Rabu 12 Oktober 2016, 00:30 WIB

Menanti Gagasan Cemerlang dalam Pilkada

Muhammad Farid Fellow pada Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia | Opini
Menanti Gagasan Cemerlang dalam Pilkada

ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi

TIDAK lama lagi, tepatnya tanggal 26 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017, Indonesia akan memasuki tahapan masa kampanye dalam rangka pemilihan kepala daerah (pilkada serentak) gelombang kedua. Menurut jadwal, pilkada serentak tahap kedua yang akan memilih gubernur, bupati, dan wali kota untuk 101 daerah tingkat I dan daerah tingkat II akan berlangsung pada 15 Februari 2017.

Sebelumnya, pilkada tahap pertama sudah berlangsung pada Desember 2015 di 272 daerah tingkat I dan tingkat II. Rencananya, pilkada serentak akan berlangsung sebanyak enam tahap hingga tahun 2020. Selanjutnya, Indonesia akan mengadakan pilkada serentak secara nasional mulai tahun 2027. Boleh jadi, Indonesia memegang rekor dunia sebagai negara dengan jumlah pemilihan kepala daerah langsung yang mencakup 573 provinsi, kabupaten, dan kota.

Sejumlah pihak pernah mengetengahkan dampak positif dan negatif dari dilaksanakannya pilkada serentak. Akan tetapi, tulisan ini akan lebih terfokus pada peran partai politik sebagai pembina kehidupan politik dalam koridor kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Dalam hal ini, sudah sejauh mana partai-partai politik (parpol) mampu melaksanakan fungsinya itu? Serta apa sejatinya yang mampu dilakukan oleh parpol untuk melaksanakan fungsinya tersebut?

Parpol dan pendidikan politik
Parpol memiliki posisi sangat menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan ataupun produk suatu pilkada karena seorang calon kepala daerah dicalonkan oleh parpol atau gabungan parpol-parpol, selain calon independen. Mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, parpol dijabarkan sebagai organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara yang secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggotanya, masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Lebih lanjut, Penjelasan Umum pada UU No 2/2011 mengamanatkan adanya sistem pengaderan dan kepemimpinan politik yang kuat dalam suatu parpol. Dengan demikian, fungsi parpol terhadap negara dan rakyat dapat dimaksimalkan melalui pendidikan politik dan pengaderan, serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.

Mengacu pada ketentuan pengajuan calon kepala daerah dan penjabaran tentang fungsi parpol dalam UU No 2/2011, dapat dikatakan bahwa sejatinya parpol menjadikan pilkada sebagai ajang pembinaan politik untuk membawa aspirasi politik masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam hal ini, idealnya parpol-parpol mampu mempersiapkan kader-kadernya sebagai calon-calon kepala daerah yang memiliki visi dan misi yang jelas untuk membangun dan mengembangkan potensi daerah masing-masing. Keberhasilan kaderisasi parpol dalam konteks pilkada ini tentu dapat dengan mudah terlihat dari kemampuan parpol untuk mengusung calon kepala/wakil kepala daerah yang merupakan kader internal parpol yang bersangkutan.

Selain itu, keberhasilan pembinaan politik suatu parpol dengan mudah terlihat dari gagasan atau visi dan misi yang diusung oleh calon kepala daerah, baik petahana maupun penantang. Nah, berkaca dari pelaksanaan pilkada langsung selama ini, masyarakat secara kasatmata dapat melihat apakah pelaksanaan dan produk dari pilkada yang telah ada selama ini telah mencerminkan fungsi ideal pembinaan politik oleh parpol?

Pertanyaan tersebut tentu memiliki jawaban yang beragam. Di beberapa daerah, secara kasatmata publik dapat melihat bahwa pelaksanaan pilkada telah berlangsung secara tertib dan relatif 'berada pada koridor yang semestinya'. Pun beberapa kepala daerah yang merupakan produk dari pilkada tersebut dinilai oleh sebagian masyarakat telah membawa perubahan yang signifikan bagi daerah masing-masing.

Miskin gagasan
Kita tidak menutup mata bahwa pelaksanaan pilkada di sebagian daerah ternyata diwarnai oleh transaksi politik antarparpol tanpa menyuguhkan program atau visi/misi yang jelas bagi daerahnya. Tidak heran bila pelaksanaan pilkada itu diwarnai oleh politik uang dan kampanye hitam antarsesama calon yang pada akhirnya berujung pada konflik atau bentrok pada saat pengumuman hasil pilkada.

Tidak ayal, akhirnya pilkada semacam ini dianggap sebagai sebuah praktik demokrasi biaya tinggi yang lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat bagi pembinaan politik. Dalam hal ini, parpol dianggap sebagai pemain kunci dari melencengnya hakikat pelaksanaan pilkada sebagai ajang pembinaan politik.

Sayangnya, persepsi negatif mengenai parpol dan pelaksanaan pilkada semacam itu agaknya lebih mendominasi persepsi publik akhir-akhir ini. Akibatnya, hal ini justru menjadi kontraproduktif bagi pembinaan politik warga negara, salah satunya dalam bentuk apatisme terhadap politik.

Sebagai gambaran, Djayadi Hanan dalam artikelnya di Kompas (11 April 2015) mengetengahkan bahwa sejak tahun 2004 masyarakat Indonesia yang tertarik dengan politik jumlahnya tidak pernah lebih dari 40%. Bahkan, pada pertengahan Juni 2013 jumlah itu hanya mencapai kurang dari 30%. Pada tataran tertentu, hal ini disebabkan persepsi negatif masyarakat terhadap parpol dan politisi yang antara lain lebih mengutamakan kepentingan pribadi, tidak menepati janji, dan lebih cenderung berbicara tentang diri sendiri.

Yang lebih mengkhawatirkan dari absennya gagasan atau visi/misi dalam sebuah pilkada ialah gesekan antarwarga yang berpotensi menimbulkan atau menyuburkan benih-benih perpecahan. Sering terdengar bahwa calon kepala daerah atau para pendukungnya menggunakan kampanye hitam, mulai dari masalah pribadi hingga isu bernuansa SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) guna meraup dukungan pada masa pemilihan.

Apalagi di era penggunaan media sosial yang makin memberikan peluang besar kepada kontestan dan pendukungnya untuk melancarkan kampanye hitam yang melabrak norma-norma kepatutan. Di titik itulah parpol seharusnya mampu tampil sebagai katalisator kehidupan berpolitik dengan menyiapkan gagasan yang cemerlang atau out of the box untuk ditampilkan oleh kandidat yang diusungnya.

Tidak dimungkiri bahwa di beberapa daerah parpol harus berkoalisi dengan partai lain karena tidak memiliki kader yang layak sebagai kepala daerah atau wakilnya. Akan tetapi, tidak ada kata terlambat bagi parpol untuk mampu merumuskan gagasan yang akan ditawarkan oleh calon-calonnya di daerah-daerah yang akan melaksanakan pilkada.

Parpol-parpol masih memiliki waktu kurang lebih dua minggu sebelum memulai tahapan kampanye pada 26 Oktober 2016. Selain itu, masa kampanye pun relatif lama, yaitu lebih kurang empat bulan (Oktober 2016-Februari 2017) sehingga parpol memiliki cukup banyak waktu untuk merumuskan solusi bagi berbagai problem yang terdapat di setiap daerah.

Keberhasilan parpol dalam meyuguhkan gagasan segar dalam pilkada serentak yang akan datang akan berdampak positif bagi persepsi masyarakat terhadap parpol yang bersangkutan. Lebih jauh, keberhasilan parpol dalam menjalankan fungsi pendidikan politik pada gilirannya akan memperkukuh Ketahanan Nasional. Selamat ber-pilkada. Selamat berpesta demokrasi.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More