Sabtu 08 Oktober 2016, 10:03 WIB

Membangun Peran Parpol Modern

Suyatno, Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Terbuka | Opini
Membangun Peran Parpol Modern

MI/PATA AREADI

MENDIDIK politisi baik yang akan menjadi anggota parlemen maupun pejabat politis di eksekutif mulai presiden hingga kepala daerah semestinya menjadi tugas partai politik (parpol). Saatnya ada inovasi fungsi dan peran parpol dalam pendidikan bagi politisi anggota mereka.

Parpol dituntut mengubah diri menuju modernisasi dan industrialisasi parpol. Modernisasi berwujud pada sudah saatnya dibuka jenjang karier anggota parpol menuju pencalonannya menjadi pejabat politik. Ada jenjang karier fungsional menurut bidang yang dibutuhkan masyakat bangsa dan negara.

Bidang itu meliputi ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, pendidikan, iptek, kebudayaan, pertahanan keamanan, dan sebagainya.

Seseorang sejak awal masuk sebagai anggota parpol sudah membulatkan tekadnya untuk berkecimpung di bidang tertentu dan akan meniti karier di sana. Sementara itu, dibentuklah sejenis jenjang karier sejak level mula, madya, hingga utama di bidang-bidang tersebut. Peningkatan karier ditempuh melalui proses unjuk kerja secara inovatif dalam bidangnya.

Jenjang kepakaran
Termasuk dalam peningkatan karier inilah para anggota dituntut untuk menempuh pendidikan politisi di sekolah milik partai politik. Akan muncul pakar-pakar ekonomi dari partai tertentu. Demikian juga banyak ahli iptek yang dimiliki dan bidang yang lainnya oleh parpol. Parpol tidak lagi mengandalkan bujukan pada ahli bidang tertentu dari pribadi-pribadi yang sebelumnya bukan kader menjadi milik parpol meski hal itu sah-sah saja.

Ke depan parpol akan kaya ahli-ahli yang benar-benar produk parpol bahkan mereka bisa sangat terkenal melebihi institusi atau organisasi lain. Parpol menjadi penyedia pakar yang dibutuhkan masyarakat.

Di samping fungsional, kader partai juga menempuh jalur karier elektoral. Lagi-lagi dari mula hingga level utama. Para kader dilibatkan dan diukur dalam sejumlah kegiatan pemilu harus dilalui secara berjenjang mulai tahap awal semisal menjadi panitia kampanye, saksi, tim advokasi pilkada, hingga menjadi tim pemenangan baik calon maupun parpol.

Karier tertinggi jalur ini ialah menjadi kandidat presiden/capres, kepala daerah, atau caleg. Puncak lain yang bisa dicapai ialah jabatan politis seperti menteri, diplomat, dan jabatan politis lain di daerah.

Kedua jenjang karier itu menunjukkan pada level mana keahlian dan kesiapan seorang kader parpol untuk berkiprah dan diterjunkan sebagai kandidat pejabat politik. Ada penjenjangan yang jelas dan teratur.

Idealnya partai memberikan penghasilan atau tunjangan atas kinerja dan karier para kader potensial itu. Karena jika sudah terpilih sebagai anggota DPR akan menerima gaji dari rakyat, legislator tidak lagi mendapat penghasilan dari partai lagi. Sebaliknya partai juga tidak meminta setoran dari para pejabat dari kadernya yang sudah menjadi milik publik.

Dalam konsep ini partai harus siap untuk memiliki dana mandiri yang abadi, bukan lagi meminta sokongan dari para kader dan negara (saja). Kiprah kinerja para pejabat akan menjadi kampanye tersendiri bagi parpol dan menjadi trademark di mata publik. Itulah kontribusi kader yang telah berhasil menjadi pejabat publik.

Parpol modern
Partai politik ke depan mesti memikirkan sumber keuangan agar roda organisasi bisa terus berjalan dengan baik. Dengan demikian, ada sumber dana abadi bagi operasional partai. Selama ini parpol dibiayai antara lain dari pemotongan gaji kadernya yang duduk di DPR dan DPRD. Hal itu antara lain bisa dihapus dengan mendirikan perusahaan, di saat hasilnya sungguh hanya untuk membiayai partai.

Di sini muncul jalur karier lainnya bisa diistilahkan karier korporasi di parpol. Kader di jenjang itu cukup berkonsentrasi pada kinerja di bidang sumber dana parpol mulai awal hingga tertinggi. Jangan lagi perusahaan dikuasai ketua umum partai atau anak-anaknya. Untuk itu harus dicari atau dibuat payung hukum agar partai bisa menjalankan bisnis.

Harapannya tentu tidak ada lagi anggota DPR terpaksa harus korupsi demi memenuhi target pemasukan partai. Selama ini salah satu cara ialah permainan proyek atau korupsi. Maka bukan tidak mungkin banyak anggota legislatif terjerat korupsi juga lantaran demi pengumpulan dana untuk kepentingan partai.

Dengan industrialisasi parpol, pada parpol modern di dalamnya ada akumulasi modal. Dana abadi yang dimiliki dikembangkan untuk menjalankan usaha secara profesional. Usaha parpol itu dikerjakan dengan manajemen yang baik. Ada struktur organisasi usaha yang juga profesional. Usaha dikerjakan pegawai yang mumpuni dan bekerja keras untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan keahliannya.

Parpol jenis ini mengedepankan tenaga produktif, lebih modern, dan dapat diakses secara massal. Parpol memiliki perusahaan bertaraf nasional dengan sejumlah cabang di daerah.

Jaringan perusahaan dengan manajemen yang canggih dan disiplin. Perusahaan parpol itu bergerak dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Seluruh masyarakat bisa dilayani perusahaan parpol ini.

Sejumlah syarat
Dalam industrialisasi parpol, sejumlah prasyarat harus mampu dipenuhi. Sifat parpol akan berubah menuju kepedulian, kemaslahatan, kesejahteraan, dan kemajuan bangsa dan negara. Ada karya-karya parpol yang benar-benar langsung dirasakan masyarakat.

Prasayarat itu di antaranya produktivitas yang tinggi. Parpol bergerak pada bidang usaha tertentu dianggap berhasil bila memiliki produktivitas yang dirasakan dan dinikmati masyarakat.

Baik barang maupun jasa yang dihasilkan dapat digunakan masyarakat luas secara mudah dan mencukupi kebutuhan sebagian besar masyarakat. Semakin besar jumlah yang dihasilkan, semakin produktiflah parpol. Demikian juga kian luas masyarakat mengakses produk parpol.

Selain itu, parpol era ini dituntut mampu memanfaatkan mekanisme pasar. Dalam menjalankan peran parpol, mau tak mau tidak bisa lepas dari kondisi ini.

Selanjutnya untuk bisa tetap memelihara eksistensi mereka, parpol dituntut menjaga pemerintahan agar berjalan stabil. Bila pemerintahan stabil, partai lebih leluasa untuk menjalankan peran bagi khalayak ramai. Di sisi lain, kestabilan pemerintahan juga merupakan keberhasilan parpol dalam menjalankan fungsi mereka.

Bila sudah begitu, parpol telah mampu mendongkrak peningkatan menjamin kebutuhan pokok masyarakat. Setidaknya melalui bidang usaha yang ia jalankan. Masyarakat merasa parpol telah berkiprah dalam kehidupan sosial secara nyata. Dengan menjalankan aktivitas itu, parpol telah bergerak memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Apa pun bidang usaha yang dijalankan parpol sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

Peran parpol semacam ini tentu tidak tumpang tindih dengan organisasi yang lain. Itu terjadi karena ciri khusus yang melekat bahwa partai berkecimpung pada pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik melalui penyiapan kader-kader terbaik mereka. Bidang yang tidak dilakukan organisasi lain.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More