Senin 03 Oktober 2016, 07:33 WIB

Ibu Kota sebagai Ibu Harapan

Yudi Latif, Cendekiawan | Opini
Ibu Kota sebagai Ibu Harapan

DALAM tradisi besar umat manusia, kita menemukan istilah kota (polis, civic, madina) dalam konotasi yang positif: keberadaban (civility), kemuliaan (nobility), dan keteraturan (order). Penjaga kehidupan kota itu sendiri bernama polisi (police), yang masih satu rumpun dengan kata poli (polite), yang berarti tertib sosial atau santun berkeadaban.

Menjadi warga kota berarti menjadi manusia beradab. Menjadi manusia beradab, ujar Fernand Braudel (1993), berarti memuliakan tingkah laku, menjadi lebih tertib-taat hukum (civil) dan ramah (sociable). Lebih dari itu, Max Weber mendefinisikan kota sebagai suatu tempat yang direncanakan bagi kelompok berbudaya dan rasional.

Mendekati konstruksi ideal tentang kota, Jakarta pada mulanya dibangun dengan bayangan seperti itu. Modal awalnya ialah tempat yang lapang dan molek. Segala hal di Batavia, puji WA van Rees (1881), lapang, terbuka, dan elegan. Tiga abad sebelumnya, Tome Pires melukiskan tempat ini sebagai sebuah pelabuhan yang indah, salah satu yang terbaik di Jawa.

Pada 1808, Herman Willem Daendels ditunjuk Pemerintahan Napoleon menjadi gubernur jenderal dengan misi menjaga Batavia dari serangan Inggris. Ia tinggalkan Batavia tua di dataran rendah pelabuhan lantas merancang Kota Batavia baru di dataran lebih tinggi bagian selatan. Rancangan kota ini dikerjakan secara sungguh-sungguh sehingga dinamai Weltevreden (Menteng). Artinya, sungguh memuaskan, tertata baik.

Dengan penataan yang baik dan memuaskan, Batavia sebagai the Queen of the East menjadi Mooi Indie berjiwa kosmopolitan meski harus diakui di sana ada masalah yang imbasnya masih kita warisi. Masalah utamanya diisyaratkan Clifford Geertz dalam The Social History of an Indonesian Town (1965).

Dalam desain kota kolonial, ada kesenjangan antara sektor komersial padat modal di tangan orang asing dan sektor subsistem padat karya di tangan penduduk lokal. Di sini, terjadi segregasi secara radikal di antara sektor ekonomi, sosial, dan budaya modern serta tradisional. Implikasinya, gejala urbanisasi di Indonesia bukan proses konversi dari desa ke kota melalui perubahan secara gradual dari nilai dan institusi yang ada.

Sifat kosmopolitanisme yang muncul bukan hasil pencanggihan tradisi-tradisi parokial dari elemen-elemen utama dalam masyarakat setempat, tetapi merupakan intrusi aneka kelompok asing yang berwatak kosmopolitan ke dalam kepompong lokal. Dengan kata lain, gejala urbanisasi itu datang sebagai tekanan dari luar, bukan berkembang secara organik dari dalam.

Akibatnya, kolonialisme berlalu dengan meninggalkan jejak fisik, tetapi tak mewariskan rasionalitas dan mentalitas kemodernannya. Di sana ada ruang hampa karena tampilan luar modernitas kita tiru tanpa penguasaan sistem penalarannya. Di bawah gedung-gedung pencakar langit dan apartemen mewah, mentalitas udik bertahan, menjadikan kota bak hutan beton tanpa jiwa.

Dalam kota hampa seperti itu, pemerintah menyeret warga untuk melakukan the cult of philistism (pemujaan terhadap budaya kedangkalan). Rasionalitas birokrasi diruntuhkan lemahnya sistem pelatihan dan perekrutan pegawai yang buruk. Situasi itu diperparah berimpitnya penguasaan birokrasi dengan kepentingan penguasa alat-alat produksi (kapitalis), yang menghancurkan perencanaan dan rancang-bangun perkotaan. Yang terwarisi dari kolonial hanya buruknya, berupa kecenderungan diskriminatif dalam skala yang lebih parah.

Meritokrasi dihancurkan penurunan standar ekselensi dan kolusi. Di sini, destruksi tidak disebabkan keberlebihan rasionalitas pencerahan dalam pembangunan, seperti dikeluhkan di Barat, tetapi karena kurangnya asupan dan pertimbangan rasionalitas yang membuat mediocritas melanda semua lini kehidupan.

Banjir, kemacetan, polusi lingkungan, kriminalitas, dan keburukan pelayanan publik Jakarta merupakan arus balik manajemen perkotaan yang memuja kedangkalan. Tanpa keberadaban dan penalaran, Jakarta segera berubah dari <>Queen of the East dalam imaji Belanda menjadi kota heterogenik dalam gambaran Lewis Mumford, yang penuh ambiguitas, kekerasan, disintegrasi, anarki, dan tragedi.

Perkembangan itu sangat merisaukan karena kedudukan Jakarta ibu kota negara. Sebagai pusat pemerintahan, pusat perekonomian, dan pusat rujukan, Jakarta bisa diibaratkan sebagai pusat saraf kehidupan nasional. Stroke yang menyerang Jakarta akan membawa kelumpuhan ke seluruh jaringan kehidupan.

Oleh karena itu, siapa pun yang berani menjadi calon Gubernur Jakarta harus memiliki prasyarat mental yang sepadan dengan masalah yang harus diatasi. Pemimpin dengan jejak rekam yang buruk, tak siap berkeringat, dan hanya mencari untung untuk diri sendiri, bagaimana mungkin bisa mengatasi masalah dan melayani warganya. Pilkada Jakarta bukanlah pertarungan mempertaruhkan gengsi primordialisme (etnik dan agama), melainkan pertarungan mempertaruhkan kewarasan dan kebaikan hidup bersama.

Warga Jakarta secara umum merupakan warga terdidik yang bisa menggunakan nalar publik dalam memilih pemimpin. Pengalaman pemilu yang lalu membuktikan sentimen suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) tidak lagi ampuh mencegah dukungan terhadap pasangan penantang. Padahal, kecenderungan orang untuk memilih berdasarkan afinitas primordial hingga taraf tertentu merupakan fenomena yang berlaku di mana pun.

Dari latar primordial apa pun, mereka berhak dipilih menjadi Gubernur/Wakil Gubernur Jakarta sejauh memiliki kompetensi dan integritas untuk mengemban misi pemerintahan negara. Pertama, mampu melindungi hak hidup, hak milik, dan dignitas setiap warga Jakarta tanpa pandang bulu serta keselamatan dan keamanan lingkungan Jakarta dari tangan-tangan jahil, dan tangan-tangan keserakahan yang menghancurkan ekosistem.

Kedua, mampu meningkatkan kesejahteraan umum bagi seluruh lapisan warga kota, bukan hanya kesejahteraan bagi segelintir orang. Ketiga, mampu mengembangkan kecerdasan warga dengan menyediakan berbagai pusat belajar, pusat budaya, dan peradaban bagi setiap lapisan dan profesi kehidupan.

Keempat, mampu menjamin ketertiban dan perdamaian kota, dengan mengupayakan tertib hukum, tertib tata kota, tertib pertanggungjawaban, tertib perilaku warga, serta memperluas jaring-jaring interaksi-komunikasi dan kerja sama lintas SARA dengan semangat silih asih, silih asah, dan silih asuh.

Perlu diingat Jakarta ialah pusat saraf politik dan ekonomi nasional, dan oleh karena itu juga menjadi pusat teladan dan harapan bangsa. Keberhasilan mengatasi problem Ibu Kota sudah dapat menyelesaikan lebih dari separuh masalah Indonesia. Memimpin Jakarta secara sungguh-sungguh dan berhasil bukan saja suatu kerja patriotis yang amat mulia, melainkan juga bisa menjadi investasi politik yang amat penting.

Di pundak Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta terletak jutaan harapan orang yang dipertaruhkan. Kepercayaan ini harus dibayar dengan kerja keras memikul amanah untuk secara cepat dan tepat mengurai berbagai biang krisis Ibu Kota. Harapan besar tanpa jawaban yang sepadan bisa melahirkan kefrustrasian sosial, dengan ongkos sosial yang tak terpermanai. Warga akan kehilangan kepercayaan kepada siapa pun yang bisa berujung pada anarki sosial.

Yang pertama-tama harus diingat ialah menghindari perbuatan dan kebijakan yang dapat menguatkan sentimen primordial, dengan bertindak sebagai negarawan yang melayani semua pihak tanpa mengistimewakan golongannya sendiri. Selanjutnya, perlu disadari keberhasilan meraih jabatan politik bukan sekadar kemajuan jenjang karier, melainkan juga memikul amanah pilihan warga. Setiap amanah harus dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, jangan pernah terpikir untuk segera melompat ke jenjang karier politik yang lain, sebelum dapat membuktikan janji-janji kepada warga Jakarta.

Untuk membantu kepala daerah terpilih fokus memikul amanah pemulihan krisis Ibu Kota, warga juga harus ikut membantunya dengan tidak menggoda mereka dengan iming-iming jabatan politik yang lain. Mereka yang terpilih mengemban kepemimpinan Ibu Kota jangan mengecewakan harapan publik Jakarta dengan mengedepankan ambisi pribadi. Jangan mengambil jalan pintas rekayasa pencitraan untuk sekadar mengecoh persepsi publik. Atasilah masalah Jakarta sebagai suatu kenyataan yang harus dihadapi dengan kerja nyata, kerja ikhlas, dan kerja keras.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More