Kamis 06 Oktober 2016, 08:38 WIB

Jatah Negara Tereduksi demi Gas Industri

MI | Ekonomi
Jatah Negara Tereduksi demi Gas Industri

Antara/Rosa Panggabean

 

NIAT pemerintah untuk memangkas harga gas untuk industri di bawah US$6 per mmbtu akan membutuhkan lebih dari sekadar efisiensi dari sektor hulu dan hilir. Untuk mencapai harga ekonomis itu, negara harus turut mengorbankan penerimaan dari sektor migas.

“Presiden ingin di bawah US$6 per mmbtu. Jadi penerimaan negara juga harus ada yang dikurangi. Namun, kalau harga gas turun, dampaknya jauh lebih besar dari penurunan penerimaan. Misalnya pabrik pupuk, profit bisa meledak dari harga gas yang merosot,” kata Menko Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, kemarin.

Sejatinya, permintaan pasar terhadap gas industri masih akan meningkat. Seperti di kawasan ekonomi khusus Sei Mangkei, Sumut, PT Unilever Oleochemical Indonesia akan memperluas pabrik sehingga butuh tambahan suplai gas dan siap menyerap gas industri dengan harga di bawah US$9 per mmbtu.

Dalam menanggapi hal itu, Vice President of Corporate Communication PT Pertamina (persero) Wianda Pusponegoro menyampaikan pihaknya akan berupaya keras menurunkan harga.

“Pertagas Niaga itu satu-satunya perusahaan yang sudah menurunkan margin gas US$1 per mmbtu di transportasi dan niaga gas di ruas Arun-Belawan sejak Januari 2016,” ujarnya di Bandung, Jawa Barat, kemarin.

Selama ini, imbuhnya, proyek mereka di Sumatra sudah memadukan penyaluran lewat pipa dan gas alam cair (LNG). Selain itu, investasi perseroan sekitar US$3,6 miliar dalam 10 tahun di infrastruktur gas bertujuan mendorong masuknya lebih banyak pelaku usaha.
Sementara itu, Direktur Utama PT Saka Energi Tumbur Parlindungan mengklaim anak usaha PT PGN (persrero) Tbk itu secara rata-rata telah menjual gas di bawah US$6 per mmbtu.

“Tidak ada yang perlu diturunkan lagi. Harga gas hulu yang kami jual ke PLN di Blok Pangkah, Jawa Timur, sudah sekitar US$5 per mmbtu,” ujarnya. (Try/Dro/E-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More