Senin 10 Oktober 2016, 06:20 WIB

Rata-Rata Vonis Kejahatan Seksual cuma 51 Bulan

Ric | Humaniora
Rata-Rata Vonis Kejahatan Seksual cuma 51 Bulan

ANTARA/Aditya Pradana Putra

 

MASYARAKAT mengaku tidak puas terhadap putusan pengadilan dalam kasus kekerasan seksual di Tanah Air karena hukuman yang dijatuhkan hakim kepada pelaku rata-rata hanya sepertiga dari tuntutan jaksa.

Sebab itu, masyarakat meminta agar sistem peradilan memperketat instrumen hukum yang ada dan menambah masa hukuman di rentang 10-15 tahun penjara.

Dari 280 putusan pengadilan pada 2011 hingga 2015, rata-rata vonis pengadilan hanya 51 bulan.

Padahal, jika mengacu pada Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan, hukuman maksimal yang dijatuhkan dapat mencapai 12 tahun.

"Jika dispesifikkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hukuman maksimal dapat mencapai 15 tahun," jelas peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Muhammad Rizaldi dalam konferensi pers pemaparan hasil survei Sense of Justice di Jakarta, kemarin.

Berdasarkan hasil kajian, lanjutnya, 70% putus-an yang diberikan hakim lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum.

Bahkan, menurut pria yang akrab disapa Aldi itu, terjadi bias pemahaman terhadap kekerasan seksual.

Pasalnya, mayoritas rujukan putusan berdasarkan Pasal 289 KUHP tentang pencabulan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.

"Masyarakat merasa, sekalipun itu pelecehan yang menggunakan bagian tubuh mana pun, sudah termasuk pencabulan hingga pemerkosaan, terlepas dari bagaimanapun caranya," tambahnya.

Dalam kajian itu, jelas Aldi lagi, MaPPI FHUI menggunakan data peradilan yang terdapat di laman Mahkamah Agung (MA) dengan 2.040 responden dari 33 provinsi.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum-Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta Ratna Bantara Munti mengatakan angka kekerasan seksual meningkat setiap tahunnya.

Di Jakarta saja, sampai September 2016, sudah terdapat 34 kasus. Sepanjang tahun lalu, ada 24 kasus kekerasan seksual.

"Kalau dilihat dari data Komnas Perempuan, itu lebih banyak lagi, bahkan ribuan, dan angkanya pun bertambah setiap tahun," tambahnya.

Namun, lanjut Ratna, yang lebih mengkhawatirkan ialah tumbuhnya kecenderungan korban dan pelaku ke usia yang lebih muda.

Menurut dia, pada 2015 LBH APIK Jakarta hanya mendapati 14 kasus dengan korban anak-anak, sedangkan di tahun ini sudah terjadi 16 kasus.

"Delapan pelakunya anak-anak," tambah dia.

Di sisi lain, saat dihubungi secara terpisah, Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait menyatakan sistem hukum yang lemah menjadi penyebab masih rentannya kekerasan seksual kepada anak.

Menurutnya, 58% kasus kekerasan pada anak merupakan kejahatan seksual.

"Tidak mengherankan jika Presiden bilang ini darurat kejahatan seksual. Pelakunya bahkan berkelompok," terang Arist.

Oleh sebab itu, ia merasa mendapat harapan ketika akhirnya pemerintah menelurkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasalnya ancaman terhadap kekerasan seksual diperberat menjadi 10 hingga 15 tahun. (Ric/X-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More