Kamis 06 Oktober 2016, 05:00 WIB

Pengawasan Limbah Mesti Diperketat

Ric | Humaniora
Pengawasan Limbah Mesti Diperketat

MI/RAMDANI

 

PEMERINTAH diminta memperketat pengawasan pengelolaan limbah radioaktif. Selama ini pengelolaannya ditangani Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) saja, sementara ada 15 ribu izin industri dan rumah sakit (RS) menghasilkan limbah radioaktif setiap hari.

Pemerintah diminta melakukan pengawasan terutama pada saat limbah tersebut dalam perjalanan dari produsen limbah ke lokasi pengelolaan.

“Karena tidak bisa hanya mengandalkan truk pengangkut biasa,” ucap Ketua Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia Tri Budi Susilo saat ditemui Media Indonesia, kemarin.

Jika hal itu tidak diawasi ketat, lingkungan dan manusia bisa terpapar limbah tersebut. Yang lebih berbahaya, lanjut Tri, jika bahan radioaktif masuk ke rantai makanan. Yang diserang ialah organ-organ ataupun saraf tertentu.

Indonesia sendiri, kata dia, sudah memiliki regulasi yang cukup. Ketegasan dan pengawasan yang ketat perlu ditingkatkan untuk memastikan regulasi tersebut terimplementasi dari hulu ke hilir, termasuk penyediaan pusat pengelolaan limbah yang saat ini hanya dimiliki Indonesia di Batan.

“Dia akan bermasalah di jalan yang jauh, apabila industri itu berada di kawasan timur,” tambah dia.

Karena itu, ia mengusulkan agar limbah radioaktif dikembalikan ke alam (kawasan yang memiliki panas bumi).

Sementara itu, Kepala Batan Djarot Wisnubroto yang ditemui dalam kesempatan itu mengusulkan agar produsen limbah yang mengimpor bahan mentah radioaktif mengekspor kembali limbah itu ke negara asal. Hal itu dapat mengurangi beban pengelolaan oleh Batan.

“Misalnya Freeport atau Newmont, mereka mengimpor bahan mentah dari luar, serahkan kembali saja limbah tersebut ke negara asal.”

Batan sendiri menyatakan teknologi pengelolaan limbah termal mereka saat ini menerima sekitar 120 meter kubik limbah cair dari hasil riset dan 10 ribu drum limbah padat terkontaminasi. (Ric/H-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More