Kamis 13 Oktober 2016, 00:15 WIB

Pungli dan Komitmen Antikorupsi

Dominikus Dalu S Asisten Senior Ombudsman pada Ombudsman Republik Indonesia | Opini
Pungli dan Komitmen Antikorupsi

Ilustrasi

'OPERASI pemberantasan pungli adalah kebijakan komplementer untuk memperkuat efek jera bagi koruptor dan calon koruptor dalam skala yang lebih luas', demikian antara lain penggalan Editorial Media Indonesia (12/10) di bawah judul 'Berantas Pungli Benahi Pelayanan Publik' yang menyoroti operasi tangkap tangan (OTT) oleh Polda Metro Jaya terhadap PNS di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (11/10).

Kutipan editorial tersebut sangat tepat karena sifat operasi pungli yang dilakukan sebagai shock therapy untuk memberikan peringatan supaya kejadian yang sama tidak boleh terjadi lagi pada semua penyelenggara pelayanan di negeri ini. OTT di Kemenhub lebih spesial lagi karena langsung didatangi Presiden Joko Widodo walaupun berbagai komentar pro dan kontra bermuculan tentang kehadiran Presiden di lokasi OTT. Namun, hal positif yang harus dilihat ialah Presiden memberikan sinyal bahwa pemerintah serius memberantas korupsi dan membenahi pelayanan publik.

Harus disadari dan bukan rahasia umum bahwa hampir semua jasa pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah pada berbagai sektor sampai saat ini masih terjadi praktik pungli. Bahkan untuk jenis pelayanan yang sudah digratiskan berdasarkan peraturan seperti mengurus KTP elektronik masih dipungut bayaran sebagaimana temuan Ombudsman RI baru-baru ini. Apresiasi tidak saja diberikan kepada Polri, tetapi juga kepada Kemenhub sendiri yang justru sebagai peniup peluit untuk membongkar sebagian kecil praktik pungli yang selama ini terjadi.

Masyarakat harus mengeluarkan biaya ekstra atas layanan yang diperoleh terkait dengan kepengurusan izin, salah satunya izin penerbitan buku pelaut untuk 35 siswa dari salah satu SMK pelayaran di Jakarta. Humas Polda Metro Jaya dalam keterangannya setelah OTT menyatakan salah satu pungli yang dilakukan ialah dalam mengurus buku pelaut. Seharusnya itu dapat dilakukan melalui sistem daring dan disetor ke kas negara karena termasuk PNBP. Biaya untuk buku pelaut sebesar Rp100 ribu.

Kondisi pungli itu bisa saja sudah terjadi bertahun-tahun dan satu-satunya otoritas yang mengeluarkan buku pelaut ialah Kemenhub. Buku pelaut merupakan dokumen resmi berupa buku dan dikeluarkan Ditjen Perhubungan Laut untuk keperluan pelayaran. Sesuai dengan Permenhub No KM 30 Tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut disebutkan, setiap orang yang bekerja sebagai awak kapal pada kapal niaga berukuran 35 GT atau lebih, untuk kapal motor ukuran 105 GT atau lebih, untuk kapal tradisional atau kapal perikanan berukuran panjang 12 meter atau lebih, wajib memiliki buku pelaut.

Walaupun masih kalah jika dibandingkan dengan Filipina, jumlah pelaut kita, menurut data Kemenhub per Oktober 2015, lebih dari 570 ribu orang. Bayangkan bila para pelaut itu harus membayar lebih dari tarif izin yang seharusnya. Belum lagi perpanjangan izin bila habis masa berlakunya, akan ada miliaran rupiah uang hasil pungli hanya dari satu jenis perizinan.

Pencegahan korupsi
Simon Bronit, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Queensland, Australia, selaku profesor yang mengelola kegiatan Australia Awards dengan tema tentang pemberantasan korupsi yang diselenggarakan atas kerja sama pemerintah Australia dan Indonesia, menyatakan, "Anda tidak pernah berhasil memberantas korupsi kalau hanya mengedepankan represi dan menghukum walaupun dengan hukuman mati sekalipun. Mulailah dengan memberikan porsi yang lebih besar pada pencegahan korupsi."

Bronit menggambarkan upaya pemberantasan korupsi seperti bangunan piramida pada tahap yang paling dasar, yakni upaya preventif. Porsi yang paling ujung dari piramida ialah upaya represif karena kita tidak punya cukup energi untuk memenjarakan semua pelaku korupsi. Tepat pula adagium bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Sementara itu, upaya pencegahan dapat dilakukan siapa pun di negara ini, baik melalui perseorangan, dunia pendidikan, institusi agama, lembaga pemerintahan, maupun penegak hukum.

Pertanyaannya, berapa porsi pencegahan korupsi yang dilakukan negara selama ini? Kalaupun ada, itu belum dilakukan secara masif dan terstruktur. Kurikulum pendidikan yang memasukkan konten antikorupsi tidak kedengaran gaungnya di sekolah. Sudah saatnya itu menjadi kurikulum wajib. Dalam kejadian OTT terlihat bahwa biaya yang dikeluarkan untuk membangun sistem daring dalam pengurusan buku pelaut di Kemenhub tidak dimanfaatkan secara maksimal karena pengguna layanan masih berinteraksi secara langsung dengan penyelenggara pelayanan sehingga transaksi pungli yakni membayar lebih dari seharusnya masih terjadi.

Bangsa besar ini sudah terjebak dalam budaya perilaku korupsi dan akan semakin tertinggal dari negara maju bila masih nyaman menggunakan sistem manual sebagai alat untuk memperkaya diri. Praktik petty corruption seperti yang terjadi di Kemenhub bila tidak dicegah, akan menjadi virus ganas yang melumpuhkan martabat kita sebagai bangsa.

Langkah luar biasa
Dalam menghadapi maraknya praktik korupsi pada semua sektor pelayanan, upaya luar biasa pemeritah saat ini sudah harus dilakukan. Pertama, pemerintah hendaknya memberdayakan semua pengawasan internal pada semua kementerian dan lembaga ataupun pemeritahan daerah. Walaupun selama ini identik dengan tidak independen, ada kesan sebagai pegawai buangan dan berbagai cap jelek lainnya, sangat penting memberikan ruang pada pengawas internal agar dapat bekerja maksimal dalam mencegah praktik korupsi di instansinya.

Untuk itu, komitmen semua pemimpin sangat dibutuhkan. Kedua, sinergi antarlembaga antikorupsi dengan pengawasan internal sangat lengkap di negara ini selain lembaga penegak hukum. Lembaga tersebut dibentuk baik berdasarkan UUD (BPK, KY, MK) maupun melalui UU (Ombudsman, KPK, LPSK, PPATK, Kompolnas, Komjak, dll) ataupun melalui peraturan di bawahnya. Dapat dibayangkan bila semua lembaga tersebut bersinergi dalam pencegahan korupsi seperti membangun sistem pengawasan pencegahan korupsi bersama.

Ketiga, pelibatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi melalui dunia pendidikan, lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, LSM, dan semua yang tanpa pamrih memperjuangkan pemerintahan yang bersih dan menyatakan perang bersama terhadap korupsi. Keempat, berkesinambungan dan konsisten dalam penerapan sistem daring (digital) untuk menghindari korupsi termasuk menghilangkan semua transaksi tunai dalam semua kegiatan pelayanan pemerintah dan pelayanan publik pada umumnya.

Kelima, reformasi birokrasi segera diterapkan tanpa pandang bulu termasuk memberikan pensiun dini bagi pegawai yang tidak layak, baik dalam hal kecakapan maupun integritas, serta memberikan remunerasi secara merata pada semua kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Rupanya amanat reformasi yang sudah berjalan lebih dari 17 tahun pascakejatuhan Orde Baru belum cukup memberikan bangsa ini pelajaran. Salah satu penyakit bangsa, yaitu korupsi, justru masih tetap merajalela. Karena itu, komitmen bangsa ini melalui sikap Presiden yang ditunjukkan pada saat OTT di Kemenhub kiranya menjadi sinyal kuat bahwa semua elemen bangsa harus bersatu melawan korupsi.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More