Selasa 11 Oktober 2016, 20:24 WIB

Diintimidasi Perusahaan, Orang Rimba Mengadu ke Gubernur

Solmi | Nusantara
Diintimidasi Perusahaan, Orang Rimba Mengadu ke Gubernur

ANTARA

 

SEJUMLAH pemuka Orang Rimba atau Suku Anak Dalam (SAD), Selasa (11/10), mengadu kepada Gubernur Jambi Zumi Zola. Mereka mengaku diintimidasi untuk diminta mengosongkan perkebunan karet seluas 114 hektare yang mereka tempati secara legal di wilayah Terap, Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, semenjak 18 bulan silam.

"Kami tidak bisa ke luar untuk menjual hasil kebun dan membawa anak bini berobat. Pondok kami dirobohkan, jalan ditutup orang PT (perusahaan) dengan alat berat. Terpaksa mintas ke jalan kebun, akhirnya sampai juga ke Jambi, akan mengadukan nasib kami Orang Rimba ke Rajo Godong (Gubernur Zumi Zola)," ungkap Temenggung Ngamal, salah satu pemuka Orang Rimba dari kawasan Terap, kepada Media Indonesia, Selasa (11/10).

Temenggung Ngamal saat datang mengadu ke Kantor Gubernur Jambi tidak sendiri. Selain ditemani beberapa pemuka Orang Rimba lainnya, seperti Temenggung Menyurau, Depati Ngelembu, juga didampingi beberapa aktivis Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, yang selama ini intens melakukan pendampingan dan advokasi kepada komunitas Orang Rimba di Jambi.

Menurut Staf Humas KKI Warsi, Sukma Reni, puncak intimidasi yang dialami sekitar 169 kepala keluarga Orang Rimba di dekat areal konsesi perusahaan hutan tanaman industri (HTI) PT Wana Perintis, terjadi Sabtu (8/10) lalu.

Tanpa alasan yang jelas, sebut Sukmareni, pihak perusahaan mengintimidasi dengan mengusir Orang Rimba ke luar dari bagian areal konsesi mereka 18 bulan lalu diberikan oleh pihak Kementerian Kehutanan dan Lingkugan Hidup untuk lokasi kehidupan Orang Rimba di sekitar Taman Nasional Bukit Duabelas.

"Sesugguhnya, Menteri Kehutanan sudah memutuskan 114 hektare lahan untuk mereka (SAD) dan mereka tinggal di sana sudah satu setengah tahun. Mereka sudah bercocok tanam, membangun rumah. Namun tiba-tiba sekitar dua minggu lalu mereka diintimidasi," beber Sukma Reni selaku Koordinator Divisi Komunikasi KKI Warsi.

Parahnya lagi, lanjut Reni, pihak perusahaan menutup dan berusaha menghalangi akses jalan untuk berobat dan terkait kesehatan orang rimba tersebut.

"Yang paling mendesak yang kami perlu bantuan Bapak Gubernur adalah terkait mereka dihadang jika ingin berobat. Karena satu-satunya akses jalan menuju tempat berobat yang biasa mereka tempuh ditutup. Bahkan, dari pengakuan Orang Rimba," katanya.

Menanggapi hal itu, Gubernur Jambi Zumi Zola mengaku siap memperjuangkan rakyat Jambi, termasuk SAD, jika memang hal itu merupakan pelanggaran hukum.

"Kalau pihak perusahaan memang terbukti melanggar hukum seperti membakar, mengancam, itu kami siap berjuang juga," kata Zola.

Sementara sampai berita ini dikirim, belum diperoleh konfirmasi dari pihak PT Wana Perintis. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More