Rabu 05 Oktober 2016, 00:15 WIB

CSO dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi

Krisna Harahap Hakim ad hoc tipikor MA | Opini
CSO dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi

thinkstock

SENYUM bahkan tawa menghiasi wajah para tersangka saat memasuki Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Itu diiringi lambaian tangan seolah mereka ingin mengatakan diri mereka tidak bersalah. Apa yang dituduhkan kepada mereka itu biasa-biasa saja, perbuatan yang lumrah dan wajar. Tidak ada yang salah dengan perbuatan korupsi. Mereka punya kekuasaan dan peluang. Apa salahnya bila dimanfaatkan? Kondisi seperti itu pada gilirannya mengantarkan ke suatu kesimpulan bahwa hukuman kepada koruptor selama ini tak membuat jera. Vonis seumur hidup tetap dianggap tidak adil karena sanksi akan dipotong atau dikurangi aneka macam remisi, bahkan berkali-kali. Sama halnya dengan narapidana yang lain, para koruptor juga menikmati remisi berkali-kali hingga kelak akan diberi kebebasan bersarat.
Pidana penjara yang dijatuhkan biasanya diiringi pidana denda. Ditambah lagi dengan keharusan membayar uang pengganti kepada negara sebesar yang diperoleh (bukan yang dinikmati), serta pencabutan hak tertentu sebagai hukuman tambahan yang diatur dalam Pasal 10 b angka 1 KUH Pidana, bukan jaminan membuat jera atau takut sebagaimana diinginkan Feurbach dengan afchrikkings theorie-nya. Banyak faktor menyebabkan teori Feurbach itu meleset. Hukuman dianggap terlalu ringan. Kendati ada yang dihukum belasan tahun bahkan 1-2 orang seumur hidup, diyakini banyak penyimpangan ketika dijalani. Berulang kali remisi dan pelepasan bersyarat (the rise of feformatory) merupakan faktor utama mengapa vonis kepada koruptor ditanggapi dengan penuh cibiran. Korupsi itu merupakan human rights crime (kejahatan HAM) bahkan crime against humanity (kejahatan kemanusiaan) sebagaimana ditetapkan dalam UNCAC. Hal itu menjadi faktor pembeda mengapa korupsi sebagai tindak pidana khusus tidak boleh disamakan dengan tindak pidana umum, katakanlah pencurian. Remisi berulang kali dan akhirnya pelepasan bersyarat diberikan kepada para narapidana yang telah memenuhi persyaratan untuk memperolehnya. Itu disebabkan kita tidak menganut ajaran Emmanuel Kant yang berpendapat bahwa hukuman diberikan sebagai suatu pembalasan (vergeldings theorie). Mereka memperoleh aneka kelonggaran termasuk remisi (Pasal 14 UU No 12 Tahun 1995) dan pelepasan bersyarat karena dianggap berhak sebagai manusia kendati kemerdekaan mereka sedang dikungkung.

Pidana kerja sosial
Perbuatan seorang koruptor tidak dapat disamakan dengan pelaku tindak pidana umum biasa. Dia telah melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara dan secara langsung berimbas terhadap hak dan kepentingan rakyat. Tidaklah logis para koruptor yang harus menjalani hukuman karena menindas HAM justru diberi remisi, asimilasi, serta keringanan-keringanan lainnya dengan dalih demi HAM. Pasal 14 UU No 22 Tahun 1995 jo Pasal 34 PP No 28 Tahun 2006 yang tidak mengecualikan narapidana tindak pidana korupsi (tipikor) dari barisan mereka yang berhak memperoleh remisi, asimilasi, dan cuti menjelang pelepasan bersyarat menunjukkan bahwa pemerintah tidak sepenuhnya menempatkan diri dalam barisan propemberantasan korupsi. Penegasan tentang adanya pengecualian di dalam PP tersebut akan menjadi salah satu faktor pengerem mereka yang berniat melakukan tipikor kendati pintu peluang sudah terbuka lebar.
Kendati lembaga antirasywah berulang kali menyerukan para koruptor dikecualikan dalam hal pemberian remisi, pemerintah tetap saja bergeming. Sikap yang sama juga ditunjukkan pemerintah manakala wacana diberlakukannya community service orders (CSO) sebagai salah satu hukuman tambahan bagi para koruptor. Pidana kerja sosial (CSO) dimaksudkan sebagai hukuman penunjang. Itu disebabkan hukuman pokok berupa pidana penjara dan pidana denda serta hukuman tambahan, misalnya pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik melalui pemilihan, dianggap masih juga belum memadai.
Betapa malu dan terpukulnya mental seorang pejabat publik yang dijatuhi hukuman tambahan untuk membersihkan halaman kantor atau ruangan tempat sebelumnya dia biasa berkantor sebagai gubernur, bupati, wali kota, dirjen atau menteri, pada hari/minggu tertentu. Apalagi saat itu disaksikan bekas bawahannya. Bayangkan pula mereka menggunakan rompi bertuliskan 'narapidana' membersihkan toilet umum, pasar tradisional, dan sebagainya di bawah sorotan mata orang banyak. Hukuman tambahan seperti itu pasti berdampak positif untuk memperbaiki sikap mental narapidana yang terbiasa hidup mewah. Sayang sekali semua itu baru sebatas wacana. Kalau kita temukan dalam RUU KUHP, tujuan para perancang sekadar sebagai pengganti pidana penjara yang tidak lebih dari enam bulan. Artinya sebagai pengganti tindak pidana ringan harus mendapat persetujuan dari terpidana. Jelas bahwa para perancang RUU KUHP tidak berangkat dari latar belakang pemikiran bagaimana membuat jera koruptor. Tanpa perubahan mendasar, kendati RUU KUHP diundangkan, pasti tidak berdampak positif untuk membumikan wacana pidana kerja sosial dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi. Satu-satunya pintu yang masih terbuka dan diharapkan untuk penerapan pidana kerja sosial ini ialah terobosan hakim. Ketika menjadi Ketua MA, pada 3 September 1973 Prof Subekti mengeluarkan SEMA No 5 Tahun 1973 yang mengingatkan bahwa banyak PN dan PT yang memberi pidana sangat ringan jika dibandingkan dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukan si tertuduh. MA mengharap pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan berat dan sifat kejahatan. Pada 30 Juni 2000, Ketua MA Sarwata menerbitkan pula SEMA No 1 Tahun 2000 untuk mengingatkan dan memperkuat SEMA terdahulu. Penekannya MA mengharap para hakim mampu berperan sebagai katalisator kesenjangan antara hukum positif dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. SEMA No 12 Tahun 2010 oleh Ketua MA Harifin Tumpa pada 17 September 2010 memperbarui dua SEMA sebelumnya. Kendati CSO belum diatur secara khusus dalam peraturan, berbekal zero tolerance to corruption, para hakim yang berjiwa progresif dapat saja menjatuhkan jenis hukuman tambahan itu dalam rangka memberikan keadilan kepada rakyat. Bukankah sudah pernah ada majelis hakim yang 'berani' menjatuhkan hukuman kendati tidak didakwa penuntut umum

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More