Jumat 14 Oktober 2016, 07:08 WIB

Banyak Perilaku Hakim Menyimpang, KY Minta MA Berbagi Tanggung Jawab

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Banyak Perilaku Hakim Menyimpang, KY Minta MA Berbagi Tanggung Jawab

MI/Atet Dwi Pramadia

 

KOMISI Yudisial (KY) terus menerima ribuan laporan dari masyarakat terkait dengan perilaku hakim yang menyimpang. Menurut Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari, pihaknya menerima sekitar 2.000 laporan dalam dua tahun terakhir ini.

"Pada 2015, kami menerima 1.491 laporan dan hanya bisa mengusut 116 laporan. Sebanyak 12 laporan akhirnya ditindaklanjuti Mahkamah Agung (MA). Sejak Januari 2016 hingga Agustus 2016, terdapat 1.092 laporan dan berujung 28 rekomendasi," kata Aidul di Jakarta, kemarin.

Ia berharap kewenangan KY bisa ditambah dengan kewenangan eksekusi atas temuan setiap pelanggaran hakim. Tujuannya menghadapi laporan masyarakat yang semakin banyak sehingga peningkatan integritas hakim bisa terwujud.

"Harapannya ada shared responsibility atau pembagian tanggung jawab dari MA kepada KY. MA memiliki beban tugas yang sangat banyak sehingga akan jauh lebih efektif pengawasan dan pemberian sanksinya kepada KY," tegas Aidul.

Salah satu hakim yang dilaporkan masyarakat ke KY ialah Partahi Tulus Hutapea. Partahi yang kini menangani kasus pembunuhan I Wayan Mirna Salihin diduga bertemu dengan pengacara yang sedang beperkara dan menyepakati pemberian uang sebesar S$28 ribu.

Uang tersebut diduga digunakan untuk mengamankan gugatan wanprestasi yang diajukan PT Mitra Maju Sukses (PT MMS) terhadap PT Kapuas Tunggal Persada (PT KTP).

Aidul menambahkan, suap yang diduga melibatkan Partahi akan dibarengi dengan penyelidikan dugaan pelanggaran etik.

"Kalau suap, itu sudah ranah pidana. Tetapi, kami tetap melakukan pemeriksaan. Tidak akan terbuka karena kalau masalah kode etik, ini kan (sifatnya) tertutup. (Dugaan suap Partahi) itu jadi petunjuk untuk kami apakah sudah melanggar atau tidak," lanjutnya.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan fakta persidangan yang menyebut Partahi menerima suap dapat menjadi bahan kajian penyidik lebih lanjut atas kasus yang dimaksudkan.

Menurutnya, KPK akan mendalami fakta persidangan dengan pengumpulan data dan keterangan. KPK akan mempelajari keterlibatan Partahi karena tidak bisa langsung meminta keterangan.

Pada proses tersebut, Saut mengatakan KPK akan berkoordinasi dengan MA. "Tetapi kalu bukti-buktinya kuat, tidak asal sebut saja, ya, KPK harus dalami," tegas Saut.

Juru bicara MA Suhadi enggan menanggapi terkait dugaan suap yang diterima Partahi. Ia beralasan Badan Pengawasan Hakim MA belum memberikan keputusan. "Nanti Badan Pengawas yang bertindak. Betul, tidak, dia menerima janji seperti itu?" tutup Suhadi. (Cah/P-5)

Baca Juga

Antara/Mohammad Ayudha

Bawaslu : Kampanye Hari Kedua Pilkada 2020 Masih Kondusif

👤Indriyani Astuti 🕔Minggu 27 September 2020, 21:24 WIB
"Belum ada temuan dan laporan kejadian menonjol," ujar...
DOK BPIP

BPIP Beri Advokasi Positif untuk Pegiat Kampung di Lumajang

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 27 September 2020, 21:04 WIB
Salah satu tradisi dan budaya yang diangkat oleh kampung tematik ini adalah tradisi gotong royong dan kerja sama antar pegiat...
Antara

Pengamat: Tunda Pilkada Serentak atau Ubah Cara Pilih

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 27 September 2020, 19:45 WIB
DESAKAN penundaaan Pilkada Serentak 2020 masih terus bergulir setelah 2 organisasi besar keagamaan yaitu NU dan Muhammadiyah kompak meminta...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya