Rabu 05 Oktober 2016, 00:30 WIB

TNI dan Reformasi Kultural

Sabartain Simatupang Akademisi Universitas Pertahanan Indonesia Alumnus Magister KSKN UI | Opini
TNI dan Reformasi Kultural

MI/ADAM DWI

SUDAH menjadi konsensus nasional bahwa TNI seharusnya tidak akan pernah berpolitik kembali seperti di masa Orde Lama dan Orde Baru. Bagi TNI, komitmen ini sudah menjadi bagian dari kebijakan internal mereka sejak awal masa reformasi. Sejak itu TNI secara kelembagaan telah menunjukkan kerelaan dan konsistensi mereka melaksanakan kebijakan reformasi sampai saat ini, termasuk tidak ikut berpolitik praktis dalam kehidupan bernegara. Namun, yang tak bisa diabaikan ialah keharusan TNI merespons tuntutan masyarakat terhadap reformasi internal. Harus dikatakan, hingga saat ini TNI masih terus berupaya melanjutkannya secara bertahap, meliputi aspek struktural dan kultural. Upaya gradual itu bertujuan untuk mewujudkan postur TNI yang solid, andal, dan profesional. Reformasi aspek struktural sudah dilaksanakan melalui pembenahan organisasi, doktrin, pendidikan dan latihan, serta pemenuhan kesejahteraan prajurit. Meski demikian, harus jujur diakui, reformasi struktural sulit diwujudkan secara optimal bila tidak didukung reformasi kultural. Membangun kultur TNI yang demokratis sudah merupakan keputusan dari UU No 34/2004 tentang TNI. Ditandaskan, TNI harus mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan HAM. Dengan demikian, tuntutan profesionalisme TNI hendaknya diwujudkan dalam suatu kultur yang demokratis. Komitmen ini pun sebenarnya sudah diupayakan sejak awal reformasi internal TNI dilakukan hingga sekarang. Hanya, yang menjadi persoalan ialah kelanjutan program penuntasan reformasi ini ada kala terhambat pada realisasi kelanjutan penataan kultur TNI.
Reformasi kultural dimaksudkan untuk mewujudkan karakter prajurit TNI yang profesional dan bermoral sesuai dengan Sapta Marga, Delapan Wajib TNI, Doktrin TNI, serta ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini tidak mudah diwujudkan begitu saja karena konsekuensinya terletak pada perubahan tingkah laku prajurit. Dalam UU TNI tersebut, ketentuan yang relevan menjadi ukuran bagi TNI untuk dapat membangun kultur yang demokratis ialah prajurit TNI tidak boleh berpolitik praktis. Implementasinya tidak sekadar sampai pada pemberlakuan normatif dalam kehidupan kedinasan semata. Tantangan berikutnya terletak pada konsistensi para perwira untuk dapat mempertahankan komitmen ini. Banyak pendapat di kalangan sebagian pegiat LSM/akademisi/politisi yang masih meragukan kemungkinan ini. Mereka berdalih begitu mendalamnya karakter berpolitik menyimpang sebagian 'oknum prajurit' selama rezim Orde Baru. Apalagi doktrin kepemimpinan internal TNI yang hierarkis dianggap mendukung sikap politik yang anomali tersebut. Untuk mengubah karakter yang demikian, agar tidak lagi bersikap menyimpang terhadap lingkungan masyarakatnya, penanaman nilai-nilai dan prinsip demokrasi mutlak diberikan kepada prajurit secara dini melalui pembinaan doktrin, organisasi, dan pendidikan/latihan.

Kearifan masyarakat madani
Dalam kaitan ini, komitmen Presiden Jokowi dan DPR untuk mendorong TNI benar-benar menghargai demokrasi perlu diangkat kembali. Hal krusial bagi TNI untuk meningkatkan keseriusan menghargai demokrasi, antara lain, dengan pembuktian konsistensi netralitas TNI dalam setiap pemilu dan pilkada. Pembuktian ini jelas bermanfaat bagi pemahaman transisi kekuasaan dalam setiap pergantian pemerintahan di negara kita. Penekanan yang mengharuskan 'netralitas politik TNI' ini merupakan penjabaran Doktrin TNI untuk selalu bersikap yuridis konstitusional pada setiap suksesi pemerintahan.
Sepanjang sejarah perkembangannya, TNI secara kultural dinilai selama ini tidak memiliki 'tradisi kudeta'. Sesuai dengan doktrin mereka (Sumpah Prajurit dan Sapta Marga), TNI didirikan the founding fathers agar tetap setia pada ideologi Pancasila, konstitusi UUD 1945, dan pemerintah yang konstitusional. Ujian sejarah ini telah dibuktikan pimpinan TNI dalam beberapa periode masa pemerintahan. Meskipun dalam beberapa dekade pemerintahan Orde Baru, TNI sempat 'terpolitisasi' dari koridor doktrin mereka, ternyata naluri berpolitik para perwira tidak sampai tergoda pada 'upaya kudeta'. Malahan terbukti di akhir pemerintahan Orde Baru dan di masa awal pemerintahan era reformasi, TNI tidak 'tergoda' menggunakan peluang yang ada untuk melakukannya. Kebijakan pemerintah tentang reformasi internal TNI yang menegaskan TNI tidak berpolitik secara konsepsional hendaknya dipahami dalam konteks penataan hubungan sipil-militer dalam suatu negara demokrasi. Dalam hal ini, Samuel P Huntington (1957) menegaskan perlu kontrol sipil yang objektif (objective civilian control) dengan mensyaratkan secara seimbang antara 'minimalisasi intervensi militer dalam politik' dan 'minimalisasi intervensi politik dalam militer'. Oleh karena itu, untuk tetap menjaga netralitas TNI dalam pelaksanaan pilkada/pemilu, harus diawali dari komitmen politisi di DPR untuk tidak menggiring TNI masuk ke kancah politik praktis. Adanya ulasan berbagai pihak yang tendensius pada keberadaan TNI yang seolah-olah masih berpotensi kembali berpolitik atau tidak netral sesungguhnya perlu disikapi dengan arif oleh semua pihak. Justru yang dikhawatirkan penulis ialah kemungkinan bila elite politik sipil terlalu jauh bisa merusak soliditas dan komitmen TNI. Oleh karena itu, komitmen TNI untuk tetap netral dalam pelaksanaan pemilu/pilkada hendaknya didukung secara objektif oleh para aktivis LSM/akademisi/politisi. Janganlah sikap-sikap yang selalu apriori dari sebagian pengamat sampai membuat opini masyarakat menjadi bias terhadap iktikad TNI dalam mereformasi diri. Respons politik yang berkelebihan dikhawatirkan akan terus membangun gap hubungan sipil-militer yang justru tidak demokratis. Dengan kata lain, perlu ditandaskan di sini bahwa keberhasilan kebijakan reformasi internal TNI bergantung pada kontrol objektif dari semua pihak. Pertama, adanya iktikad internal TNI untuk tetap melanjutkan upaya penuntasan reformasi kultural TNI secara kondusif bagi penegakan supremasi sipil yang demokratis. Kedua, adanya sikap yang arif dan konsisten dari penguatan otoritas sipil yang benar-benar demokratis dan tidak korup sesuai dengan ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945. Harapan kita ke depan ialah kekhawatiran akan kemungkinan 'upaya kudeta' yang tidak konstitusional dan demokratis tidak akan pernah terjadi dalam tradisi TNI, untuk mengawal setiap peralihan kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Semoga.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More