Jumat 07 Oktober 2016, 00:30 WIB

KTP Elektronik dan Pengampunan Pajak

A Alamsyah Saragih Anggota Ombudsman RI Bidang Ekonomi | Opini
KTP Elektronik dan Pengampunan Pajak

ANTARA FOTO/Feny Selly

KTP elektronik (KTP-E) dan pengampunan pajak menjadi program pemerintah yang paling menyita perhatian dan partisipasi publik. Selain keberhasilan menciptakan urgensi dalam benak publik, kepastian pada lini pelayanan dan dukungan politik akan menentukan apakah program yang berhubungan langsung dengan masyarakat tersebut akan berhasil atau kandas di tengah jalan.

Memasuki akhir September, media ramai memberitakan keberhasilan program pengampunan pajak. Menteri Sri Mulyani Indrawati secara khusus membuat surat tulis tangan untuk mengapresiasi kinerja Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi. Topik pengampunan pajak seolah menenggelamkan memori pahit tragedi 30 September 1965.

Sebaliknya, Menteri Dalam Negeri harus memundurkan masa perekaman KTP-E yang semula memiliki tenggat sama. Kemunduran antara lain disebabkan kelambanan pembukaan blokir anggaran di Kementerian Keuangan. Cerita diperburuk dengan panggilan KPK kepada mantan Mendagri Gamawan Fauzi dan mantan Ketua DPR Setya Novanto.

Di balik histeria
Kedua program ini mengalami lonjakan animo masyarakat secara tiba-tiba dan melahirkan histeria publik. Kecemasan akan adanya sanksi yang akan diterima telah berhasil menciptakan urgensi dalam benak publik sehingga mereka rela antre di kantor pelayanan.

Pembuatan KTP-E diwarnai kecemasan akan adanya sanksi berupa kesulitan mengakses layanan publik jika warga tak memiliki KTP-E. Dalam menghadapi situasi itu, Mendagri akhirnya melakukan pelurusan di Kantor Ombudsman RI bahwa 30 September 2016 bukanlah akhir pembuatan KTP-E.

Pada pengampunan pajak, warga mencemaskan kemungkinan pengusutan pajak terhadap kekayaan yang tak dilaporkan. Tebusan yang hanya mencapai 2% dilihat sebagai peluang untuk keluar dari ancaman sanksi pidana dan denda. Akan tetapi, masyarakat yang mendaftar sempat resah karena merasa menjadi sasaran dari pencapaian target.

Pelurusan disampaikan juga di Kantor Ombudsman RI oleh pihak Ditjen Pajak bahwa tak ada target karena pengampunan pajak adalah hak. Argumen ini seolah terbantah ketika ada warga melaporkan bukti surat ke Ombudsman bahwa pengampunan pajak disertai perintah agar kelebihan bayar wajib pajak diupayakan menjadi kekurangan bayar melalui pemeriksaan.

Kepastian pelayanan
Ombudsman menemukan program KTP elektronik tidak disertai dengan petunjuk teknis pelayanan. Akibatnya, tiap daerah melakukannya berdasarkan kebiasaan. Antrean yang membeludak tak diikuti perubahan teknis pelayanan. Isu calo merebak dan kekosongan blangko mewarnai pemberitaan.

Perekaman KTP-E semula ditargetkan mencapai angka 22 juta penduduk, tetapi hanya berhasil mencapai 4,5 juta penduduk. Kemendagri tak mampu membiayai pengadaan blangko akibat blokir anggaran belum dicabut Ditjen Anggaran. Pemerintah akhirnya gagal memanfaatkan histeria publik untuk mengejar target KTP-E.

Berbeda dengan program KTP-E, meskipun sempat diterpa isu negatif, pengampunan pajak berjalan lebih mulus. Hubungan kerja sebagai instansi vertikal menyebabkan instruksi dalam program pengampunan pajak lebih efektif jika dibandingkan dengan program KTP-E.

Program KTP-E tak mencapai target. Sebaliknya program pengampunan pajak mampu melampaui perkiraan meski tak sesuai kampanye awal bahwa tujuan utama ialah menarik kembali dana parkir di luar negeri. Repatriasi aset hanya mencapai Rp137 triliun dari perkiraan Rp1.000 triliun.

Dengan tingkat kepastian pelayanan yang lebih baik, pengampunan pajak berhasil memanfaatkan histeria publik. Hasilnya ialah lonjakan deklarasi dan uang tebusan wajib pajak dalam negeri. Tebusan pada tahap pertama yang mencapai Rp96,7 triliun pada 30 September 2016 didominasi partisipasi domestik.

Dukungan politik
Kedua program prioritas ini juga sempat mengalami lonjakan data yang berakibat pada kendala daya tampung infrastruktur teknologi informasi dan kebutuhan anggaran. Namun, bagi Ditjen Pajak yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan, hal tersebut bukan hambatan. Lain halnya dengan Kemendagri yang harus mengalami kelambanan pembukaan blokir anggaran.

Lebih dari sekadar dukungan anggaran, program pengampunan pajak juga mendapatkan dukungan politik berlebih. Presiden Jokowi turun langsung dan aktif membujuk para wajib pajak untuk mau menggunakan kemudahan yang ditawarkan. Dalam pragmatisme politik program ini memang berbeda, KTP-E menghabiskan anggaran, sementara pengampunan pajak meningkatkan pendapatan.

Pengampunan pajak tak luput dari kritik. Pihak yang tak setuju dengan program itu menilai hal tersebut sebagai bukti kinerja perpajakan yang buruk selama ini. Ada ribuan triliun aset yang tak ditelusuri selama bertahun-tahun oleh petugas pajak.

Meskipun berhasil menemukan urgensi dalam benak publik, dua program ini mengalami akhir yang sangat berbeda di mata khalayak umum. Hal ini terjadi karena program KTP-E gagal memberi kepastian pada lini pelayanan publik, dan tak mendapatkan dukungan politik yang serupa jika dibandingkan dengan program pengampunan pajak.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More