mudah diseret muatan politis, pragmatisme, dan hegemoni kelompok tertentu. Kita tidak boleh kehilangan keyakinan dan optimisme bahwa sepak bola masih dapat dibina, ditata, dan direncanakan secara baik untuk meraih prestasi maksimal. Semua hanya soal iktikad baik dan tidak lengah menyiapkan langkah strategis yang melibatkan semua pihak.

Selamat berkongres dan menghasilkan keputusan terbaik untuk sepak bola Indonesia.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More