Jumat 30 September 2016, 00:15 WIB

Sanksi Sosial untuk Koruptor

Hifdzil Alim Peneliti di Pukat FH UGM, Pengajar Ilmu Hukum di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Opini
Sanksi Sosial untuk Koruptor

Thinkstock

TINDAK pidana korupsi masih saja banyak terjadi di republik ini. Meski jumlah perangkat hukum yang dipakai untuk menjerat pelaku korupsi tidak sedikit, tetap saja masih ada subjek yang berani melakukan korupsi. Pertanyaannya ialah apakah perangkat hukum tersebut tak cukup berhasil menjerakan pelaku korupsi?

Kegagalan pemerintah
Dalam UU No 31/1999 jo UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sanksi yang paling banyak disediakan undang-undang untuk diancamkan ke koruptor ialah sanksi penjara, denda, dan pidana tambahan. Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi menyebutkan empat bentuk pidana tambahan. Perampasan barang bergerak, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan, dan pencabutan hak atau keuntungan tertentu. Artinya, ada enam bentuk sanksi yang dipakai negara untuk melawan kejahatan korupsi. Masalahnya, apakah sanksi tersebut sudah dimanfaatkan dengan sangat efektif oleh pemerintah untuk menggelandang pelaku korupsi? Katakanlah proses penuntutan dan pengadilan untuk koruptor dinafikan dari skenario pemerintah, maka pembahasan tentang penjeraan pelaku korupsi akan ditujukan kepada lembaga pemasyarakatan sebagai benteng terakhir untuk melawan korupsi. Idealnya, ketika koruptor dijebloskan ke penjara, harus ada efek jera yang ditimbulkan. Susah memang bagaimana mengukur efek jera ini. Namun, tampaknya tidak sulit mengukur bagaimana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia—sebagai representasi negara—untuk memicu timbulnya efek jera tersebut. Salah satunya ialah dengan tidak mempermudah pemberian remisi bagi terpidana korupsi. Nyatanya berkebalikan. Menteri Hukum dan HAM berkali-kali berkeinginan mengutak-atik aturan remisi meski banyak kritik dilayangkan kepadanya. Editorial Media Indonesia (11/8/2016) sampai harus mencatat besar dan mengingatkan rencana perubahan aturan remisi bertentangan dengan Nawa Cita Presiden Joko Widodo. Cita keempat Nawa Cita jelas memaktubkan pemerintah akan mereformasi penegakan hukum supaya bebas korupsi. Menaikkan martabat hukum dan mendorong agar pemerintah dapat dipercaya kembali dalam penegakan hukum. Utak-atik remisi menunjukkan pemerintah gagal menimbulkan efek jera bagi koruptor.

Sindiran
Pendek kata, tidak hadirnya efek jera bagi pelaku korupsi--maupun efek jera terhadap masyarakat agar tidak korupsi--bukan semata-mata karena tak bagusnya substansi sanksi bagi tindak pidana korupsi, melainkan pemerintah tidak cukup berhasil untuk bertindak serius melawan korupsi. Sanksi sosial yang belakangan muncul sebagai opsi untuk menjerakan koruptor, saya pikir bukan disebabkan sanksi sosial itu menjadi satu-satunya jalan keluar atau pilihan yang tepat untuk menjerakan pelaku rasywah, melainkan sindiran bagi pemerintah atas kinerja dan keberpihakan mereka yang lemah terhadap pemberantasan korupsi. Semestinya hal itu direnungkan pemerintah. Sanksi sosial, bagaimana pun, hanya diperuntukkan pelaku kejahatan ringan, bukan kejahatan serius. Data yang dipaparkan Media Indonesia (29/9/2016) memberikan contoh ketentuan sanksi sosial yang berlaku di beberapa negara. Misalnya, di Denmark, syarat pidana yang dijatuhkan untuk sanksi sosial ialah pidana 6-8 bulan, Norwegia (9-12 bulan), Luksemburg (9-12 bulan), Belanda (4 bulan), dan Portugal (4 bulan). Tak ada pidana yang lebih dari satu tahun yang dijatuhi hukuman pidana sosial.
Korupsi ialah kejahatan sangat serius (extraordinary crime). Pasal 2 UU No 31/1999, contohnya, memuat pidana penjara 4 sampai 12 tahun dan denda Rp200 juta sampai Rp1 miliar. Bahkan, Pasal 5 UU No 31/1999--yang dianggap memuat hukuman sangat ringan bagi pelaku korupsi--berisi ancaman pidana penjara 1 sampai 5 tahun dan denda antara Rp50 juta dan Rp250 juta. Jika dilihat dari ancaman tersebut, tentunya sanksi sosial kurang tepat diterapkan sebagai pengganti sanksi pidana bagi koruptor. Pemerintah seharusnya lebih membuka cara pandang keberpihakan mereka dalam pemberantasan korupsi. Hukuman yang tepat untuk maling uang negara ialah menyita semua harta benda yang dihasilkan dan/atau dikembangkan dari kasus korupsinya. Masih tersambungnya akses koruptor ke harta bendanya menjadi penyebab utama potensi koruptor tak jera melakukan korupsi. Kemudian, langkah kedua ialah menerapkan hukuman penjara maksimal. Penyidik, penuntut umum, dan hakim harus memiliki paradigma keberpihakan untuk memvonis maksimal penjahat rasywah. Sebab korupsi tak hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup generasi manusia. Namun, sanksi sosial pada masa tertentu juga dapat diangkat sebagai opsi untuk menambah penjeraan bagi koruptor. Hanya, bukan ini tujuan utamanya karena sanksi sosial tidak cukup relevan untuk menjerat kejahatan luar biasa semacam korupsi. Penjeraan koruptor tetap harus menggunakan skema penyitaan harta benda dan pemenjaraan yang maksimal. Bagi korporasi, penjeraan juga dilakukan dengan jalan membubarkannya.
Sanksi sosial bagi koruptor hanyalah sebuah jalan untuk membuka pintu hati sekaligus mengingatkan pemerintah bahwa negara ini tak akan berumur panjang jika pemberantasan korupsi cuma dipandang sebelah mata. Kalau pemerintah tak serius berperang melawan korupsi, cita negara--serta Nawa Cita Presiden Joko Widodo--hanya bernilai setara macan kertas, tidak lebih.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More