Selasa 11 Oktober 2016, 00:30 WIB

Bravo Jenderal Tito

Tjipta Lesmana Pengamat komunikasi politik | Opini
Bravo Jenderal Tito

ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

TINDAKAN tegas Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, mencopot Kapolda Riau, Brigadir Jenderal Supriyanto, patut diacungi jempol dan diapresiasi. Sebelumnya, hampir tidak ada Kapolri yang berani menjatuhkan sanksi keras kepada sesama jenderal. Bahkan, ada Kapolri beberapa tahun lalu yang sudah mengeluarkan pernyataan kepada publik tentang kinerja Kapolda Riau yang dikatakan melanggar hukum, tetapi tidak menindaknya.

Riau memang tergolong hot spot bagi kepolisian. Di masa lalu entah sekarang Riau terkenal menjadi sarang judi. Selama bertahun-tahun perjudian di sana tidak pernah diberantas, bahkan berjalan mulus, karena ada kolusi antara bandar judi dan petinggi Polri. Selain itu, Riau rawan kejahatan pembakaran hutan. Dari Riau inilah setiap tahun terjadi ekspor asap ke negara-negara tetangga, terutama Singapura. Tindakan aparat kepolisian terhadap korporasi pelaku pembakaran hutan minim sekali. Malah acap kali itu dilepas begitu saja, dengan alasan tidak cukup bukti.

Presiden Jokowi beberapa kali memperlihatkan kekesalan dan kemarahannya karena melihat fenomena pembiaran pembakaran hutan. Beliau pun mengeluarkan perintah kepada Polri untuk bertindak keras. Selain menelan kerugian triliunan rupiah dan korban jiwa, ekspor asap mencoreng martabat pemerintah Indonesia. Tidak jarang masyarakat Singapura melancarkan aksi unjuk rasa demi memprotes pemerintah Indonesia.

Tragisnya, tidak sedikit dari anggota Polri, termasuk petinggi, yang masih berani bermain-main dalam kejahatan pembakaran hutan. Pencopotan Kapolda Riau memberikan sinyal jelas kepada seluruh jajaran Kapolda di Tanah Air untuk tidak main-main dengan Kapolri kita sekarang, Jenderal Tito Karnavian. Kapolri yang sekarang tidak segan-segan menindak tegas. Termasuk memberhentikan setiap perwira, bahkan Jenderal sekalipun, jika kinerja mereka mengecewakan, terutama jika mereka terindikasi melanggar ketentuan perundang-undangan.

Dalam pernyataannya kepada pers pada Jumat, 30 September, lalu, Kapolri berucap, “Saya menganggap beliau perlu mendalami kembali ilmu-ilmu reserse, karena masalah kebakaran hutam, kejahatan-kejahatan lingkungan, itu memerlukan kemampuan-kemampuan tersendiri.” Kapolri juga mengingatkan jajaran Polda Riau bahwa penghentian perkara belasan perusahaan pembakar hutan dan lahan di Polda Riau kini menjadi kajian Markas Besar Polri.

Sebelumnya, Jenderal Tito pernah memperingatkan seluruh kapolda bahwa mereka tidak boleh menerbitkan SP3 terkait dengan kasus pembakaran hutan, apalagi kapolres. Kejahatan pembakaran hutan kini ditarik ke Markas Besar Polri dan harus dirapatkan di sana sebelum diambil keputusan final. Secara tidak langsung keputusan Kapolri ini mengindikasikan adanya kecurigaan kemungkinan terjadi patgulipat antara pengusaha dan anggota Polri jika kapolda diberi kewenangan penuh untuk menerbitkan SP3.

Kasus SP3 11 perusahaan kayu yang disangka terlibat dalam pembakaran hutan menjadi perhatian publik dan media massa setelah Kapolda Riau waktu itu, Brigadir Jenderal Supriyanto, menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dengan alasan tidak jelas. Anehnya, ketika sebuah media Jakarta bertanya apa sebab instansinya menerbitkan SP3, Kapolda Riau menjawab ia tidak memiliki kewenangan terhadap penyidikan 11 perusahaan pembakar lahan. “Penyidikan merupakan kewenangan penyidik. Proses penyidikan itu independen, menjadi kewenangan penyidik. Saya tidak pernah ikut campur sama sekali,” jawab kapolda. Ia mempersilakan wartawan itu bertanya langsung kepada Direskrim (Direktur Reserse Kriminal) atau Hubungan Masyarakat Polda Riau.

Jawaban seperti itu mengindikasi arogansi kapolda karena tidak senang mendapat pertanyaan dari media. Kapolda lupa bahwa media, sedikit banyak, berfungsi juga sebagai penyambung lidah rakyat. Masyarakat sudah lebih dari muak menyaksikan fenomena pembakaran hutan terjadi setiap tahun dan aparat seakan-akan tidak berdaya mengatasinya. Apa sesungguhnya yang terjadi di balik ketidakberdayaan aparat kepolisian?

Di media lain pada awal bulan lalu saya menulis Brigjen Supriyanto sesungguhnya tidak paham apa itu demokrasi. Esensi demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, untuk rakyat. Dalam sistem demokrasi, daulat ada di tangan rakyat, bukan di tangan penguasa, apalagi Polri. Tindakan kapolda yang tutup mulut jelas tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang menuntut transparansi pejabat pemerintah, termasuk aparat penegak hukum, jika sudah bicara tentang implementasi kebijakan publik.

Publik sudah lama menaruh kecurigaan bahwa di balik sejumlah perusahaan kayu yang rutin membakar lahan tiap tahun terdapat backing orang-orang kuat. Tidak tertutup kemungkinan politisi di Jakarta punya ‘gigi’. Lalu, apakah negara mengalah begitu saja? Lalu, apakah negara tidak punya pemerintah? Atau Presiden RI sekali pun tidak berdaya melawan kekuatan gelap di balik perusahaan-perusahaan yang diduga sengaja membakar lahan?

Masyarakat kita sudah lama merindukan ketegasan aparat penegak hukum. Publik juga sudah lama berharap pemilik atau pimpinan perusahaan-perusahaan kayu yang diduga bermasalah secepatnya diseret ke pengadilan dan diberi hukuman seberatnya. Jangan hanya kroco-kroco yang dihukum.

Tindakan tegas Kapolri mencerminkan keberaniannya untuk menindak siapa pun di jajarannya yang coba-coba mengecewakan publik. Sebelum mencopot Kapolda Riau, Kapolri juga mencopot Direktur Reserse Narkoba Polda Bali. Dalam kasus Direktur Reserse Narkoba Polda Bali, Kapolri sengaja menggelar upacara serah-terima jabatan melalui konferensi video. “Belum pernah (selama ini) ada serah-terima direktur di depan Kapolri!” kata Jenderal Tito Karnavian. Secara implisit, acara serah-terima itu sebetulnya mengandung makna sanksi moral dari pimpinan tertinggi Polri kepada direktur tersebut.

Masyarakat, saya yakin, sangat mendukung tindakan tegas Kapolri dalam menertibkan aparat. Bukankah segera setelah dilantik sebagai Kapolri, Jenderal Tito berjanji akan segera melakukan reformasi spiritual di tubuh Polri. Spiritual di sini mempunyai arti belief, attitude, dan behavior tiap jajaran Polri. Sikap, perilaku, dan paradigma setiap Bhayangkara memang harus dikoreksi sedemikan rupa sehingga fokusnya hanya satu, yaitu memberikan perlindungan dan melayani masyarakat.

Tito harus menunjukkan kepada masyarakat bahwa dia Kapolri yang berbeda dengan Kapolri-Kapolri sebelumnya. Ia sosok Kapolri yang berani menindak tegas setiap bawahannya jika bawahan itu terbukti melakukan tindakan tidak terpuji, apalagi melanggar etika dan hukum. Keberanian bertindak tegas amat dibutuhkan untuk mengembalikan citra Polri yang hingga hari ini harus diakui masih memprihatinkan.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More