Perampasan Aset Ampuh Beri Efek Jera

Penulis: Cahya Mulyana Pada: Sabtu, 08 Okt 2016, 09:03 WIB Politik dan Hukum
Perampasan Aset Ampuh Beri Efek Jera

MI/PANCA SYURKANI

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan perlunya undang-undang perampasan aset atau aturan pembuktian terbalik harta para penyelenggara negara bisa masuk ke kebijakan hukum yang disebut revitalisasi hukum yang tengah digagas pemerintah.

Hal itu disampaikan Ketua KPK, Agus Rahardjo, saat menerima Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto yang menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), Jakarta, kemarin.

Menurutnya, KPK meminta pemerintah untuk segera membahas RUU Perampasan Aset dirampungkan segera. Karena itu, KPK meminta aturan itu masuk ke agenda revitalisasi hukum. "(UU Perampasan Aset dimasukkan pada revitalisasi hukum) itu," ujarnya.

Hal itu juga diamini Wiranto. Menurutnya, aspirasi KPK tersebut sudah diakomodasi pemerintah dalam kebijakan yang tengah disusun terkait revitalisasi hukum.

Tujuannya ialah kebijakan baru soal hukum yang akan segera diumumkan Presiden Joko Widodo itu bisa memperbaiki peradilan, meningkatkan kepercayaan masyarakat pada penegakan hukum dan para penanam modal.

Sebelumnya, Kamis (6/10), Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief mengaku pihaknya telah menyampaikan pendapat kepada pemerintah supaya bisa membawa RUU Perampasan Aset masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2017. Pasalnya, aturan tersebut nantinya bisa memberantas korupsi lebih masif.

"RUU Perampasan Aset Koruptor itu yang di DPR diharap bisa segera masuk Prolegnas Prioritas 2017 dan diselesaikan. Itu akan sangat membantu kerja polisi dan jaksa KPK, termasuk PPATK," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR, Asrul Sani, mengatakan RUU Perampasan Aset memang dipandang perlu untuk segera dibahas. Pasalnya, itu bisa menambah efek jera dan juga bisa memaksimalkan pengembalian kerugian negara.

Sementara itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menambahkan RUU itu akan sulit dibahas dan disahkan. Pasalnya, kedua aturan itu sangat tajam memberantas korupsi sampai induknya yang tentunya bisa mengusik banyak kalangan.

"Masyarakat harus meminta DPR dan pemerintah bahwa kedua RUU itu segera dirampungkan. Ini momen pas karena kedua pihak yang berwenang menyusun UU bulan ini sudah masuk pembahasan Prolegnas 2017," tukasnya.

Pembenahan peradilan
Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Widodo Eddyono mengatakan paket kebijakan reformasi hukum yang saat ini tengah digodok oleh pemeritah harus mencakup persoalan hukuman mati.

"Presiden Jokowi dapat memulai reformasi dengan cara melakukan moratorium eksekusi mati dan meminta kejaksaan untuk tidak melakukan penuntutan pidana mati sampai adanya pembenahan sistem peradilan pidana," ujar Supriyadi.

Ia menilai komitmen pembenahan hukum di Indonesia akan terlihat nyata dalam sistem peradilan pidana bila melibatkan pembenahan hukuman mati.

Sebagai ancaman pidana yang paling tinggi, lanjut dia, penegakan hukum dalam kasus-kasus hukuman mati harus memiliki standar yang jauh berbeda dari kasus-kasus pada umumnya.

"Jaminan atas pendampingan hukum yang efektif, tidak ada penyiksaan, standar pembuktian yang kuat sampai dengan kepastian hukum dalam konteks UU harus dijamin," tandasnya.

Lebih lanjut, kata dia, saat ini Indonesia menjadi sorotan dunia setelah pemerintahan Joko Widodo mengeksekusi 18 terpidana mati dengan kondisi sistem peradilan dan undang-undang yang tidak adil. "Hal ini tentu saja dapat mengganggu kredibilitas Indonesia di mata internasional," pungkasnya.(Nov/P-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More