Kamis 06 Oktober 2016, 00:15 WIB

Merajut Persatuan dalam Pilkada 2017

Boy Anugerah Staf Lembaga Ketahanan Nasional RI | Opini
Merajut Persatuan dalam Pilkada 2017

Thinkstock

TIDAK lama lagi rakyat Indonesia akan merayakan pesta demokrasi level daerah, yakni pilkada yang direncanakan diselenggarakan secara serentak pada Februari 2017. Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan diikuti 8 provinsi, 170 kabupaten, dan 26 kota sudah seharusnya disambut sukacita karena merupakan media bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi. Namun, pilkada tetaplah menyisakan kekhawatiran akan potensi munculnya konflik yang dapat memecah belah persatuan. Kontestasi pada pilkada DKI Jakarta, misalnya, dikhawatirkan akan diwarnai isu SARA yang dapat memecah belah kerukunan warga. Pilkada di daerah lainnya juga berpotensi menghadirkan konflik. Dikotomi dan fragmentasi antara putra daerah dan pendatang, golongan nasionalis dan religius, petahana dan pendatang baru, partai dan nonpartai merupakan bukti bahwa persatuan bangsa belum terealisasi dengan mulus sampai hari ini. Sedikit menilik ke belakang, Indonesia pernah bergulat dengan konflik horizontal yang mengoyak kerukunan seperti konflik Poso, Sampit, dan Ambon. Meski demikian, ada pembelajaran penting yang bisa diambil, konflik dapat menjadi batu uji bagi ketahanan suatu bangsa. Indonesia merupakan sebuah entitas sosial budaya yang majemuk. Hal itu bisa dirujuk pada fakta bahwa bangsa Indonesia memiliki bahasa, agama, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Konstruksi dan integrasi entitas sosial yang beragam ini ke dalam entitas politik bernama Republik Indonesia (RI) 71 tahun yang silam juga tergolong sulit karena kendala geografis. Namun, semua tantangan tersebut bisa dihadapi berkat semangat dan komitmen untuk hidup bersama dan mencapai tujuan bersama yang dibungkus dalam proklamasi kemerdekaan RI. Kemerdekaan RI dapat dimaknai sebagai komitmen bersama segenap elemen bangsa untuk tegak berdiri di atas segala perbedaan. Persamaan sebagai bangsa yang dijajah, perasaan senasib sepenanggungan, dan cita-cita untuk hidup layak sebagai bangsa yang merdeka menjadi faktor penyulam persatuan. Komitmen mengatasi perbedaan ini bukan sekadar isapan jempol. Pancasila menjadi dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia meskipun Islam adalah agama mayoritas. Bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa Indonesia meskipun sebagian besar masyarakat Indonesia berbahasa Jawa dan Sunda. Hal itu menunjukkan bahwa tak ada dominasi mayoritas dan diskriminasi di negeri ini. Tidak bisa dimungkiri bahwa pada awal kemerdekaan masih ada perbedaan dan perdebatan tajam mengenai format yang tepat untuk negeri ini. Tarik-menarik atas pilihan bentuk negara, sistem politik dan pemerintahan, dikotomi pribumi-nonpribumi, kesenjangan Jawa-luar Jawa, menguatnya etno-nasionalisme, serta radikalisasi gerakan keagamaan menjadi cerminan semua itu. Upaya pencarian identitas nasional Indonesia yang hakiki tak pernah berhenti. Ada yang beranggapan bahwa Indonesia adalah sebuah entitas yang benar-benar baru setelah memproklamasikan kemerdekaan. Ada juga yang beranggapan bahwa Indonesia hanyalah kelanjutan dari kerajaan-kerajaan Nusantara di masa lampau seperti Sriwijaya dan Majapahit. Perdebatan yang lazim disebut sebagai ‘polemik kebudayaan’ ini merupakan satu dari sekian banyak perdebatan yang apabila tak mewujud dalam sebuah sintesis kebangsaan berpotensi menjadi faktor pemecah belah persatuan. Bibit-bibit perpecahan tersebut akhirnya terbukti dengan banyaknya konflik dan perpecahan, seperti konflik Poso, Sampang, Sampit, Ambon, bahkan konflik-konflik yang merupakan ekses dari ketidakpuasan dalam pelaksanaan pilkada. Namun, dari sekian banyak upaya meruntuhkan kesatuan republik tersebut, kita patut berbesar hati, RI masih berdiri hingga hari ini di usianya yang tak lagi muda.

Tangguh dan berdaya tahan
Ketangguhan dan daya tahan sebuah bangsa bukanlah sekadar mitos yang dibangun dan dikonstruksikan ke pikiran dari generasi ke generasi. Ketangguhan dan daya tahan bangsa merupakan sebuah produk sosial-politik dan ujian eksperimental dari segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT), entah itu berasal dari faktor internal maupun eksternal. Tak ada negara dan bangsa yang benar-benar stabil secara holistik sepanjang waktu. Banyaknya AGHT menjadi peluang dan tantangan untuk menguji seberapa kuat komitmen keindonesiaan kita. Tanpa ujian, ketangguhan dan daya tahan bangsa sulit diukur. Ketangguhan dan daya tahan bangsa merupakan produk dari manajemen yang baik atas segala persoalan yang dihadapi. Manajemen yang baik itu tentu membutuhkan patokan dan pedoman. Hal inilah yang bisa menjelaskan mengapa Indonesia mampu melewati satu demi satu ujiannya dengan mulus. Indonesia memiliki Pancasila sebagai landasan ideal bangsa. Sadar atau tidak, meskipun semakin tergerus eksistensinya, Pancasila masih di hati kita. Pancasila masih menjadi azimat sakti dalam berpikir, bersikap, maupun bertindak dalam ikhtiar kita untuk hidup sebagai bangsa dan negara. Ketika menghadapi guncangan, hendaknya kita menyikapi dengan kepala dingin dan pikiran jernih. Jerih payah dan darah para pahlawan dalam membangun Republik tak seharusnya dihargai murah dengan mengambil tindakan anarkistis yang membahayakan persatuan dan kesatuan. Begitu banyak pihak yang tak suka Indonesia berdiri tegak sampai hari ini sehingga menggunakan segala cara untuk meruntuhkannya. Oleh karena itu, mereka menggunakan bahan bakar yang paling mudah, yakni isu-isu yang berkaitan dengan SARA. Layaknya bensin, sedikit saja terkena api, konflik tersebut dapat melebar dan meluas. Taruhannya tak kecil, yakni runtuhnya Republik yang kita cintai ini. Sudah seharusnya kita bersikap sebagai bangsa yang matang karena sudah berusia 71 tahun. Jika diibaratkan manusia, usia tersebut berarti sudah makan asam garam kehidupan. Sikap tidak mudah tersulut dan memperbesar konflik sudah seharusnya menjadi pilihan dalam bertindak.

Merajut persatuan
Beragam konflik horizontal di masyarakat harus direspons dengan cermat. Mekanisme hukum seyogianya dikedepankan sebagai solusi ketimbang menghidupkan opini rasialis dan menebar kebencian satu sama lain. Jangan pernah biarkan mereka yang tak suka Indonesia rukun bertempik sorak. Jangan sekali-kali memberikan angin segar kepada pihak lain untuk memecah belah kita. Waspadalah, perang dewasa ini tak lagi bersifat simetris dan menggunakan instrumen fisik. Kita tak tahu siapa lawan yang kita hadapi, apa motifnya, dan menggunakan instrumen apa. Oleh sebab itu, perlulah bangsa ini memiliki kewaspadaan nasional yang tinggi. Untuk memperkuat kohesivitas kebangsaan secara multidimensional, perlu dilakukan upaya-upaya yang bersifat merekatkan dan menyempitkan perbedaan. Konflik bernuansa agama, misalnya, bisa ditekan apabila kita gencar melaksanakan dialog antarumat beragama (interfaitfh dialogue). Semakin intens bertukar pikiran terkait dengan isu-isu kebangsaan, akan makin kuat saling pengertian dan pemahaman satu sama lain. Itu sebabnya perlu sekali umat beragama saling bergaul dan berkomunikasi satu sama lain. Untuk menciptakan suasana yang kondusif dan harmonis, diperlukan kontribusi dari segenap masyarakat. Dalam konteks pilkada, misalnya, masyarakat harus mengembangkan sikap toleransi, menghargai pilihan masing-masing, serta berpartisipasi dalam pemilu sebagai implementasi hak dan kewajiban warga negara. Pemerintah juga seyogianya memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat dengan menjadi penyelenggara yang jujur dan adil.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More