Ide Sanksi Sosial untuk Koruptor Dikaji Saksama

Penulis: MI Pada: Senin, 03 Okt 2016, 06:53 WIB Politik dan Hukum
Ide Sanksi Sosial untuk Koruptor Dikaji Saksama

MI/Bary Fathahilah

SANKSI sosial untuk terpidana tindak pidana korupsi harus dirumuskan secara matang agar menghasilkan efek jera. Jangan sampai sanksi sosial itu malah mengikis ketakutan melakukan korupsi dan menimbulkan paradoks, atau sesuatu hal yang dapat diterima.

"Singapura pernah bikin sanksi sosial. Orang berapa kali membuang sesuatu (sembarangan), dia dikasih sanksi sosial nyapu di jalan. Namun, malah ada sebagian dari mereka bangga dengan sanksi sosial tersebut dan memublikasikannya ke Facebook," ungkap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang di Jakarta, Sabtu (1/10).

Sanksi yang malah menimbulkan paradoks itu harus menjadi kajian dalam mematangkan wacana sanksi sosial bagi para koruptor. Oleh sebab itu, lanjut Saut, pemerintah patut mempelajari sanksi tersebut dari banyak sektor.

"Mesti dikaji dulu sanksi sosial seperti apa. Kalau kerja sosial, bisa jadi itu sudah dilaksanakan selama ini di lembaga pemasyarakatan," tukasnya.

Sementara itu, sosiolog Universitas Indonesia (UI) Musni Umar mengatakan dengan mempertontonkan para pelaku korupsi yang sedang menyapu jalanan atau menyikat toilet, publik akan disuguhi pembelajaran moral mengenai imbas korupsi bagi sang pelaku, keluarga pelaku, dan kehidupan sosial mereka.

"Otomatis keluarga juga bakal menjaga agar dia (calon pelaku) tidak korupsi. Kalau tidak, habis semua kehormatan keluarga. Apalagi di era modern seperti sekarang ini, pemberitaan negatif itu bisa bertahan abadi di beragam media, bisa menyebar di media sosial. Sekali tercoreng, sulit untuk menghapusnya."

Musni mengatakan hukuman bagi koruptor seyogianya tidak sekadar datang dari para pengadil. Publik pun bisa 'mengadili' pelaku dengan mengasingkannya dari pergaulan sosial. (Cah/Deo/X-10)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More