Jumat 14 Oktober 2016, 00:15 WIB

Kolegialitas Korupsi Elite

Silvian M Mongko Pengamat politik | Opini
Kolegialitas Korupsi Elite

Thinkstock

DI tengah usaha ekstra keras untuk menghentikan laju koruptor yang kian merajalela, selalu saja ada semacam kekuatan tandingan untuk menghadangnya. Tatkala energi dan kekuatan antikorupsi berusaha mencari strategi terbaik untuk memberantas laku koruptif kalangan elite dan pejabat negara melalui wacana ‘hukuman sosial’, malah sebagian elite menunjukkan sikap ‘pengampunan’ terhadap perilaku korupsi.

Gejala itu menguat menyusul sejumlah pejabat tinggi negara silih berganti menjenguk mantan Ketua DPD Irman Gusman. Irman mendekam di Rutan KPK di Pomdam Jaya Guntur lantaran tersangkut kasus suap distribusi gula impor Rp100 juta (Editorial Media Indonesia, 13/10). Kunjungan sejumlah pejabat itu boleh jadi untuk memberikan semacam ucapan ‘turut berduka’, ‘solidaritas’, atau untuk memberikan ‘dukungan’ sekaligus membangkitkan rasa percaya diri untuk terus melakukan korupsi lebih sengit lagi di kemudian hari.

Banalitas korupsi
Ada suatu kekuatan yang kini sedang dengan sadar melawan akal sehat dan logika publik di pentas politik kalangan elite. Ketika kaum elite mau ‘berbondong-bondong’ mendatangi kediaman koruptor, sebetulnya pada saat yang sama mereka sedang merendahkan martabat diri sebagai manusia yang dilengkapi akal sehat atau kesadaran, yang menjadi dasar tak tergantikan untuk mempertimbangkan semua keputusan untuk bertindak.

Kekuatan-kekuatan yang memperkuat posisi kedirian manusia ditongsampahkan karena perilaku elite yang sedang dengan sadar mempertontonkan kebiadaban secara publik. Akal sehat, kesadaran, harga diri, rasa malu, moralitas, dan etika diinjak-injak demi sebuah ‘persahabatan’. Lantas, apa yang patut dicontoh generasi penerus republik ini? Bukankah itu sesuatu yang kontraproduktif dengan usaha bersama untuk menghancurkan perilaku korupsi?

Ada semacam gelora keberanian untuk mempertontonkan sesuatu yang tak sepatutnya diperlihatkan di depan publik. Korupsi bukan lagi menjadi sesuatu yang dianggap tabu secara sosial, politik, dan hukum, karena kaum elite seakan tak punya rasa malu lagi untuk memperlihatkan secara terang benderang di hadapan publik soal kebiasaan mencoleng harta dan jatah kemakmuran publik. Apa yang seharusnya haram dilakukan malah dianggap sebagai sesuatu yang ‘wajar’ dan biasa-biasa saja. Korupsi sudah menjadi perilaku biasa di kalangan elite dan nyaris tak ada lagi rasa beban. Mungkin tidak ada lagi bagian diri yang bisa membangkitkan rasa malu itu. Ada semacam aksi ‘ekshibisionistis’ atas tindakan korupsi, memperlihatkan korupsi secara terang-terangan tanpa rasa bersalah sedikit pun.

Kenyataan ini semakin menyedihkan karena ditopang sikap ‘bela rasa’ kawan sejawat. Suatu bentuk aksi ‘kesetiakawanan’ dari kalangan elite sendiri terhadap kejahatan korupsi. Bagaimana bisa membangkitkan optimisme untuk memberantas perilaku haram yang disebut korupsi itu jika elite sendiri tidak memberikan anutan yang patut diteladani rakyat akan hal mana yang tak patut dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Sejumlah pejabat dan elite politik yang ramai-ramai mendatangi kediaman’ koruptor tentu memberikan kesan publik bahwa korupsi itu bukan lagi sesuatu yang dianggap haram secara politik, atau jangan-jangan kalangan elite sudah begitu terbiasa dengan merampas hak publik secara diam-diam dan tersembunyi. Ada semacam banalitas pada level kesadaran dan aksi untuk membajak hak-hak ekonomi publik.

Krisis rasa malu kelas elite bisa berimplikasi sangat buruk secara sosial-politis. Tatkala elite tidak lagi menunjukkan budaya malu terhadap kejahatan sosial, politik, dan hukum, pada saat yang sama mereka bukan saja tak berhasil menjadi anutan bagi masyarakat, tapi juga sedang mengkhianati martabat dan harga diri bangsa. Itu artinya kaum elite tidak bisa dipercaya sebagai patron moral bagi warga negara. Mereka tak bisa dijadikan referensi moral-etis bagi masyarakat karena ada semacam jurang yang begitu lebar antara ucapan dan perilaku kekuasaan.

Tentu tak ada maknanya lagi elite terus ‘membusa’ dengan jargon ‘Revolusi Mental’ kalau mereka sendiri tak berhasil menunjukkan secara berani dan terus-terang bahwa korupsi itu menjadi musuh bersama dan karena itu mereka sungguh-sungguh memperlihatkan perilaku publik dengan dasar moralitas dan etika yang bisa dipertanggungjawabkan dan diterima masyarakat luas.

Institusionalisasi penyimpangan politik
Bukan saja menyentuh rasa malu sebagai unsur minimal penanda moralitas dan etika, berlomba-lomba membesuk koruptor juga menandai suatu krisis institusional. Korupsi dimungkinkan karena mental itu sudah menjadi tata cara atau perilaku institusional. Korupsi sudah menjadi kultur sistemik. Karena itu, orang-orang yang mengitari kekuasaan yang menjanjikan segalanya tak punya rasa takut lagi untuk melakukan korupsi secara sengaja. Masih segar dalam ingatan kita beberapa waktu lalu, ada perjuangan institusional untuk semacam ‘melegalkan’ mantan napi kembali mencalonkan diri dalam pertarungan meraih kekuasaan. Aneh saja rasanya, apakah memang benar bahwa di republik raya ini terjadi semacam ‘defisit’ orang-orang berintegritas, ataukah hal itu semata-mata perjuangan komplotan mereka yang ingin memelihara korupsi sistemik?

Korupsi itu selalu menjadi dosa kekuasaan. Ia begitu melekat-erat dengan kekuasaan yang disalahgunakan atau diselewengkan. Orang-orang kecil tentu merasa disakiti dan dikhianati perlakuan elite yang mengitari kekuasaan manakala mereka menunjukkan perilaku serakah secara publik tanpa beban sosial sedikit pun. Tampaknya, karena korupsi itu sudah menjadi perilaku banal dalam institusi-institusi dan lembaga-lembaga negara, elite tidak takut lagi untuk melakukan korupsi secara terang-terangan. Celakanya lagi, hukum, selain tidak memberikan efek jera, juga terlibat banyak dalam korupsi.

Nyaris tak ada lembaga tinggi negara yang luput dari jeratan korupsi. Sebab itu, ketika salah satu ‘kawan’ mereka tertangkap tangan melakukan korupsi, ada semacam tindakan spontan untuk bersolider dengannya. Distribusi wewenang dan tanggung jawab kekuasaan pada masing-masing lembaga negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif tak banyak memberi kontribusi semestinya. Malah, lebih sering diterjemahkan sebagai pembagian ruang edar korupsi. Korupsi sistemik berdampak pada pembagian porsi korupsi di setiap level institusi-institusi atau lembaga-lembaga negara. Tidak ada rasa takut karena selain terlindung dalam institusi, itu juga dilakukan dengan ramai-ramai.

Orang tak takut dengan korupsi karena melihat orang lain di sekitarnya juga melakukan korupsi beramai-ramai. Sementara itu, mereka yang lihai membaca pasal UU berusaha mencari celah untuk ‘melegalkannya’. Nah, korupsi demikian tentu dimungkinkan demokrasi yang setengah-setengah. Demokrasi yang sebatas ‘transformasi institusional’ tidak diikuti perubahan mental aktor-aktor politik. Untuk itu, ruang demokrasi mesti dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk memperkuat kapasitas kelompok-kelompok sosial masyarakat yang bisa menjadi pendorong perubahan perilaku publik pejabat negara. Agaknya sulit berharap ada perubahan dan figur-figur yang jujur dan berani dari partai-partai politik sejauh mereka masih akrab dengan pragmatisme, mahar politik, dan rekrutmen abal-abalan.

Publik semestinya mendorong bertumbuhnya berbagai kelompok sosial kemasyarakatan untuk terus memperjuangkan kepentingan termasuk mengkritik laku serakah kekuasaan. Kekuasaan mesti selalu dikontrol jika tak ingin menjadi lupa diri dan terperosok dalam ‘ketersesatan’ akan asal usul dan ke mana ia harus mengabdi. Kita tidak boleh membiarkan pejabat tinggi negara terus memberikan ‘dukungan’ kepada sesama koruptor jika kita ingin negara ini lebih bermartabat dan punya harga diri di masa mendatang.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More