Jumat 07 Oktober 2016, 00:15 WIB

Menguji Akurasi Poling di Media Sosial

Arya Fernandes Peneliti Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS Anggota Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) | Opini
Menguji Akurasi Poling di Media Sosial

PATA AREADI

PERKEMBANGAN teknologi informasi yang pesat membuat media sosial diminati sebagai sarana untuk menyalurkan unek-unek dan gagasan. Selain tak berbiaya, media sosial kini banyak digandrungi anak muda dan kelas menengah (APJII dan Universitas Indonesia, 2014). Sampai September 2016, penetrasi pengguna media sosial sudah mencapai 34% dari populasi masyarakat Indonesia. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 6% dari sebelumnya 28% pada Januari 2016 (We Are Social, 2016).

Temuan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia dan Universitas Indonesia (2014) menunjukkan penetrasi tertinggi pengguna internet di Indonesia berada di DKI Jakarta, yaitu 56%. Angka tersebut jauh di atas rata-rata nasional yang hanya sebesar 34,1%. Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2017, pembuatan poling melalui media sosial, dalam hal ini Twitter, diprediksi akan meningkat.

Di DKI Jakarta, misalnya, sehari setelah pendaftaran pasangan calon, poling via Twitter terhadap pasangan calon sudah mulai bermunculan, baik yang dilakukan media daring, partai, maupun organisasi kemasyarakatan. Tak butuh waktu lama, beberapa akun Twitter segera melansir hasil poling tersebut dengan hasil yang berbeda-beda. Di sejumlah forum, sejumlah orang juga menyitir hasil poling tersebut untuk menunjukkan kuatnya dukungan publik terhadap pasangan calon yang dia dukung. Beberapa akun Twitter ada yang menghapus hasil poling mereka karena khawatir akan menciptakan bandwagon effect atau menguntungkan pasangan lain.

Pertanyaannya, seberapa valid dan akuratkah poling via Twitter tersebut? Apakah hasil poling tersebut mewakili opini pemilih Jakarta? Fenomena di atas hampir selalu muncul pada setiap putaran pemilu sejak 2009. Pada Pemilu Presiden 2014, misalnya, hasil survei sejumlah lembaga penyelenggara survei dan quick count menunjukkan perbedaan yang mencolok. Sebelum pilpres, beberapa lembaga ada yang memprediksi kemenangan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan ada juga yang memprediksi kemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Perbedaan itu bahkan terjadi hingga pelaksaan quick count. Hasil quick count Litbang Kompas, CSIS-Cyrus, SMRC, Indikator Politik, RRI, dan LSI, misalnya, berhasil memprediksi kemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan selisih +/- 1% dengan penghitungan resmi KPU sebesar 53,15% (Jokowi-Jusuf Kalla) dan 46,85% (Prabowo-Hatta)-(Kompas, 2014). Terdapat juga sejumlah lembaga yang memprediksi kemenangan Prabowo-Hatta Rajasa.

Dengan kesamaan objek yang diteliti, yaitu tempat pemungutan suara (TPS), seharusnya hasil quick count tidak akan berbeda signifikan. Apalagi bila dilihat sejarahnya, sejak quick count pertama pada Pilpres 2004, hasilnya belum pernah meleset dari perhitungan yang dilakukan KPU.

Perbedaan hasil survei
Bagi pemilih, kandidat, dan partai politik, hal yang paling penting untuk dicermati dari publikasi hasil survei ialah siapa yang menyelenggarakan survei tersebut? Bagaimana kredibilitas, integritas, dan profesionalitas mereka? Bila survei dilakukan lembaga yang tidak memenuhi kaidah keilmuan, hasilnya tentu diragukan.

Biasanya bila survei dilakukan secara benar dan menggunakan metodologi yang ketat, hasil survei mampu memprediksi pemenang pemilu, jauh sebelum pemilu dilaksanakan. Bila pun terjadi perbedaan antarlembaga, hasilnya biasanya tidak terlalu signifikan, apalagi bila tidak ada peristiwa politik besar yang terjadi.

Bila survei sudah dilakukan lembaga yang kredibel, kenapa masih terjadi perbedaan? Paling tidak ada beberapa alasan. Pertama, periode pelaksanan survei. Karena survei merekam opini publik yang selalu bergerak dan berubah, waktu survei akan memengaruhi hasil survei. Survei yang dilakukan dua bulan sebelum pemilu diperkirakan hasilnya akan berbeda dengan survei yang dilakukan pada seminggu sebelum pemilu.

Kedua, perbedaan metodologi akan memengaruhi hasil survei. Metodologi survei mencakup berapa responden yang menjadi sampel, bagaimana proses penarikan sampel, bagaimana proses pengacakan sampel serta bagaimana proses quality control dilakukan. Dalam proses penarikan sampel apakah menggunakan metode sampel acak bertingkat (multi-stage random sampling) atau menggunakan cluster sampling. Jumlah sampel yang diambil juga memengaruhi hasil survei dan memengaruhi tingkat margin of error (Rumsey, 2010). Tingkat margin of error ditentukan seberapa banyak sampel yang diambil dari populasi dan berapa tingkat kepercayaan yang diinginkan dari sebuah survei.

Tingkat validasi dan akurasi sebuah hasil survei juga ditentukan quality control. Survei yang baik dilakukan dengan memverifikasi kembali hasil wawancara tim lapangan dengan mendatangi kembali responden terpilih atau melakukan validasi data melalui telepon. Ketiga, bagaimana desain instrumen yang dibuat dan berapa banyak nama-nama yang diuji dalam sebuah survei. Survei yang menguji tingkat keterpilihan 10 nama calon tentu akan berbeda hasilnya dengan survei yang hanya menguji 5 nama calon. Survei yang dilakukan sebelum adanya kandidat yang definitif tentu akan berbeda hasilnya setelah munculnya kandidat yang definitif.

Poling Twitter
Dalam survei, hal mendasar yang harus didefinisikan terlebih dahulu ialah siapa populasi yang ingin diteliti dan bagaimana proses pengambilan sampelnya? Lalu apakah sampelnya proporsional dan representatif? Definisi terhadap populasi akan menjadi penting apakah hasil survei itu bisa menjadi rujukan atau dianggap valid untuk menjelaskan persepsi populasi atau tidak.

Dalam kasus pilkada DKI Jakarta, populasi survei tentu warga DKI Jakarta, yang ditandai dengan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP). Sementara itu, dalam proses pengambilan sampel, yang dimaksud sebagai populasi sasaran ialah warga DKI Jakarta yang mempunyai hak pilih dan berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Dengan mengacu ke kaidah ilmiah, jelas hasil poling Twitter tidak valid dan tidak bisa menjelaskan persepsi pemilih Jakarta. Mengapa? Pertama, poling tidak mewakili populasi masyarakat DKI Jakarta. Dalam sebuah akun Twitter, pengikut (follower) bukan 100% pemilih Jakarta. Kedua, poling tidak mencerminkan proporsionalitas pemilih karena tidak mewakili distribusi pemilih di DKI Jakarta. Ketiga, poling tidak merepresentasikan berdasarkan jenis kelamin dan usia. Keempat, hasil poling tidak bisa digeneralisasi karena tidak menggunakan proses pengacakan.

Ke depan, peran asosiasi lembaga survei penting ditingkatkan untuk memberikan pemahaman kepada pemilih, media, partai, dan pihak-pihak lainnya mengenai hasil survei. Seleksi yang ketat terhadap lembaga yang akan mendaftar menjadi anggota asosiasi juga penting dilakukan. Lembaga yang sudah terbukti melakukan survei fiktif tentu harus mendapatkan teguran. Mungkin dengan membekukan aktivitas perusahaan atau sanksi akademik lainnya. Bila mengacu pada kaidah keilmuan dan metodologi survei, poling melalui Twitter tentu tidak bisa mewakili pemilih Jakarta karena follower sebuah akun Twitter tidak mencerminkan populasi dan tidak merepresentasikan pemilih Jakarta secara umum.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More