Rabu 12 Oktober 2016, 00:30 WIB

Pajak untuk Pemerataan

Budi Nugroho Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada | Opini
Pajak untuk Pemerataan

ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

TAX amnesty tahap 1 telah memberikan kelegaan bagi aparat fiskal. Setidaknya paceklik fiskal tahun ini telah menemukan obatnya. Bersamaan dengan itu, angka-angka yang muncul dari 'ungkap, tebus, dan lega' itu telah menampilkan kenyataan yang mencengangkan. Pengungkapan di tax amnesty semakin menunjukkan betapa kesenjangan di negeri ini begitu kronis. Berdasarkan laporan hasil tax amnesty periode pertama, 32 orang melaporkan harta total Rp496 triliun. Sebanyak 71 orang melaporkan harta total Rp172 triliun dan sejumlah 736 orang melaporkan harta total Rp520 triliun. Angka-angka tersebut makin menunjukkan kebenaran rilis Bank Dunia mengenai angka kesenjangan di Indonesia.

Pajak adalah persoalan fiskal yang di Indonesia direpresentasikan dalam APBN. Secara umum, APBN mengemban fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi distribusi terkait dengan persoalan pemerataan. Persoalan yang pada masa Orde Baru menjadi salah satu dari tiga landasan pembangunan. Sepanjang masa Pemerintahan HM Soeharto, pembangunan dijalankan dengan berlandaskan trilogi pembangunan, yaitu pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas.

Pemerataan sebagai salah satu trilogi pembangunan pada masa Orde Baru itu pantas untuk diingat kembali. Pemerataan dapat diukur dengan rasio gini. Koefisien gini merupakan ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Pada masa Orde Baru, pemerataan cukup terjaga dengan rasio gini di bawah 0,3. Angka itu merangkak naik pada masa reformasi dan pada 2011 menembus angka psikologis, yaitu 0,4. Kesenjangan perlu mendapat perhatian serius karena sering dikaitkan dengan persoalan kecemburuan sosial dan berujung pada tingkat kriminalitas.

Pajak dalam APBN menjadi alat penting dalam pemerataan. PPN sebagai pajak tidak langsung dan PPh sebagai pajak langsung sering didikotomikan dalam upaya mencapai pemerataan. Atkinson and Stiglitz (1976) mengemukakan bahwa penggunaan pajak tidak langsung mengganggu pencapaian tujuan pemerataan. Selama ini aparat fiskal sangat fokus pada pencapaian target penerimaan. Apabila jumlah penerimaan menjadi tolok ukur utama, cara yang lebih mudah ialah fokus pada pajak tidak langsung seperti PPN. Pemungutannya dirasa lebih efisien. Aparat pajak pun merasa pemungutannya lebih mudah.

Data realisasi APBN menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir penerimaan PPh mengalami kenaikan dengan pertumbuhan 14%, sedangkan PPN tumbuh 21%. Bahkan, pada 2015 PPh tumbuh 24%, sedangkan PPN tumbuh 41%. Tampaknya kecenderungan ini akan terus berlanjut. Pajak tidak langsung akan semakin diandalkan.

Pemerintahan Joko Widodo dalam Nawa Citanya mendambakan pengurangan ketimpangan sosial, maka dikotomi pajak langsung dan pajak tidak langsung ini perlu dikedepankan. Dominasi pertumbuhan PPN perlu diimbangi pertumbuhan penerimaan PPh. Momen tax amnesty yang menampilkan profil kekayaan wajib pajak telah memberikan ruang baru bagi aparat pajak. Ini berarti kerja lebih keras telah menanti para aparat pajak setelah periode tax amnesty selesai pada awal tahun depan.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More