Kamis 06 Oktober 2016, 00:30 WIB

Reklamasi di Teluk Jakarta Keunggulan Konsep Ahli Nasional

Emil Salim Ketua Dewan Pertimbangan Presiden 2010-2014 | Opini
Reklamasi di Teluk Jakarta Keunggulan Konsep Ahli Nasional

ANTARA FOTO/Zabur Karuru

ADA beda konsep rencana reklamasi Teluk Jakarta usulan tim konsultan Belanda yang dibiayai dana hibah pemerintah Belanda dengan usulan tim ahli Indonesia dalam pertemuan yang saya pimpin selaku Ketua Dewan Pertimbangan Presiden di 2013. Konsep tim konsultan Belanda bertolak dari dibangunnya ‘tanggul tepi pantai laut’ membendung banjir sungai dan diatur dengan memompa air ke laut.

Tereklamasi ruang seluas 3.800 hektare berupa ‘17 pulau buatan A sampai dengan Q’ berbentuk ‘garuda’ hasil urukan dengan pasir laut sebesar 330 juta m3 dengan biaya Rp132 triliun. Bi aya reklamasi itu dibebankan kepada pengusaha real estat yang membangun dan menyewakan/ menjualnya kembali sehingga terbentuk kawas an luks yang layak huni menarik kembali biaya investasi dan margin keuntungannya.

Konsep tim ahli Indonesia bertolak dari dibangunnya ‘tanggul lepas pantai’ mengembangkan 11.130 hektare luas danau dengan volume air 1,32 miliar m3 dan luas daratan 5.700 hektare tanpa reklamasi dengan material uruk sebesar 58 juta m3, berupa sedimen sungai yang sekaligus diperdalam dan disehatkan dengan biaya Rp32 triliun, kurang dari 20% biaya konsep Belanda. Yang penting bahwa ‘tanggul lepas pantai’ membendung kenaikan muka laut yang naik akibat perubahan iklim dan dampak panas bumi.

Perspektif
Yang membedakan secara hakiki konsep ahli Indonesia dengan tim Belanda ialah bahwa terbentuk luas daratan 5.700 hektare hasil sedimen sungai dengan biaya Rp23 triliun, 18% dari biaya material urukan konsep Belanda. Luas lahan itu bisa dan harus dipakai untuk kepentingan publik. Indonesia memerlukan tanah dan ruang untuk perluasan Pelabuhan Samudra Tanjung Priok ke kedalaman 20 meter. Pelabuhan udara kedua berukuran 7 km panjang kali 3 km lebar bisa dibangun. Kawasan luas terbentuk untuk lokasi kantorkantor pemerintah pusat kedua.

Begitu pula ruang tersedia untuk menampung penduduk kampung nelayan yang tetap disediakan lokasi dengan alur pelayaran ke laut. Juga penduduk yang digusur dari lokasi lain bisa ditampung dalam kawasan permukiman baru an sehat bagi penduduk miskin.

Dengan demikian, menjadilah proyek itu sarana untuk membangun kepentingan publik, membangun sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi publik umumnya, serta masyarakat miskin yang erap tergusur khususnya. Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dikenal memiliki tolok ukur ketimpangan pendapatan (Gini coeffi cient = 0,42) tertinggi di Indonesia. DKI Jakarta merupakan simbol ibu kota Republik Indonesia. Jika di sini tercipta kawasan hidup manusiawi dan bukan kawasan eksklusif yang mencolok, dunia akan menyaksikan Indonesia yang berwajah Pancasila. Juga penting untuk dipahami bahwa pola reklamasi yang ditempuh sekaligus menyehatkan sungai. Tidak ada pulau yang dibongkar pasirnya, tidak ada dampak dibongkarnya bahan batu, pasir dan karang dari pulau-pulau lain untuk menguruk kawasan reklamasi.

Di samping itu juga sangat penting membendung ancaman banjir rob yang timbul akibat naiknya permukaan laut yang kian meninggi akibat panasnya bumi di tahun-tahun depan. Jakarta bisa membendung banjir rob ini dan tidak perlu khawatir kota ini akan tenggelam di masa depan. Juga terbuka kemungkinan memanfaatkan gelombang laut di tanggul untuk membangkitkan energi gelombang.

Di lain pihak, secara tegas ditolak pola pembangunan ‘tanggul tepi pantai’ dengan ‘pompa-pompa airnya’ yang tidak saja mahal tetapi tidak menjawab pokok masalah bagaimana mengatasi banjir rob, khususnya di ‘pulau-pulau’ yang akan dibentuk.

Ringkasnya, ada perbedaan pokok antara konsep tim konsultan Belanda dan tim ahli Indonesia. Mungkin ada rasa ‘rikuh’ untuk menolak konsep hasil pemberian hibah pemerintah Belanda. Akan tetapi, apabila mengakibatkan kita harus bayar mahal Rp132 triliun konsep Belanda ketimbang Rp23 triliun konsep ahli Indonesia dan implikasi nya ialah membangun kawasan eksklusif luks untuk golongan kaya dan mengabaikan peluang membangun sarana publik dan perumahan kaum nelayan dan kaum miskin, perta nyaan pokok menjadi; Indonesia dan Jakarta yang bagaimana kita dambakan untuk dibangun?

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More